HEADLINE NEWS

Rakernas Apersi, Ketua DPD RI Soroti Isu Merger BTN Syariah

La Nyalla Mahmud Mattalitti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)

INDONESIAHOUSING.ID, MEDAN — Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Rakernas APERSI) tahun 2022 berlangsung di Kĺlota Medan, Sumatera Utara, Selasa (26/07) di Hotel JW Marriot Medan dengan tema “Rumahku Masa Depan Negeriku”.

La Nyalla Mahmud Mattalitti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam sambutan secara virtual menegaskan, sektor properti dan perbankan merupakan dua sektor yang tak terpisahkan. Kedua industri ini menjadi andalan dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Menurutnya, seperti perbankan khususnya bank fokus perumahan seperti Bank Tabungan Negara atau BTN menjadi harapan untuk memacu pemulihan ekonomi nasional dari sektor properti khususnya perumahan.

Dimana pengalaman BTN yang membidani kelahiran kelahiran pola pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) menandakan kapasitas dan track record yang sangat panjang dalam mengurusi perumahan. “Hingga kini dibuktikan, BTN selalu menjadi yang terdepan dalam penyaluran kredit rumah subsidi untuk MBR, begitu juga dengan BTN Syariah-nya,” jelas LaNyalla.

La Nyalla menambahkan, isu yang berkembang belakangan ini membuat industri properti sedikit banyak terganggu. Tidak ada alasan yang membuat BTN Syariah secara ekonomi, pengalaman dan yuridis konstitusional harus digabung ke BSI. Dan seharusnya BTN Syariah diperkuat sebagai penyalur KPR FLPP bersubsidi berbasis syariah, sehingga bisa memperluas kinerjanya.

“dengan istilah disatukan atau merger akan melemahkan positioning BTN Syariah sebagai bank yang fokus dalam penyaluran pembiayaan perumahan berbasis syariah, mengingat BSI tidak memiliki fokus dan pengalaman di bidang pembiayaan perumahan,” tegasnya.

Sementara Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah dalam sambutannya menegaskan bahwa Apersi sepakat dengan cita-cita PSR dan pemulihan ekonomi nasional pasca Covid-19 yang dilakukan pemerintah. Semangat Presiden Jokowi tersebut harus didukung penuh oleh semua pihak, jangan ada kegaduhan yang menghambat proses pemulihan ekonomi.

“Apersi menilai, jangan mencaplok bank yang sudah berjalan dengan baik. Selain itu, perlu diingat bahwa pembangunan perumahan adalah satu penggerak ekonomi adalah pengembang karena sektor properti melibatkan tenaga padat karya,” kata Junaidi.

Selain itu, Junaidi juga menjabarkan bahwa saat ini kondisi pembangunan rumah subsidi untuk masyarakt berpenghasilan rendah (MBR) masih terkendala beberapa hal. Mulai dari patokan harga rumah dari pemerintah yang belum dinaikkan sejak 2 tahun lalu membuat pengembang terganggu bisnisnya.

“Bahan bangunan utama seperti besi, semen sudah mengalami kenaikan sejak tahun lalu dan cukup siginifikan naiknya. Jangan sampai pengembang bisa jualan namun tak bisa memproduksi lagi, karena marginnya sangat tipis. Idealnya kenaikan itu tiap tahunnya sebesar 7 %,” jelas Junaidi.

Junaidi juga menyoroti soal aturan soal lahan sawah dilindungi (LSD) membuat pengembang kesulitan mencari lahan untuk pengembangan proyeknya. Junaidi menerangkan, LSD saat ini mengikuti RT/RW yang sudah mengalami perubahan. Ini menyebabkan tumpang tindih, dan banyak tanah-tanah yang tadinya sudah ada permukiman sampai sekarang tidak bisa melakukan balik nama karena terganjal oleh LSD.

“Padahal LSD itu sebetulnya tidak harus bertentangan dengan RT/RW yang sudah ada. Peta yang dipakai oleh Kementerian ATR/BPN pun menggunakan peta yang sudah lama, sehingga RT/RW yang terbaru tidak digunakan. Hal itu menjadi kendala bagi teman-teman pengembang yang sudah membebaskan lahan sejak lama, dan bahkan masyarakat,” jelasnya.

Apersi – BTN Genjot Pasokkan Rumah Subsidi

Selain mengadakan Rakernas, Apersi juga      melakukan perjanjian kerjasama dengan (IKAPPI) dan Konfederasi Syarikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI). Kerjasama ini diyakini Junaidi akan jadi loncatan untuk memenuhi pasokkan rumah subsidi karena kedua IKAPPI dan KSPI merupakan captive market.

“Potensi pasar dari keduanya cukup besar dan tersebar di berbagai daerah. Seperti KSPI memiliki potensi pasarnya mencapai 11 juta pekerja, begitu pun dengan pedagang pasar yang tersebar diberbagai daerah. Dan kita akan mendorong BTN untuk pembiayaannya,” imbuhnya.

Sementara Nixon L.P Napitupulu, Wakil Direktur BTN yang hadir dalam acara Rakernas mengapreasiasi kerjasama antara Apersi dan KSPI, juga IKAPPI. “Ini potensi pasar besar dan Apersi cukup jeli menangkapnya. Kami perbankan yang fokus pada pembiyaan rumah subsidi tentunya sangat terbantu dengan apa yang dilakukan Apersi,” imbuh Nixon.

Menurut Nixon minat masyarakat terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi masih tinggi. Bahkan, dari 3,7 juta KPR yang sudah disalurkan BTN paling banyak adalah KPR subsidi. “Pertumbuhan di KPR Masih cukup bagus, perumahan subsidi masih bintangnya. Dan untuk perumahan nonsubsidi berita bagusnya sudah di atas 5 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya yang masih berat,” imbuh Nixon yang diyakini pencapaian KPR Subsidi tahun 2022 jauh lebih baik. (Zh1)

29 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *