BP Tapera menegaskan komitmennya dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat Papua dengan menyiapkan kuota sebanyak 10.000 unit rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dukungan ini disampaikan dalam pertemuan bersama mitra kerja dan masyarakat setempat sebagai bagian dari upaya mendorong pemerataan pembangunan perumahan di wilayah timur Indonesia.
SORONG, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – BP Tapera terus berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan kunjungan di Provinsi Papua Barat Daya. Bersama dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti serta mitra kerja lainnya, BP Tapera hadir dalam kegiatan Sosialisasi KUR Perumahan, Rumah Subisdi, dan PNM Melawan Renternir.
Bertempat di Kantor Gubernur Papua Barat Daya yang berlokasi di Remu, Distrik Sorong, Kota Sorong, kegiatan ini mengundang masyarakat dan serta mitra kerja lainnya. Selain dihadiri langsung oleh warga Papua Barat Daya, kegiatan ini juga turut dihadiri secara daring oleh warga dari seluruh provinsi di Tanah Papua, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, serta Papua Pegunungan.
Dalam sambutan pembukanya, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada pemerintah pusat yang telah melakukan kunjungan langsung ke masyarakat dalam beberapa hari kemarin.
“kami hadir lengkap dan siap memberikan dukungan penuh terhadap percepatan program rumah subsidi maupun program rumah lainnya di Tanah Papua,” ujar Elisa Kambu.
Baca Juga: Menteri PKP: Penanganan Kawasan Kumuh di Papua Barat Daya Harus Komperhensif
Lebih lanjut Elisa Kambu juga mengingatkan kepada masyarakat serta para pemangku kepentingan setempat untuk memanfaatkan forum pertemuan ini untuk memahami dan berkerja bersama sehingga dapat memberikan dampak peningkatan ekonomi di Tanah Papua.
Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar menyampaikan bahwa peran dari BPS di bidang keterhunian dan permukiman adalah dengan menyajikan data. Di Tanah Papua sendiri masih terdapat 686.900 tumah tangga yang menempati hunian tidak layak huni.
“Kementerian PKP mengacu pada data kami, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program ataupun merumuskan kebijakan terkait hunian,” terang Amalia.
Baca Juga: BP Tapera Sosialisasikan FLPP Saat Kunjungan Menteri PKP ke Sorong
Kondisi tersebut dibenarkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Dirinya menyembutkan secara komposisi di tiap provinsi, prosentase terbesar rumah tidak layak huni berada di Tanah Papua.
“Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan an tingkat perekonomian masyarakat adalah melalui sektor perumahan. Oleh karena itu kami minta para pemimpin daerah perlu memahami kebiajakan pemerinta pusat di sektor hunian agar dapat mengaplikasikannya,” ujar Tito Karnavian.
Tito Karnavian sendiri menekankan kepada para kepala daerah setempat untuk segera menerapkan kebijakan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (BPG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara gratis kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait menyayangkan pemberlakuan program pemerintah belum dapat berjalan sepenuhnya di Tanah Papua.
“Selama tiga hari kunjungan, kami mendengar laporan dari masyarakat dan melihat langsung bahwa pemerintah daerah belum seluruhnya menerapkan kebijakan pusat. Padahal kebijakan ini pro rakyat yang jelas dari presiden dan sudah berjalan selama satu tahun,” terangnya.
Baca Juga: Melawat Pesona Raja Ampat yang Menghipnotis
Terhadap kondisi tersebut, Maruarar Sirait menyerahkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku kepada Menteri Dalam Negeri serta Gubernur Provinsi setempat dengan harapan agar kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dapat segera berlaku dan dimanfaatkan oleh warga Papua.
Terkait dengan program bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Maruarar Sirait bersama dengan BP Tapera menyatakan secara langsung dalam forum tersebut untuk menyediakan kuota sebesar 10.000 unit rumah di tahun 2026 bagi seluruh Provinsi di Papua.
Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma dalam kesempatannya menyampaikan paparan mengenai manfaat dan serba-serbi FLPP kepada masyarakat warga Papua. “Pengajuannya mudah, silakan unduh aplikasi Tapera Mobile, ikuti prosesnya. Untuk melihat ketersediaan rumahnya, dapat mengakses situs Sikumbang di internet,” terang Sid.
Kegiatan ini diinisiasi oleh Bank BRI bersama dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II. Aris Hartanto, Direktur Consumer Banking BRI sampaikan bahwa penyaluran skema subsidi perumahan melalui FLPP ini tidak hanya memberdayakan ekosistem di bidang perumahan saja, melainkan hingga bidang lain seperti usaha mikro kecil dan menengah pada masyarakat.
Usai pertemuan tersebut, rombongan menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah susun TNI Angkatan Laut (AL) yang terletak di Klablim, Kota Sorong. (zh1).
