Memiliki rumah pertama kini tak hanya menjadi impian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui KPR Sejahtera FLPP, BP Tapera terus memperluas akses informasi dan pembiayaan rumah subsidi, termasuk bagi pekerja di kawasan perkotaan yang membutuhkan hunian terjangkau.
JAKARTA – WWW.INDONESIAHOUSING.ID — Memiliki rumah pertama masih menjadi tantangan bagi banyak masyarakat, terutama mereka yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk memperluas akses pembiayaan, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus menggencarkan sosialisasi Program KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Sosialisasi dilakukan melalui berbagai kegiatan, baik secara langsung maupun daring, dengan menyasar masyarakat dari beragam latar belakang, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), pegawai instansi pemerintah, pekerja swasta, komunitas, pelaku usaha hingga masyarakat umum.
Melalui kegiatan tersebut, BP Tapera memberikan pemahaman mengenai persyaratan KPR Sejahtera FLPP, manfaat program, pilihan rumah subsidi, simulasi pembiayaan hingga mekanisme pengajuan melalui bank penyalur.
Salah satu kegiatan terbaru digelar di Pelataran Makam Bapak Proklamator RI Mohammad Hatta, Jakarta Selatan, Selasa (15/9/2026). Kegiatan tersebut menyasar PJLP dan PPSU, termasuk petugas TPU Tanah Kusir.
Kegiatan itu merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam rangkaian Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2026. Sosialisasi sekaligus menjadi bagian dari upaya memperluas informasi mengenai akses pembiayaan rumah pertama melalui program FLPP.
Sekitar 210 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka terdiri atas PJLP dan PPSU Kecamatan Kebayoran Lama, perawat makam, serta ASN Suku Dinas Pertamanan.
Baca Juga: Rumah Pertama Bukan Soal Penghasilan, tapi Keberanian Memulai
Selain sosialisasi, BP Tapera memberikan kesempatan kepada 20 calon debitur untuk berdialog dan berkonsultasi secara langsung mengenai peluang memperoleh pembiayaan rumah subsidi.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, KPR Sejahtera FLPP dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah pertama.
Menurutnya, program tersebut menawarkan sejumlah kemudahan, di antaranya suku bunga tetap, cicilan tetap, uang muka ringan, serta pilihan tenor pembiayaan hingga maksimal 40 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
Penerima manfaat juga tidak terbatas pada masyarakat dengan penghasilan tetap. Masyarakat berpenghasilan tidak tetap dapat memanfaatkan program tersebut sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
“Semua orang bisa punya rumah. Karena itu, kami mengajak masyarakat yang sampai saat ini masih tinggal dengan cara mengontrak atau belum memiliki rumah untuk mulai mencari informasi dan menghitung kemampuan,” ujar Heru.
Ia mendorong masyarakat agar tidak menunggu sampai memiliki penghasilan yang sangat besar untuk mulai merencanakan kepemilikan rumah.
Baca Juga: Bantu Petugas TPU Memiliki Rumah, BP Tapera dan Bank Jakarta Sosialisasi FLPP
“Program FLPP hadir untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan agar dapat memiliki rumah pertama dengan pembiayaan yang lebih terjangkau,” katanya.
Sosialisasi Menjangkau Berbagai Komunitas
BP Tapera sebelumnya juga telah memperluas sosialisasi FLPP melalui berbagai kegiatan di daerah dan komunitas.
Sosialisasi antara lain dilakukan secara daring bersama ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pegawai Pengadilan Negeri Batam, ATR/BPN Batam, Universitas Islam Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah.
BP Tapera juga memanfaatkan berbagai kegiatan publik untuk membuka akses informasi secara langsung kepada masyarakat melalui open booth dan kegiatan sosialisasi.
Beberapa di antaranya dilakukan dalam Muktamar NU ke-35, Danantara Housing Expo, kegiatan HIPPINDO, Indonesia Retail Summit & Expo (IRSE), serta open booth dan sosialisasi di Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB.
Sosialisasi daring juga dilakukan bersama Gojek dan pegawai Bank Mandiri, selain berbagai kegiatan lainnya.
Baca Juga: Penyaluran FLPP Pekerja Non-Fix Income Jatim Masih Rendah
Beragam kegiatan tersebut menjadi sarana bagi BP Tapera untuk mendekatkan informasi mengenai program pembiayaan perumahan kepada masyarakat. Calon penerima manfaat juga dapat memperoleh penjelasan secara langsung mengenai persyaratan dan tahapan pengajuan KPR subsidi.
Cari Rumah Subsidi Lewat SiKumbang
Heru menekankan bahwa pemahaman mengenai program dan akses informasi menjadi langkah awal sebelum masyarakat mengajukan KPR subsidi.
