BP Tapera mempercepat penyaluran KPR Subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) setelah realisasi mencapai 184.342 unit per 19 Oktober 2026. Dengan tambahan 39.830 calon debitur yang masih dalam proses pembiayaan, total penyaluran dan potensi realisasi telah mencapai 224.172 unit atau sekitar 64% dari target 350.000 unit tahun ini. (Foto: Rumah Subsidi/Istimewa).
JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memperkuat koordinasi dengan perbankan dan pengembang untuk mempercepat penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Langkah ini dilakukan untuk mengejar target pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 350.000 unit pada 2026.
Hingga 19 Oktober 2026, realisasi penyaluran KPR Subsidi FLPP mencapai 184.342 unit dengan nilai pembiayaan sebesar Rp23 triliun. Selain itu, terdapat 39.830 calon debitur yang masih menjalani proses pembiayaan di perbankan.
Dengan demikian, total realisasi dan calon debitur dalam proses mencapai 224.172 unit, setara sekitar 64% dari target nasional tahun ini.
Baca Juga: Penyaluran FLPP 2026, BP Tapera Gandeng 43 Bank dan 7 Asosiasi Perumahan
Perkembangan tersebut menjadi salah satu fokus dalam Rapat Evaluasi Kinerja KPR Subsidi FLPP Tahun Anggaran 2026 dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang digelar di Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026). Rapat dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, jajaran BP Tapera, perbankan, serta asosiasi pengembang.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, pihaknya terus mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai kendala teknis maupun administratif yang berpotensi menghambat proses pembiayaan rumah subsidi.
“Teman-teman tim teknis langsung kami kawal, apa yang menjadi kendala. Kalau ada yang terkait dengan pengembang, langsung kami koordinasikan dengan pengembang supaya ada percepatan,” ujar Heru.
Menurut Heru, percepatan juga dilakukan melalui validasi data serta penguatan peran tim khusus (task force) agar setiap hambatan dalam proses pembiayaan dapat segera ditangani. Koordinasi dengan perbankan dan pengembang pun terus ditingkatkan untuk mempercepat penyelesaian berkas calon debitur hingga tahap pencairan pembiayaan.
Baca Juga: Kejar Target FLPP 2026, BP Tapera Siapkan Akad Massal 71.000 Rumah
Untuk meningkatkan penyaluran FLPP, BP Tapera menyiapkan 42 kegiatan sosialisasi dan pemasaran pada 19–25 Oktober 2026. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap program KPR Subsidi.
Maruarar Minta Bank Tingkatkan Kinerja
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, pencapaian target pembiayaan perumahan membutuhkan kemampuan seluruh pihak dalam mengidentifikasi sekaligus menyelesaikan persoalan di lapangan.
Menurutnya, kendala teknis maupun nonteknis tidak boleh menjadi alasan untuk memperlambat pelaksanaan program. Karena itu, setiap persoalan perlu ditindaklanjuti dengan solusi konkret dan koordinasi yang efektif.
“Dalam mencapai target pasti ada masalah, kendala, apakah teknis maupun nonteknis. Saya rasa kita sebagai pemimpin negara, pejabat negara, tentu mengidentifikasi masalah itu satu hal, tapi tentu kita punya kemampuan problem solving,” tegas Maruarar.
Ia juga meminta bank-bank penyalur FLPP meningkatkan kinerja dan memastikan proses pembiayaan berjalan lebih efektif. Maruarar menegaskan bahwa kinerja masing-masing bank akan menjadi bahan evaluasi pemerintah.
“Tolong sampaikan kepada direksinya masing-masing bahwa kami akan melakukan evaluasi terbuka,” ujarnya.
Penyaluran Didukung 43 Bank
Dalam pelaksanaannya, program KPR Subsidi FLPP didukung jaringan kemitraan yang melibatkan 43 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang, serta 8.287 pengembang. Jaringan tersebut mencakup 11.504 perumahan yang tersebar di 391 kabupaten/kota pada 36 provinsi.
Baca Juga: BP Tapera Perluas Sosialisasi KPR FLPP, Dorong Masyarakat Segera Wujudkan Rumah Pertama
Luasnya jaringan kemitraan ini menjadi modal penting untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak dan terjangkau. Namun, percepatan realisasi tetap membutuhkan kelancaran proses administrasi, kesiapan rumah, serta koordinasi yang solid antara bank dan pengembang.
Selain mengevaluasi penyaluran FLPP, rapat tersebut juga membahas perkembangan KUR Perumahan. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati memaparkan bahwa realisasi penyaluran KUR Perumahan secara nasional telah mencapai sekitar Rp27,7 triliun.
Melalui evaluasi tersebut, BP Tapera bersama Kementerian PKP, perbankan, dan pengembang berupaya memperkuat sinergi serta menyelesaikan berbagai hambatan penyaluran pembiayaan. Upaya ini diharapkan dapat mendorong realisasi KPR Subsidi FLPP sekaligus mendukung pencapaian target pembiayaan perumahan nasional hingga akhir 2026. (ZH-1).
