Pembiayaan

KPP di Serang Bidik Rp400 Miliar, Dukung Pembiayaan Perumahan dan UMKM

KPP Serang

Kredit Program Perumahan (KPP) di Kabupaten Serang, Banten, mencatat potensi pembiayaan mencapai Rp400 miliar dari 844 debitur potensial. Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BRI dan BP Tapera terus mendorong optimalisasi program KUR Perumahan untuk memperluas akses modal bagi pelaku usaha, memperkuat ekosistem perumahan, sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. (Foto: Dok Biro Kompu Kemen PKP).

SERANG, WWW.INDONESIAHOUSING.ID  – Kredit Program Perumahan (KPP) di Kabupaten Serang, Banten, berpotensi mencatat rencana pembiayaan senilai Rp400 miliar dari 844 debitur potensial. Potensi tersebut terungkap dalam kegiatan kolaborasi pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat yang melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Bank BRI, serta BP Tapera, Kamis (19/11/2026).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, Kredit Program Perumahan atau KUR Perumahan merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha di sektor perumahan. Program ini diharapkan tidak hanya membantu masyarakat memperoleh hunian layak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan rantai pasok sektor perumahan.

Menurut Maruarar, sektor perumahan memiliki keterkaitan dengan berbagai kegiatan ekonomi, mulai dari pengembang, kontraktor, pedagang bahan bangunan hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Karena itu, kemudahan akses pembiayaan di sektor tersebut berpotensi memberikan dampak lebih luas terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah melalui Kementerian PKP harus memastikan, mengawal serta memastikan langsung kebijakan-kebijakan yang dibuat Presiden Prabowo agar dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, baik dalam kecepatan, kemudahan, dan anti korupsi dalam prosesnya,” ujar Maruarar dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Bank BRI serta Sosialisasi Rumah Subsidi oleh BP Tapera di Kantor Bupati Serang, Kabupaten Serang.

Baca Juga: BP Tapera Cek Stok Rumah Subsidi di Serang, Dorong Percepatan FLPP

Ia menegaskan, KUR Perumahan merupakan salah satu terobosan pemerintah untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau bagi pelaku usaha yang bergerak dalam ekosistem perumahan.

“KUR Perumahan dibuat oleh Presiden Prabowo supaya rakyat tidak terjerat rentenir. Negara sebesar Indonesia harus bisa membebaskan rakyatnya dari rentenir dengan proses yang mudah, murah, dan cepat,” imbuhnya.

Maruarar juga mengapresiasi dukungan BRI dalam pelaksanaan program tersebut. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha dapat terus diperkuat agar pembiayaan perumahan semakin mudah diakses dan tidak terkendala prosedur yang berbelit-belit.

KPP di Serang berpotensi Rp400 miliar

Dalam kegiatan yang diikuti sekitar 300 peserta tersebut, pemerintah mempertemukan pelaku usaha dari sisi penyediaan perumahan maupun sisi permintaan. Peserta terdiri atas pengembang, kontraktor, pedagang bahan bangunan, pelaku UMKM, serta masyarakat yang berminat memanfaatkan pembiayaan perumahan.

Dari rangkaian kegiatan tersebut, tercatat rencana closing Kredit Program Perumahan senilai Rp400 miliar dari 844 debitur potensial. Potensi pembiayaan ini diharapkan dapat memperkuat aktivitas usaha sekaligus mendukung ekosistem perumahan di Kabupaten Serang dan sekitarnya.

Kementerian PKP mencatat, hingga 17 November 2026, realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan secara nasional mencapai Rp30,14 triliun kepada 123.209 debitur.

Pembiayaan dari sisi permintaan atau demand side mendominasi dengan nilai Rp19,80 triliun atau 65,70% dari total penyaluran, yang menjangkau 118.942 debitur. Pemanfaatan terbesar berasal dari renovasi rumah senilai Rp14,47 triliun kepada 96.649 debitur.

Selain renovasi, pembiayaan juga digunakan untuk pembelian rumah senilai Rp3,27 triliun dan pembangunan rumah untuk mendukung kegiatan usaha sebesar Rp2,07 triliun.

Baca Juga: Bantu 966 Pelaku Usaha Properti, PKP dan BRI Pecahkan Rekor Penyaluran KPP

Sementara itu, penyaluran dari sisi penyediaan atau supply side mencapai Rp10,34 triliun atau 34,30% dari total pembiayaan, yang diberikan kepada 4.267 pelaku usaha.

Pengembang perumahan menyerap pembiayaan terbesar dari sisi penyediaan, yakni Rp5,92 triliun kepada 1.528 debitur. Pedagang bahan bangunan memperoleh pembiayaan Rp3,21 triliun kepada 2.277 debitur, sedangkan kontraktor menerima Rp1,22 triliun kepada 462 debitur.

BRI jadi penyalur KPP terbesar

Dari sisi perbankan, BRI tercatat sebagai bank dengan realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan terbesar di antara 30 bank dan lembaga penyalur pada periode 1 Januari hingga 17 November 2026. Total penyaluran BRI mencapai Rp13,73 triliun.

Dengan sisa kuota plafon sekitar Rp5,54 triliun, BRI terus mengoptimalkan jaringan layanan perbankannya untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha di berbagai wilayah menjelang akhir tahun.

Di Provinsi Banten, realisasi KPP hingga 17 November 2026 mencapai Rp1,008 triliun kepada 2.716 debitur. Penyaluran tersebut terdiri atas pembiayaan dari sisi permintaan sebesar Rp569,52 miliar kepada 2.562 debitur serta sisi penyediaan sebesar Rp439,39 miliar kepada 154 debitur.

Adapun khusus Kota Serang, realisasi penyaluran KPP tercatat sebesar Rp61,71 miliar kepada 133 debitur.

Capaian tersebut menunjukkan potensi pembiayaan perumahan dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk pengembangan usaha yang berkaitan dengan pembangunan, renovasi, maupun pemanfaatan rumah untuk aktivitas produktif.

KPR subsidi FLPP turut disosialisasikan

Selain mendorong akses Kredit Program Perumahan, BP Tapera dalam kegiatan tersebut juga menyosialisasikan program KPR Sejahtera melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sosialisasi mencakup informasi, tata cara pengajuan, serta berbagai kemudahan pembiayaan untuk rumah tapak maupun rumah susun.

Program KPR Sejahtera FLPP ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki kesempatan lebih luas memperoleh rumah yang layak, terjangkau, dan berkualitas.

Baca Juga: Sosialisasi KPP dan FLPP di Bali, BP Tapera Dorong Akselerasi Pembiayaan Perumahan

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto turut mengapresiasi program KUR Perumahan yang dinilai dapat membantu masyarakat desa mengembangkan kegiatan ekonomi keluarga.

Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP atas dukungan dalam penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Serang.

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Serang, terdapat 7.112 unit RTLH yang perlu ditangani. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.788 unit telah memperoleh dukungan penanganan dari Kementerian PKP.

Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, BP Tapera, dan pelaku usaha diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan sekaligus mempercepat penanganan kebutuhan hunian masyarakat. Melalui penguatan pembiayaan di sisi permintaan dan penyediaan, sektor perumahan diharapkan turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. (ZH-1).

Redaksi@indonesiahousing.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *