Indonesia Housing perizinan
Moratorium Izin pembangunan Perumahan
DAERAH

Ara dan KDM Sepakat Aspek Lingkungan Proritas dalam Pembangunan Perumahan

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengatakan bahwa ia akan menerbitkan izin pembangunan perumahan di Jawa Barat secara bertahap mulai Februari 2026. Penerbitan izin pembangunan perumahan itu akan merujuk pada kajian Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Institut Teknologi Bandung (ITB). (Foto: ilustrasi/istimewa). BANDUNG, WWW.INDONESIAHOUSING.ID  – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan dukungannya […]

Read More
REI Perizinan
HEADLINE NEWS

Perizinan Tumpang Tindih, REI Minta Dukungan Pemerintah

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI tahun 2025 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Kamis (4/11). Dampak tumpang tindih perizinan di 9 kementerian/lembaga, ratusan perumahan milik anggota REI masih terhambat perizinan. JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID  – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyampaikan terimakasih kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang dinilai mampu mengkonsolidasikan ekosistem properti khususnya perumahan, terutama […]

Read More
Perizinan
HEADLINE NEWS

Terkendala Perizinan, Laju 306 Proyek Anggota REI Tersendat

 REI Desak Kendala Perizinan Diselesaikan: Di tengah guyuran stimulus ekonomi yang cukup banyak dari pemerintah tersebut, sektor properti masih dihadapkan kepada berbagai kendala perizinan yang menganggu investasi. Dampaknya, pembangunan sekitar 306 proyek, dengan total lahan 6.178 hektar serta potensi investasi senilai Rp34,5 triliun, kini terhenti. JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mengapresiasi berbagai […]

Read More
RDTR ATR/BPN
NEWS

Percepat Perizinan Berusaha, Menteri ATR/BPN Usulkan Akselerasi Digitalisasi 300 RDTR di 2026

Kementerian ATR/BPN memiliki target 2.000 RDTR terintegrasi OSS seluruh Indonesia sebagai upaya percepatan urusan KKPR. saat ini ada 646 RDTR dan yang sudah integrasi dengan OSS ada 428 RDTR. JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja, mengusulkan […]

Read More
Destinasi Wisata
TRAVEL

Pengelola Destinasi Wisata Diimbau Patuhi Aturan Perizinan

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengimbau kepada semua pelaku usaha dan pengelola destinasi wisata untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, melengkapi izin-izin dan membangun sesuai syarat yang ditetapkan. (Foto: Ilustrasi/Dok Kemenpar). Jakarta, 27 Maret 2025 – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengimbau seluruh pengelola destinasi wisata atau para pelaku usaha pariwisata untuk mematuhi setiap aturan yang berlaku […]

Read More
masalah perumahan
NEWS

Ini 3 Masalah Klasik yang Harus Diselesaikan Di Sektor Perumahan

Setidaknya ada tiga masalah di sektor perumahan yang telah diidentifikasi dan harus segera di tangani dengan cepat pemerintah. (Foto: ilustrasi/istimewa). JAKARTA, www.indonesiahousing.id – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyatakan ada tiga fokus masalah yang harus diselesaikan pemerintah dan mitra kerja dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah ke depan. Ketiga fokus […]

Read More
Rakkerda Apersi Banten
DAERAH HEADLINE

Apersi Banten: Perizinan Masih Menjadi Momok Pembangunan Rumah Bersubsidi

Semangat anggota Apersi dalam penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak berbanding lurus dengan kemudahan pemberian perizinan dari pemerintah daerah. (Pembukaan Rakerda ke-6 Apersi Banten, oleh Ketua Umum DPP Apersi, Junaidi Abdillah). INDONESIAHOUSING.ID, Serpong— Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Provinsi Banten menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke-6 […]

Read More
Bank Tanah
NEWS

Perkuat Aspek Hukum, Badan Bank Tanah Jalin Kerja Sama dengan Jamdatun

INDONESIAHOUSING.ID, Jakarta – Sebagai upaya peningkatan efektivitas penanganan dan penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, Badan Bank Tanah melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Selasa, (21/02/2023). Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja mengungkapkan, saat ini Badan Bank Tanah memiliki 10.960 total […]

Read More