Pemerintah meningkatkan target penyaluran KUR 2026 menjadi Rp325 triliun dan menyiapkan Kredit Program senilai Rp386,9 triliun pada 2027. Dari total rencana tersebut, sektor perumahan mendapatkan alokasi Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar Rp30 triliun untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah dan memperkuat ekosistem usaha perumahan nasional.(Foto: Ilustrasi/Program 3 juta rumah).
JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Pemerintah meningkatkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 dari Rp295 triliun menjadi Rp325 triliun. Selain memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, pemerintah juga menyiapkan alokasi Kredit Program sebesar Rp386,9 triliun pada 2027, termasuk untuk memperkuat pembiayaan sektor perumahan melalui Kredit Program Perumahan (KPP).
Kebijakan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Rapat juga membahas rencana pemberian relaksasi kredit bagi debitur KUR yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Penguatan pembiayaan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas kesempatan ekonomi masyarakat, mendorong pertumbuhan usaha produktif, serta memperkuat penyerapan tenaga kerja. Kebijakan tersebut sekaligus mendukung agenda pembangunan Presiden Prabowo Subianto melalui pemerataan akses permodalan bagi pelaku usaha di berbagai sektor.
Hingga 31 Oktober 2026, realisasi penyaluran Kredit Program telah mencapai Rp300,8 triliun atau 89,2% dari plafon yang didistribusikan sebesar Rp337,4 triliun. Sebanyak 68,1% pembiayaan tersebut mengalir ke sektor produksi di luar perdagangan.
Kualitas pembiayaan juga masih terjaga. Hal ini tercermin dari rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) sebesar 2,14% per 30 September 2026.
Dari total penyaluran tersebut, KUR menjadi salah satu instrumen utama dengan realisasi mencapai Rp271,3 triliun kepada 4,2 juta debitur. Pemerintah juga memperluas jangkauan program melalui KUR Syariah dan KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang membantu pembiayaan proses penempatan calon pekerja migran ke luar negeri.
Pembiayaan Perumahan Capai Rp29,2 Triliun
Selain KUR, pemerintah terus memperkuat pembiayaan sektor perumahan melalui Kredit Program Perumahan (KPP). Hingga 31 Oktober 2026, penyaluran KPP telah mencapai Rp29,2 triliun dengan jumlah penerima hampir 120 ribu debitur.
Program ini menjadi salah satu instrumen pendukung Program Tiga Juta Rumah, khususnya dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang terlibat dalam ekosistem perumahan.
Penguatan pembiayaan juga dilakukan melalui sejumlah program sektoral lainnya. Kredit Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), misalnya, telah menyalurkan Rp197,8 miliar kepada 285 debitur. Sementara itu, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) mencapai Rp146 miliar dengan jangkauan 63 debitur.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, peningkatan kebutuhan pembiayaan menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam memperbesar target penyaluran KUR dan memperluas dukungan kredit program ke berbagai sektor.
“Kredit Program merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Antusiasme masyarakat terhadap KUR terus meningkat. Karena itu, Pemerintah terus memperluas ruang pembiayaan sesuai kebutuhan sektoral sebagai dukungan kepada program prioritas Presiden, baik tahun ini maupun tahun depan. Kami berharap semakin banyak usaha rakyat yang tumbuh, menyerap tenaga kerja, dan naik kelas,” ujar Airlangga.
Kredit Program 2027 Disiapkan Rp386,9 Triliun
Memasuki 2027, pemerintah menetapkan usulan target penyaluran Kredit Program sebesar Rp386,9 triliun. KUR masih mendapatkan porsi terbesar dengan alokasi yang direncanakan mencapai Rp325 triliun.
Sementara itu, untuk memperkuat sektor pertanian, pemerintah menyiapkan Kredit Usaha Pertanian (KUP) dengan target Rp1,3 triliun. Alokasi tersebut terdiri atas KUP Alsintan sebesar Rp300 miliar dan KUP Peternakan sebesar Rp1 triliun.
