Kami hadir untuk menjembatani kepentingan masyarakat terhadap kebutuhan informasi properti dan bisnis turunannya. Dinamika bisnis properti tentu menjadi konten utama indonesiahousing.id Untuk itulah kami mengambil peran yang cukup strategis dalam menyikapi lifestyle masyarakat dalam mencari berita saat ini,yaitu melalui berita online. indonesiahousing.id juga merupakan bagian dari Majalah Indonesia Housing yang terlebih dulu eksis menyapa masyarakat (sejak 2013). Harapan kami,tentu saja,indonesiahousing.id mampu menjawab keingintahuan seluruh pihak terkait bisnis properti mulai dari stakeholder,praktisi,hingga masyarakat secara cepat dan tepat.
Menteri PKP bersama Mendagri dan Gubernur Jawa Tengah serta Walikota Semarang meninjau langsung proses pengurusan BPHTB dan PBG untuk rumah masyarakat rendah (MBR) di Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kota Semarang. (Foto: Dok Biro Kompu Kemen PKP). SEMARANG, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) optimis proses dan syarat administrasi dalam pengurusan BPHTB dan […]
Menteri PKP meninjau langsung kualitas rumah subsidi sekaligus memberikan apresiasi terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang telah membebaskan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat. DELI SERDANG, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan kunjungan kerja ke SMK Residence 2, salah satu kawasan […]
Dalam mengatasi Backlog Perumahan, perlu terobosan kebijakan yang lebih menyeluruh dan aplikatif dari pemerintah sehingga dapat diterapkan dilapangan untuk tetap menjaga pasokan rumah dan juga keterjangkauan masyarakat dalam memiliki rumah layak huni. INDONESIAHOUSING.ID, Jakarta— Pemerintah memiliki pekerjaan rumah (PR) yang cukup besar untuk dapat mengatasi tingginya gap antara ketersediaan dan kebutuhan (backlog) perumahan di Indonesia.Untuk […]
Pembangunan perumahan bagi MBR adalah kewajiban pemerintah dan bahkan wajib menyediakan bantuan dan kemudahan yang diatur Pasal 54 UU No. 1 Tahun 2011. INDONESIA HOUSING, Kencang kritik atas lambatnya PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) perumahan, termasuk perumaham masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Soal ini mencuat, dan bahkan asosiasi-asosiasi real estat meminta pemerintah segera terbitkan kebijakan publik perihal […]