Masyarakat dapat mencari informasi mengenai rumah subsidi melalui SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang) yang dapat diakses melalui situs sikumbang.tapera.go.id.
Melalui platform tersebut, calon pembeli dapat mencari rumah subsidi berdasarkan wilayah dengan memilih provinsi serta kabupaten/kota untuk melihat pilihan hunian yang tersedia.
Namun, Heru mengingatkan masyarakat agar tidak hanya mengandalkan informasi secara daring.
Menurutnya, calon pembeli tetap perlu melakukan kunjungan langsung ke lokasi perumahan untuk memastikan kondisi rumah, ketersediaan air dan listrik, akses menuju lokasi, serta kondisi lingkungan sebelum mengambil keputusan.
Selain SiKumbang, masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi Tapera Mobile untuk memperoleh informasi rumah, melakukan simulasi pembiayaan, serta mendapatkan informasi mengenai proses pengajuan KPR subsidi FLPP.
“Kami juga mengajak masyarakat untuk mengunduh Tapera Mobile. Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat lebih mudah mencari informasi rumah subsidi, melakukan simulasi, dan mendapatkan informasi mengenai proses pengajuan KPR FLPP,” kata Heru.
“Tidak perlu bingung harus mulai dari mana. Mulai saja dari genggaman, cari rumahnya, hitung kemampuannya, kemudian konsultasikan pengajuannya dengan bank penyalur,” lanjutnya.
Penyaluran FLPP Capai 148.712 Unit
Hingga 15 September 2026, penyaluran KPR Sejahtera FLPP secara nasional telah mencapai 148.712 unit rumah dengan nilai pembiayaan Rp18,50 triliun.
Realisasi tersebut merupakan bagian dari target penyaluran FLPP tahun 2026 yang ditetapkan sebanyak 350.000 unit rumah.
Program FLPP tidak hanya menyediakan pilihan rumah tapak. Masyarakat juga memiliki alternatif hunian berupa rumah susun (rusun), yang dinilai relevan bagi pekerja di kawasan perkotaan dengan keterbatasan lahan dan harga hunian yang relatif tinggi.
Rusun Jadi Alternatif Hunian Pekerja Perkotaan
Kebutuhan terhadap hunian yang terjangkau sekaligus dekat dengan lokasi pekerjaan menjadi salah satu persoalan yang dihadapi masyarakat perkotaan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Perumahan 2026, persentase backlog kepemilikan rumah atau backlog 1 di DKI Jakarta mencapai 39,36 persen pada 2026. Secara nasional, backlog 1 tercatat sekitar 9,29 juta rumah tangga atau 12,39 persen.
Baca Juga: Atasi Backlog, Wamen Fahri Usul Pembentukan Bulog Perumahan
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan hunian di Jakarta tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan rumah, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal yang terjangkau dan berada dalam jangkauan pusat kegiatan ekonomi.
Dalam konteks tersebut, rumah susun menjadi salah satu alternatif hunian bagi masyarakat yang bekerja di kawasan perkotaan. Pemerintah juga terus mendorong pengembangan rusun subsidi sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.
Berdasarkan ketentuan harga rumah susun dalam Kepmen PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026 tanggal 6 Agustus 2026, harga rumah susun di wilayah Jakarta dapat mencapai sekitar Rp13 juta hingga Rp14,5 juta per meter persegi.
Dengan asumsi luas unit 21–45 meter persegi, harga unit berada pada kisaran sekitar Rp585 juta hingga Rp652,5 juta.
Sebagai gambaran, unit rusun seluas 45 meter persegi dengan harga Rp14 juta per meter persegi memiliki harga sekitar Rp630 juta. Dengan asumsi uang muka 1 persen, bunga tetap 6 persen per tahun dan tenor 40 tahun, estimasi angsuran mencapai sekitar Rp3,43 juta per bulan.
Sementara itu, unit dengan luas yang sama dan harga Rp14,5 juta per meter persegi memiliki nilai sekitar Rp652,5 juta, dengan estimasi angsuran sekitar Rp3,55 juta per bulan.
Simulasi tersebut menjadi gambaran awal bagi masyarakat untuk memperkirakan kebutuhan pembiayaan. Besaran uang muka dan angsuran final tetap mengikuti ketentuan pembiayaan serta hasil perhitungan dari bank penyalur.
Dengan semakin luasnya sosialisasi, BP Tapera berharap masyarakat yang belum memiliki rumah dapat lebih memahami pilihan pembiayaan yang tersedia dan mulai menghitung kemampuan finansial sebelum mengajukan KPR subsidi. (ZH-1).
