Realisasi KPR subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Banten mencapai 11.913 unit senilai Rp1,5 triliun atau 54,15% dari target 2026. Untuk mempercepat penyaluran, BP Tapera mendorong penguatan kolaborasi dengan pengembang, perbankan, pemerintah daerah, dan instansi pertanahan, terutama dalam mengatasi kendala perizinan dan legalitas lahan.
SERANG, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendorong pengembang, perbankan, pemerintah daerah, dan instansi pertanahan memperkuat kolaborasi untuk mempercepat penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi.
Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian layak sekaligus mengoptimalkan realisasi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2026.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Musyawarah Daerah (Musda) IX DPD Real Estat Indonesia (REI) Banten yang digelar di Hotel Aston Serang, Senin (26/10).
Mengusung tema “Menapaki Era Keemasan, Perjalanan REI Banten Membangun Negeri”, forum ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pelaku usaha perumahan dan pemerintah dalam mendukung pembangunan hunian bagi masyarakat.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan bahwa realisasi penyaluran FLPP di Provinsi Banten telah mencapai 11.913 unit senilai Rp1,5 triliun. Angka tersebut setara dengan 54,15% dari target 22.000 unit yang disampaikan dalam sambutannya.
Baca Juga: Penyaluran FLPP Capai 184.342 Unit, BP Tapera Percepat Pembiayaan Rumah Subsidi
Sementara itu, secara nasional, realisasi FLPP pada 2026 mencapai 187.655 unit dengan nilai pembiayaan Rp23,4 triliun. Capaian tersebut setara dengan 53,62% dari target 350.000 unit rumah subsidi.
Dari total realisasi nasional itu, pengembang yang tergabung dalam REI berkontribusi sebanyak 78.897 unit dengan nilai pembiayaan Rp9,8 triliun. Jumlah tersebut mencakup 42,04% dari keseluruhan penyaluran FLPP nasional.
Menurut Heru, angka tersebut menunjukkan besarnya peran REI dalam mendukung program pemerintah untuk memperluas kepemilikan rumah bagi MBR. Karena itu, kerja sama antara BP Tapera dan asosiasi pengembang perlu terus diperkuat, terutama untuk mengatasi berbagai hambatan yang menghambat realisasi pembiayaan.
“Jangan sampai ada bottleneck di level teknis, yang itu kemudian tidak terselesaikan,” ujar Heru.
Perizinan dan Pertanahan Jadi Perhatian
Heru menekankan, percepatan penyaluran KPR subsidi tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan pembiayaan. Kelancaran perizinan, kepastian status dan administrasi pertanahan, serta kesiapan rumah menjadi faktor penting agar unit yang dibangun pengembang dapat segera dimanfaatkan masyarakat.
Menurut dia, kendala pada tahap awal pembangunan perumahan dapat berdampak pada proses pembiayaan dan penyaluran KPR subsidi. Karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara pengembang, pemerintah daerah, perbankan, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
BP Tapera, lanjut Heru, terus melakukan kunjungan ke berbagai provinsi dan kota untuk berdialog langsung dengan asosiasi pengembang serta perbankan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus mendorong penyelesaian bersama pihak terkait.
Baca Juga: Tangerang Jadi Basis Besar Pengembang, REI Banten Buka Komisariat
“Kalau permasalahan perizinan, permasalahan pertanahan bisa clear, tentu akan lebih gas pol lagi pencapaian rumah subsidi di tahun ini,” tuturnya.
Heru berharap, kepengurusan DPD REI Banten yang baru nantinya dapat melanjutkan kolaborasi tersebut dan meningkatkan kontribusi Banten dalam penyaluran rumah subsidi. Ia juga mendorong daerah itu mengejar posisi tiga besar nasional dalam realisasi penyaluran FLPP.
Selain mengejar target penyaluran, BP Tapera mengingatkan pentingnya menjaga kualitas rumah subsidi. Kepastian legalitas, mutu bangunan, serta ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perlu menjadi perhatian agar rumah yang diterima masyarakat benar-benar layak, aman, dan nyaman untuk dihuni.
REI Dukung Program 3 Juta Rumah
Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, menegaskan dukungan organisasinya terhadap Program 3 Juta Rumah. Menurut dia, penyediaan hunian memiliki kaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Rumah adalah indikator kesejahteraan,” ujar Joko.
Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Banten terhadap sektor perumahan, terutama dalam aspek perizinan, kepastian lahan, dan kebijakan yang mendukung pembangunan hunian.
Sementara itu, Ketua DPD REI Banten, Roni Hardiriyanto Adali, berharap Musda IX dapat menghasilkan kepemimpinan yang amanah melalui proses demokratis. Ia juga mendorong penyusunan program kerja yang implementatif, efektif, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
Menjelang berakhirnya masa baktinya, Roni menyampaikan apresiasi kepada anggota dan pengurus yang telah mendukung pengembangan organisasi selama kepemimpinannya.
Gubernur Banten, Andra Soni, turut mengajak para pengembang menerjemahkan potensi daerah menjadi pembangunan perumahan yang nyata. Berdasarkan pengalamannya memperjuangkan kepemilikan rumah ketika masih memiliki keterbatasan penghasilan, ia mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan konsumen dan menyediakan hunian yang sehat serta layak. “Saya yakin dan percaya Banten sejahtera dimulai dari rumah,” kata Andra Soni.
Adapun Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, mengapresiasi pelaksanaan Musda IX DPD REI Banten, termasuk upaya regenerasi kepemimpinan di tubuh organisasi. Ia menekankan pentingnya pendampingan bagi generasi penerus agar mampu mengembangkan kapasitas dan melanjutkan kontribusi pengembang terhadap pembangunan serta perekonomian nasional.
Melalui Musda IX ini, penguatan kolaborasi antara BP Tapera, REI, pemerintah daerah, perbankan, dan instansi pertanahan diharapkan tidak berhenti pada komitmen, tetapi berlanjut pada penyelesaian kendala konkret di lapangan. Dengan demikian, percepatan penyaluran FLPP dapat berjalan seiring dengan penyediaan hunian berkualitas bagi lebih banyak keluarga Indonesia. (ZH-1).
