Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera bergerak cepat mengatasi mandeknya pembangunan rumah subsidi di Kepulauan Nias yang tercatat kosong sejak 2022.
JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID — Pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan rumah layak huni di wilayah Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Pasalnya, realisasi penyaluran rumah subsidi lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di wilayah terluar ini tercatat mandek alias kosong sejak tahun 2022 lalu.
Menyikapi kondisi tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera menggelar audiensi langsung dengan seluruh kepala daerah se-Kepulauan Nias di Wisma Mandiri, Jakarta, Kamis (11/6). Pertemuan strategis ini dihadiri oleh jajaran pemimpin dari Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, hingga Kota Gunungsitoli.
Berdasarkan data BP Tapera, potensi pasar perumahan di Pulau Nias sebenarnya sangat besar karena ketersediaan lahan yang luas dan tingginya kebutuhan warga. Namun, minat pengembang untuk membangun rumah subsidi di sana justru sangat rendah.
Tingginya biaya material bangunan dan ongkos konstruksi di wilayah kepulauan menjadi pemicu utamanya. Harga patokan rumah subsidi saat ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan modal riil di lapangan.
Baca Juga: Sebanyak 77 Ribu Unit KPR FLPP Sudah Dinikmati Masyarakat
Merespons keluhan tersebut, Menteri PKP langsung menginstruksikan jajarannya untuk melakukan riset mendalam. Kajian ini nantinya akan menjadi dasar untuk mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan harga rumah subsidi khusus untuk wilayah kepulauan terluar.
BSPS 2026
Sebagai langkah cepat, Kementerian PKP telah menyiapkan suntikan dana segar melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Tahun Anggaran 2026. Seluruh wilayah di Kepulauan Nias dipastikan mendapat kenaikan kuota bantuan bedah rumah dengan rincian sebagai berikut: Kabupaten Nias Barat: 653 unit, Kabupaten Nias Utara: 528 unit, Kabupaten Nias Selatan: 526 unit, Kabupaten Nias: 400 unit, dan Kota Gunungsitoli: 300 unit.
Dukungan masif dari pusat ini disambut optimis oleh para kepala daerah. Bupati Nias Barat mengungkapkan, program bedah rumah (BSPS) ini menjadi angin segar yang diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan warga, sekaligus menekan angka kemiskinan di wilayahnya yang saat ini masih berada di kisaran 22 persen.
Baca Juga: Tembus Rp305 Miliar, BP Tapera Akselerasi KUR Perumahan dan UMKM di Surabaya
Selain rumah swadaya, para kepala daerah juga menitipkan poin penting lain kepada kementerian, mulai dari penuntasan masalah backlog (kekurangan) perumahan, penyediaan hunian layak, hingga dukungan perumahan di kawasan pendidikan.
Sebagai komitmen jangka pendek, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menegaskan akan segera menggandeng perbankan, asosiasi pengembang, dan pemda untuk turun ke lapangan melakukan sosialisasi intensif.
“Kami akan memperkuat koordinasi dengan seluruh ekosistem perumahan untuk meningkatkan kembali realisasi penyaluran rumah subsidi di wilayah Kepulauan Nias,” pungkas Heru optimis. (zh-1).
