Mendagri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan nyata Program Perumahan Nasional melalui kebijakan insentif, seperti pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khusus bagi MBR. Ia juga meminta optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mempercepat perizinan perumahan.
JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menghadiri Rapat Koordinasi Program Perumahan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, guna memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini dilakukan untuk mengakselerasi pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman di seluruh Indonesia.
Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Forum ini turut dihadiri oleh jajaran eselon I Kementerian PKP, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta jajaran Direksi PNM dan SMF.
Sejumlah kepala daerah juga hadir dalam pertemuan ini, di antaranya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, bersama para pemimpin daerah lainnya dari NTT, Papua, Kepulauan Riau, dan Aceh.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda krusial, mulai dari pembangunan rumah susun (rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penataan kawasan kumuh, hingga penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Selain itu, dibahas pula sosialisasi KUR Perumahan serta sinergi melawan praktik rentenir melalui program PNM dan SMF.
Baca Juga: Dukung Program Perumahan Presiden Prabowo, Al Qilaa Rilis Hunian Vertikal di Kampung Bandan
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa Kemendagri berkomitmen penuh mendukung Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai program ini merupakan instrumen penting untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.
“Ini sebenarnya membantu teman-teman kepala daerah juga. Karena salah satu tugas kepala daerah adalah mengangkat derajat, harkat, dan martabat rakyatnya masing-masing,” ujar Tito dalam arahannya.
Tito juga mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan nyata melalui kebijakan insentif, seperti pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khusus bagi MBR. Ia juga meminta optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mempercepat perizinan perumahan.
Komitmen BP Tapera
Dalam kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan kesiapannya untuk memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat kecil melalui kolaborasi lintas sektor.
Baca Juga: Menteri PKP – BP Tapera Gandeng Kepala Daerah Atasi Backlog dan Kawasan Kumuh
“Sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mengatasi backlog perumahan serta meningkatkan kualitas kawasan permukiman secara berkelanjutan,” tegas Heru.
Ia berharap koordinasi yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dan ekosistem pembiayaan perumahan dapat membuat program perumahan nasional atau pembangunan rumah nasional lebih tepat sasaran.
“Dengan kerja sama ini, diharapkan percepatan pembangunan perumahan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya. (QQ-2)
