Infrastruktur

Kemenko Perekonomian Dorong Skema LVC untuk Infrastruktur Daerah

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian resmi memperkenalkan skema pembiayaan Land Value Capture (LVC) sebagai strategi baru untuk mendanai proyek infrastruktur di tingkat daerah. Langkah ini diambil pemerintah guna memacu kemandirian fiskal pemerintah daerah agar tidak terus-menerus bergantung pada kucuran dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). (Foto: ilustrasi/ih). JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Guna mengantisipasi tantangan keterbatasan fiskal di […]

Read More
NEWS

BP Tapera Dukung Penguatan Sinergi Pusat-Daerah dalam Percepatan Program Perumahan Nasional

Mendagri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan nyata Program Perumahan Nasional melalui kebijakan insentif, seperti pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khusus bagi MBR. Ia juga meminta optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mempercepat perizinan perumahan. JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat […]

Read More
HEADLINE NEWS

Dukung Program 3 Juta Rumah, APERSI Berharap Sinkronisasi Regulasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Audiensi APERSI dengan Kementerian PKP: Pogram mulia pembangunan 3 Juta rumah dapat terwujud jika seluruh para pemangku kepentingan perumahan atau stakeholder di lingkungan industri perumahan berkolaborasi dan meningkatkan sinergitas. JAKARTA, www.indonesiahousing.id – Dewan Pengurus Pusat Aosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) melakukan audiensi ke Kementerian Perumahan Kawasan dan Permukiman (PKP) pada Jum’at sore […]

Read More
berita properti

Pemda Diminta Siapkan Lahan Perumahan

Mataram—IH: Pemerintah daerah ditingkat provinsi maupun kota/kabupaten diminta untuk memberikan jaminan ketersediaan lahan untuk lokasi pembangunan perumahan bagi masyarakatnya. “Adanya lahan perumahan yang memadai diharapkan dapat menekan laju kenaikan harga rumah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sehingga mereka dapat memiliki rumah yang layak huni,” demikian diungkapkan Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Penyediaan […]

Read More