Penyaluran KPR FLPP Terkendala SLIK: Masih banyak kendala yang dihadapi pengembang khususnya anggota DPD REI Jawa Timur dalam penyaluran KPR Sejahtera FLPP, antara lain terkait verifikasi SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK. Hal ini menyebabkan pihak perbankan tidak dapat meneruskan kelayakan pemohon sebagai debitur KPR. (Foto: Ilustrasi).
SURABAYA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi KUR Program Perumahan di hadapan anggota DPD REI Jawa Timur. Bertempat di Graha REI Jawa Timur (Jatim), di Surabaya, Heru sampaikan capaian penyaluran rumah subsidi melalui skema KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) di Jawa Timur sendiri perlu untuk terus didorong.
Berdasarkan data dari BP Tapera, per 15 Oktober 2025, capaian penyaluran FLPP di Provinsi Jawa Timur menempati urutan 4 besar dari keseluruhan provinsi di Indonesia, yaitu 13.228 unit rumah, atau 6,59% berada di bawah capaian urutan tertinggi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.
Melalui keterangan resmi BP Tapera, Kamis (16/10), Heru menyampikan bahwa BP Tapera telah lakukan 17 kali kegiatan sosialisasi di Jawa Timur, namun ternyata realisasinya belum terdongkrak secara efektif.
“Sehingga perlu adanya kolaborasi lebih aktif dari pihak pengembang dan pemerintah daerah setempat,” ucapnya.
Baca Juga: Danantara Apresiasi Inovasi BTN dalam Menjangkau Pekerja Sektor informal
Dalam kesempatan diskusi yang sama, pengembang yang tergabung dalam DPD REI Jawa Timur menyampaikan masih banyak kendala yang dihadapi pengembang khususnya anggota DPD REI Jawa Timur, antara lain terkait verifikasi SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK. Hal ini menyebabkan pihak perbankan tidak dapat meneruskan kelayakan pemohon sebagai debitur KPR.
Menanggapi hal tersebut, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho akan terus berupaya untuk mencari jalan keluarnya.
Baca Juga: Kurma Park Pasuruan Tawarkan Wisata Edukasi
“Saya bersama Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman kemarin sudah berdiskusikan langsung bersama Bapak Menteri Keuangan perihal permasalahan tersebut, semoga dalam waktu dekat akan dikeluarkan kebijakan terkait hal ini,” pungkas Heru. (QQ-2).
