Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung kesiapan kompleks rumah subsidi FLPP di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam kunjungan tersebut, pemerintah berkomitmen memperluas skema KUR Perumahan berbunga rendah guna membantu MBR serta mendorong pelaku UMKM lokal sektor konstruksi agar dapat naik kelas.
LOMBOK, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait melakukan kunjungan kerja ke Perumahan Polynesia di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 19 Mei 2026, dalam rangka meninjau langsung pelaksanaan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, sebagai bentuk dukungan BP Tapera terhadap pelaksanaan program pembiayaan perumahan subsidi bagi masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Maruarar Sirait menyampaikan bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan memberikan manfaat besar bagi pelaku UMKM, khususnya masyarakat kecil yang bergerak di sektor pendukung perumahan. Menurutnya, UMKM dengan pinjaman di bawah Rp100 juta tidak memerlukan jaminan dengan bunga yang sangat ringan, yakni hanya 0,5 persen.
Baca Juga: Tembus Rp305 Miliar, BP Tapera Akselerasi KUR Perumahan dan UMKM di Surabaya
Selain itu, pelaku UMKM yang bekerja sebagai kontraktor maupun pemilik toko bangunan juga dapat memperoleh akses pembiayaan hingga Rp20 miliar dengan subsidi bunga sebesar 5 persen dari pemerintah. Program ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem pembangunan perumahan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Menteri PKP juga mengunjungi salah satu penghuni rumah subsidi FLPP bernama Idayani, seorang ibu tunggal yang memiliki usaha laundry dan membesarkan empat orang anak. Dengan semangat pantang menyerah, Idayani tetap mampu menjalankan usahanya sekaligus mencicil rumah subsidi FLPP yang diperoleh melalui bank penyalur BSN.
Kisah Idayani menjadi contoh nyata bagaimana program rumah subsidi dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki hunian layak di tengah berbagai tantangan ekonomi. Menteri PKP mengapresiasi semangat kerja keras dan keteguhan para penerima manfaat FLPP dalam meningkatkan taraf hidup keluarga mereka.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP juga bertemu dengan salah satu banker dari BSN yang berani mengambil keputusan pembiayaan rumah subsidi kepada seorang ibu single parents dengan satu sumber usaha. Keputusan tersebut didasarkan pada keyakinan terhadap motivasi tinggi, semangat bekerja, dan kemauan kuat nasabah untuk terus berusaha demi masa depan keluarganya.
Baca Juga: Tarif Kamar Hotel Di Lombok dan Bali Selatan Meningkat Jelang MotoGP Indonesia
Sid Herdi Kusuma menyampaikan berdasarkan data penyaluran FLPP, untuk provinsi NTB telah tersalurkan sebanyak 780 unit rumah dengan penyaluran tertinggi dari asosiasi pengembang perumahan REI sebanyak 525 unit, APERSI sebanyak 197 unit rumah, Apernas Jaya sebanyak 29 unit, diikuti oleh Perumnas sebanyak 13 unit, Himperra 15 unit rumah dan Apernas 1 unit rumah.
“Secara total realisasi FLPP per 18 Mei 2026 sebanyak 58.030 unit senilai Rp7, 21 triliun. Dimana NTB menduduki posisi nomor 17 dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia,” terangnya. (zh1).
