Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan penyediaan 4.000 unit rumah subsidi baru untuk Kota Singkawang, dan menegaskan pentingnya tata kelola perizinan yang baik serta perlindungan terhadap lahan pertanian produktif. (Foto: Dok Kemen PKP).
SINGKAWANG, WWW.INDONESIAHOUSING.ID — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memperkuat kolaborasi lintas lembaga guna mempercepat akses hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Dalam acara di Kota Singkawang, Selasa (3/3/2026), Menteri Ara menegaskan pentingnya link and match antara rumah subsidi dan pemberdayaan UMKM.
“Kita targetkan 4.000 unit rumah subsidi baru untuk Singkawang. Namun, saya tegaskan, jangan sampai sawah produktif dijadikan rumah. Ketahanan pangan tetap prioritas,” ujar Menteri Ara. Ia juga mengapresiasi dukungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membebaskan biaya BPHTB dan PBG demi meringankan rakyat.
Baca Juga: Dukung Program Rumah untuk Guru, PK Group Hadirkan Rumah Berkualitas dengan Harga Terjangkau
Selain rumah tapak, skema baru berupa rumah susun (rusun) subsidi juga tengah digenjot, termasuk proyek raksasa 141.000 unit di Meikarta.
Transformasi ini didukung penuh oleh sektor perbankan seperti BNI melalui penyaluran KUR dengan bunga subsidi 5 persen yang diproses langsung di lapangan.
“Lima tahun terakhir, negara baru mampu membiayai sekitar 200 unit rumah susun subsidi. Dengan skema baru ini, kita ingin mempercepat pemerataan hunian vertikal rakyat,” ucap Ara.
Kolaborasi lintas lembaga juga diperkuat melalui sinergi dengan sektor perbankan. Dalam acara tersebut, Bank Negara Indonesia (BNI) melaksanakan sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM Singkawang.
“Saya senang karena sosialisasinya dilakukan langsung di lapangan. Di dalam ada penyuluhan, di luar ada proses administrasi langsung. Artinya BNI bekerja cepat, efisien, dan berpihak kepada rakyat. Apalagi bunganya disubsidi 5 persen, ini program luar biasa,” imbuhnya.
Baca Juga: Menteri PKP Dorong Gentengnisasi Agar Rumah Rakyat Lebih Adem
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menambahkan, ekosistem perumahan yang terintegrasi ini diyakini mampu menekan angka kemiskinan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 2 persen.
Senada dengan itu, Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur mengungkapkan bahwa di tahun 2026, sebanyak 13.000 unit rumah di Kalimantan Barat akan direnovasi melalui program BSPS, meningkat tajam dari tahun sebelumnya. (QQ-2)
