Junaidi Abdillah, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (DPP Apersi), saat memberikan sambutan dalam acara Silaturahmi Ramadhan Stakeholder Properti di Jakarta, Jum’at, (23/03).

INDONESIAHOUSING.ID, Jakarta— Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (DPP Apersi) optimis pembangunan hunian bersubsidi tahun 2023 lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena itu Apersi yakin tahun ini bisa merealisasikan pembiayaan rumah bersubsidi sebanyak 110 ribu unit dari total potensi yang ada.

Junaidi Abdillah Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (DPP Apersi) menyatakan, saat ini jumlah unit rumah subsidi yang akan dibangun oleh anggotanya di seluruh Indonesia sudah mencapai 162 ribu. Sedangkan untuk rumah komersial yang akan dibangun anggota Apersi sebanyak 42 ribu unit.

Baca Juga: Harga Tak Kunjung Disesuaikan, Pasokan Rumah Subsidi akan Terhambat?

“Jumlah yang terdata ini didapatkan dari laporan anggota Apersi dari 1200 perusahaan hingga akhir Maret. Bisa saja jumlahnya bertambah, karena anggota aktif Apersi itu mencapai 2500,” ucap Junaidi dalam acara Silaturahmi Ramadhan Stakeholder Properti di Jakarta, pada Jum’at 23 Maret 2023.

Kedua produk tersebut menurut Junaidi biasanya jumlah realisasinya sekitar 70 % dari data yang ada. “Terkait rumah subsidi, kami meyakini realisasi Apersi tahun ini diperkirakan di angka 110 ribu unit dan pasokan terbesar masih sama seperti sebelumnya, berasal dari Jawa Barat,” imbuhnya.

Meski demikian, Junaidi mengakui saat ini banyak anggotanya yang bergeser jenis produk, dari subsidi ke non subsidi (komersil). Pergeseran ini karena lokasi lahan sudah tak sesuai lagi peruntukannya untuk produk rumah subsidi sehingga anggota Apersi berkreasi mengembangkan rumah sederhana (komersil) dengan memberikan banyak fasilitas dan juga peningkatan produk unit rumah.

“Saat ini sekitar 15 ribu unit dari rencana awal berubah menjadi produk komersil. Penyebabnya karena harga tanahnya telah bergerak naik dan juga karena dalam 3 tahun terakhir ini harga rumah subsidi harganya tak dinaikkan pemerintah,” jelas Junaidi.

Belum adanya penyesuaian harga rumah bersubsidi sejak beberapa tahun ini membuat pengembang yang tergabung di Apersi mengubah jenis produknya. Bermain di segmen komersial dengan harga di atas rumah subsidi yang dipatok pemerintah. Patokan harga rumah subsidi yang tercantum dalam keputusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berada pada kisaran Rp150,5 juta hingga Rp219 juta dan tergantung dari lokasinya.

Pada kesempatan yang sama, Hirwandi Ghafar Director Consumer BTN mengapresiasi apa yang disebutkan Junaidi terkait data sementara dari anggotanya terkait jumlah pasokan rumah subsidi pada tahun ini.

“Ini sangat membantu pemerintah karena jumlah kuota yang disiapkan tahun ini sebanyak 220 unit, sehingga tahun ini mungkin saja bisa terlampaui, dimana ada pasokan lain dari asosia lain seperti REI dan Himpera,” tegasnya.

Baca Juga: Masuki Usia ke 73 Tahun, BTN Sudah Salurkan KPR 5,1 Juta Unit

Hirwandi menambahkan, untuk itu kita (BTN-red) akan menyiapkan antisipasi dari sisi kuota untuk bisa mengakomodir data sementara yang ada dari Apersi. Menurutnya saat ini BTN selalu support dari sisi kredit untuk konsumen terkait KPR FLPP, kemudian juga dari sisi pengembang dengan support melalui kredit lahan dan kontruksi.

“Kredit lahan untuk developer tak hanya untuk prtoduk rumah subsidi tapi juga non subsidi yaitu produk rumah sederhana dengan harga Rp300 jutaan. Selain itu untuk produk seperti ini kita juga memberikan banyak program kemudahan pada konsumennya, seperti angsuran berjenjang yang memudahkan konsumen pada awal kredit selama beberapa tahun,” papar Hirwandi. (zh1).