Pemerintah terus memastikan penyediaan rumah subsidi tidak hanya mengejar jumlah unit, tetapi juga kualitas dan kelayakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal itu ditegaskan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat meninjau Perumahan Buana Subang Raya 2, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Senin (5/10/2026), yang direncanakan menyediakan 1.100 unit rumah subsidi dari total 1.300 unit hunian.
SUBANG, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait bersama Komisioner, BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan Bupati Subang, Reynaldi Putra Andita Budi Raemi meninjau Perumahan Buana Subang Raya 2, Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung perkembangan penyediaan hunian serta memastikan kualitas rumah subsidi yang menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian layak dan terjangkau.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, rombongan bersama pengembang Buana Kassiti Group yang sekaligus merupakan Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengawali kegiatan dengan penanaman pohon di kawasan perumahan.
Kegiatan tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam menghadirkan kawasan hunian yang tidak hanya menyediakan rumah layak, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan.
Perumahan Buana Subang Raya 2 dikembangkan di atas lahan seluas 13 hektar sejak Maret 2025. Kawasan tersebut direncanakan menyediakan sebanyak 1.300 unit rumah yang terdiri dari 1.100 unit rumah subsidi dan 200 unit rumah komersial. Hingga saat ini, sebanyak 105 unit rumah telah dibangun sebagai bagian dari pengembangan kawasan.
Baca Juga: BSPS Purwakarta Melonjak 819 Persen, 2.914 Rumah Dapat Bantuan Perbaikan
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara tersebut, bersama Komisioner Heru Pudyo Nugroho turut berdialog langsung dengan masyarakat penghuni rumah subsidi untuk mendengarkan pengalaman serta aspirasi warga setelah memperoleh hunian melalui program pembiayaan perumahan.
Berdasarkan hasil peninjauan, kondisi rumah yang telah dihuni masyarakat dinilai telah memenuhi aspek kelayakan hunian. Warga menyampaikan bahwa kawasan tersebut memiliki lokasi yang strategis dengan akses terhadap fasilitas umum seperti terminal dan rumah sakit.
Selain itu, masyarakat juga menyampaikan kondisi lingkungan yang tidak mengalami banjir serta fasilitas air yang berjalan dengan baik.
Dalam dialog tersebut, masyarakat turut menyampaikan aspirasi terkait fasilitas pendukung kawasan, salah satunya pembangunan masjid yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Menanggapi hal tersebut, pihak pengembang menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan fasilitas ibadah tersebut sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat penghuni kawasan.
Baca Juga: FLPP Sulbar Tembus 1.127 Unit, BP Tapera Dorong Penyaluran Makin Masif
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa penyediaan rumah bagi masyarakat tidak hanya berfokus pada jumlah unit yang tersedia, tetapi juga kualitas hunian dan lingkungan yang mendukung kenyamanan masyarakat.
“Penyediaan hunian layak membutuhkan sinergi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat mendapatkan rumah yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga nyaman untuk dihuni,” ujar Heru.
Melalui kolaborasi antara Kementerian PKP, BP Tapera, Pemerintah Kabupaten Subang, perbankan, dan pengembang, pemerintah terus mendorong percepatan penyediaan hunian layak sebagai bagian dari Program Tiga Juta Rumah.
Kunjungan tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan program perumahan berjalan secara berkelanjutan, mulai dari penyediaan rumah, kualitas bangunan, hingga tersedianya fasilitas pendukung yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (EZ-4).
