Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) mendorong kawasan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) dikembangkan sebagai pusat bisnis baru atau second central business district (CBD) di kawasan aglomerasi Jakarta. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap Jakarta, terutama dalam hal lapangan pekerjaan, sekaligus menekan ketimpangan dan pertumbuhan perkotaan yang semakin sporadis.
JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) menilai Jakarta telah menjadi metropolitan dan menjadi Primate City yang perkembangannya sangat dominan dengan kota lainnya. Adriadi Dimastanto Ketua Umum IAP menegaskan bahwa kawasan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) perlu dikembangkan menjadi pusat bisnis kedua (second central business district/CBD) di kawasan aglomerasi Jakarta.
Pengembangan ini harus dilakukan agar tidak tergantung pada Jakarta, khususnya pekerjaan. Menurut Adriadi, Jakarta telah menjadi Primate City yang sangat dominan dengan kota lainnya dan sangat jauh disparitasnya, ketimpangannya antara Jakarta dengan kota sekitarnya.
“Contohnya, ketimpangan anggaran anatara Jakarta dan kota disekitarnya. Jakarta memiliki anggaran hingga Rp80 triliun, sedangkan Depok hanya sekitar Rp2 – 3 triliun,” jelas Adriadi di Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat dalam acara Rakornas IAP, Kamis (20/8/2026).
Menurutnya lagi, apa yang terjadi di Jakarta itu berpengaruh ke kawasan sekitarnya karena ikut menampung Jakarta. Kondisi tersebut terjadi karena banyak masyarakat yang bekerja di Jakarta tetapi tinggal di kota-kota sekitar.
“Saat ini Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang menampung beban Jakarta. Masyarakat bekerja di Jakarta, tinggal di Bodetabek,” ungkapnya.
Alhasil kondisi tersebut membuat perkembangan kabupaten/kota di Bodetabek kian melebar secara sporadis atau urban sprawl. Maka diperlukan orientasi baru dalam pengembangan kawasan metropolitan.
“Jadi sebetulnya harus tuh punya orientasi-orientasi baru. Jadi kalau Jakarta kita sebut sebagai pusat CBD, kita harus punya second-second CBD. Jadi harusnya Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang itu menjadi second CBD,” tegas Adriadi yang menyatakan dengan konsep ini masyarakat di Bodetabek tidak perlu pergi ke Jakarta setiap hari untuk memenuhi kebutuhan layanan.
Baca Juga: IAP Jakarta Dukung Pembentukan Urban Fund di Perkotaan
Adriadi menyebutkan, fasilitas, seperti rumah sakit, sekolah, hingga layanan rekreasi perlu tersedia di kota-kota tersebut. Namun, dia menekankan pembangunan fasilitas saja tidak cukup. Kabupaten/Kota Bodetabek juga harus memiliki lapangan pekerjaan yang memadai.
Adriadi membandingkan konsep tersebut dengan kawasan Greater Tokyo di Jepang. Tokyo menjadi CBD utama, sementara kota seperti Yokohama, Chiba, dan Kawasaki berkembang sebagai pusat-pusat kegiatan ekonomi lainnya. “Jadi kalau kita bisa menciptakan lapangan-lapangan kerja baru di ring luar ini, itu akan membuat warga/penduduk itu enggak bergantung lagi ke Jakarta,” katanya.
Sementara itu, Ketua IAP Jakarta Meyriana Kesuma mengatakan, hampir seluruh wilayah di sekitar Jakarta telah berkembang, namun persoalan utama saat ini adalah pemerataan pembangunan dan integrasi kawasan. Selain itu tingginya harga tanah juga membuat masyarakat, termasuk generasi muda, semakin sulit memiliki rumah di kawasan sekitar Jakarta.
“Pemerataan tidak hanya menyangkut hunian, tetapi juga harus diikuti dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di masing-masing wilayah. Kalau Tangerang sudah mahal tapi dia tidak punya tadi pekerjaan, itu juga agak sulit kan. Jadi tetap harus ada pemerataan,” katanya.
Transportasi Publik
Adriadi menyatakan, pengembangan transportasi publik hingga wilayah yang lebih jauh dapat menjadi salah satu peluang untuk mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi sekaligus membuka pilihan hunian bagi pekerja Jakarta.
“Dengan memperbanyak dan memperpanjang rute transportasi umum ini bisa menajdi peluang. Pertama mengurangi ketergantungan pada kendaraan. Dua, bisa menjadi solusi untuk rumah tinggal juga bagi para pekerja Jakarta,” tandas dia.
Adriadi mengingatkan perlu ada kesiapan tata kota di wilayah yang menjadi pusat kedua tersebut agar pengembangan transportasi tidak justru memicu pertumbuhan permukiman secara sporadis. “Kalau si kota-kota yang second ini enggak disiapkan dengan baik, itu mereka akan tumbuh secara sporadis juga nantinya,” ujarnya.
Baca Juga: Gandeng IAP, Kementerian ATR/BPN Dorong Kemudahan Berusaha
Adriadi menambahkan, Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta yang tengah digodok diharapkan menjadi solusi dalam mengintegrasikan tata kelola dan pembiayaan kawasan metropolitan. “Harapannya memang itu bisa menjadi solusi terutama budgeting. Budgeting dari si kawasan metropolitan ini,” katanya.
Karena menurutnya, kota-kota kedua di sekitar Jakarta menghadapi tantangan besar karena harus menanggung beban pertumbuhan kawasan metropolitan, tetapi memiliki keterbatasan dalam pembiayaan pembangunan. “Jadi harus dipikirkan ini yang bisa integrated dari sisi tata kelola dan pembiayaan,” tutup Adriadi.
ICAPPS 2026
Selain menggelar Rakornas, IAP juga menggelar International Conference of Asia-Pacific Planning Societies (ICAPPS). Forum internasional ini mempertemukan perencana kota dari lima negara, yakni Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Vietnam, untuk merumuskan arah pembangunan kota masa depan.
Adriadi Dimastanto, menegaskan, kegiatan ini berfokus pada konsep next generation cities. Menurutnya, perencanaan kota saat ini harus mampu beradaptasi dengan perubahan pola hidup masyarakat yang dipicu oleh perkembangan teknologi dan pergeseran karakter generasi.
“Sebuah kota jangan direncanakan untuk hari ini, tapi untuk masa depan dan harus bisa menjawab karakter semua lapisan masyarakat. Seperti bagaimana disrupsi teknologi telah mengubah mobilitas dan cara masyarakat berinteraksi dengan ruang perkotaan, sehingga perencanaan harus diproyeksikan untuk 20 hingga 30 tahun ke depan,” jelasnya. (ZH-1).