KUP merupakan pengembangan dari Kredit Alsintan dengan cakupan pembiayaan yang diperluas hingga sektor peternakan.
Adapun program pembiayaan lainnya mencakup KIPK sebesar Rp600 miliar, KPP sebesar Rp30 triliun, serta Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) sebesar Rp30 triliun.
Baca Juga: Kredit Program Perumahan Ditargetkan Tembus Rp50 Triliun, Pemerintah Perluas Akses Pembiayaan Rumah
Khusus sektor perumahan, peningkatan target KPP menjadi Rp30 triliun pada 2027 menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan pembiayaan dalam ekosistem perumahan rakyat.
Target penyaluran Kredit Program tersebut akan dievaluasi setiap kuartal oleh Komite Kebijakan. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk mengoptimalkan alokasi pembiayaan sesuai kebutuhan dan perkembangan penyaluran di lapangan.
Pemerintah juga membahas pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai salah satu pendukung akses KUR, sekaligus memperluas kesempatan pembiayaan bagi nelayan.
Debitur Terdampak Gempa NTT Dapat Relaksasi Kredit
Di samping memperluas pembiayaan, pemerintah memberikan perhatian kepada pelaku usaha yang mengalami kesulitan akibat bencana alam. Dalam rapat tersebut, Komite Kebijakan menyepakati pemberian relaksasi bagi debitur KUR yang terdampak gempa bumi di NTT.
Relaksasi diberikan melalui restrukturisasi kredit, antara lain berupa masa tenggang pembayaran dan/atau perpanjangan tenor pinjaman. Kebijakan ini dapat mulai diterapkan pada 2026 dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberikan ruang restrukturisasi hingga tiga tahun bagi debitur di wilayah terdampak bencana.
Selain restrukturisasi, pemerintah juga menyiapkan keringanan suku bunga atau marjin KUR bagi debitur terdampak. Suku bunga/marjin direncanakan menjadi 0% pada 2027 dan 3% pada 2028 dengan dukungan pagu subsidi bunga atau subsidi marjin reguler.
Baca Juga: Program 3 Juta Rumah Capai 1,79 Juta Unit hingga Oktober 2026
Ketentuan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Peraturan Menteri Keuangan.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap debitur terdampak memiliki ruang untuk memperbaiki kondisi keuangan dan kembali menjalankan kegiatan usaha setelah bencana.
Pemerintah Perkuat Dukungan Subsidi dan Pengawasan
Untuk memastikan keberlanjutan Kredit Program, pemerintah juga memperkuat dukungan fiskal dan tata kelola penyalurannya.
Sejalan dengan peningkatan target KUR 2026 menjadi Rp325 triliun, pemerintah menyiapkan penyesuaian anggaran subsidi untuk pembayaran imbal jasa penjaminan (IJP) KUR Generasi I. Penyesuaian tersebut ditujukan untuk menyelesaikan tagihan yang telah selesai diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Sementara itu, tagihan yang masih dalam proses verifikasi akan diperhitungkan dalam anggaran 2027. Langkah ini diharapkan memberikan kepastian bagi lembaga penjamin dan asuransi KUR serta mitra pelaksana program.
Baca Juga: Tak Terjangkau KPR Subsidi, Pemerintah Siapkan Skema Pembiayaan Rumah bagi MBT
Airlangga menegaskan, pemerintah tidak hanya berupaya memperluas akses pembiayaan, tetapi juga memastikan penyaluran subsidi berjalan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Negara hadir bukan hanya dengan membuka akses permodalan, tetapi juga memastikan setiap rupiah subsidi sampai kepada pihak yang berhak. Pemerintah berkomitmen menunaikan kewajibannya, disertai pengawasan yang terus diperkuat agar Kredit Program tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, serta Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri.
Hadir pula perwakilan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian UMKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Ketenagakerjaan, BPKP, serta lembaga lainnya.
Koordinasi lintas kementerian dan lembaga tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem pembiayaan nasional, termasuk mendukung pertumbuhan usaha produktif dan memperluas akses pembiayaan sektor perumahan. (ZH-1).
