Backlog dan Kawasan Kumuh: Turut hadir pada pertemuan antara lain, Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, serta Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo, beserta jajaran Direktur Kementerian PKP.
JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam audiensi bersama sejumlah kepala daerah guna memperkuat kolaborasi penanganan backlog perumahan dan penataan kawasan permukiman kumuh. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Menteri PKP, Wisma Mandiri Thamrin, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Audiensi tersebut turut dihadiri Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, serta Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo beserta jajaran Direktur Kementerian PKP.
Sejumlah tamu undangan hadir dalam pertemuan ini, di antaranya Anggota DPR RI Dapil Kepulauan Riau, Meireza Endipat Wijaya, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Gubernur Jambi, serta Gubernur Sulawesi Tengah. Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk menyinergikan program pusat dan daerah dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Baca Juga: BP Tapera Raih Penghargaan Garda Terdepan Realisasi Rumah Subsidi
Agenda pembahasan mencakup penataan kawasan kumuh, sosialisasi rumah subsidi, penguatan skema KUR Perumahan, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), hingga dukungan pembiayaan melalui program Mekaar PNM SMF Melawan Rentenir.
Seluruh program tersebut direncanakan untuk disosialisasikan lebih lanjut di wilayah Kepulauan Riau khususnya Batam, Jambi, dan Sulawesi Tengah.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP menyampaikan bahwa Kementerian PKP akan mengom-binasikan program penataan kawasan kumuh melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Pemerintah daerah diminta mengusulkan kawasan yang memenuhi persyaratan untuk ditangani secara terpadu.
Menurut Menteri PKP, penanganan kawasan kumuh tersebut akan disertai dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta intervensi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dukungan PNM dan SMF.
”Selama ini penanganan kawasan kumuh kerap tidak tuntas karena hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan tanpa diiringi penguatan ekonomi keluarga,” ujarnya.
Baca Juga: Awal Tahun Positif, BP Tapera Optimis Target 2026 Tercapai
Dalam kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan komitmen BP Tapera untuk terus memperkuat kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna mempercepat penanganan backlog perumahan.
”Sinergi pembiayaan dan dukungan kebijakan diharapkan mampu mendorong pemerataan akses rumah layak huni sekaligus meningkatkan kualitas kawasan permukiman secara berkelanjutan,” katanya. (QQ-2).
