Realestat Indonesia (REI) memberikan dukungan terhadap rencana perpanjangan tenor kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi hingga 30 tahun yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Ilustrasi/rumah subsidi).
JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID –Di tengah memanasnya situasi geopolitik global dan ketidakpastian ekonomi dunia, industri properti tanah air tetap menunjukkan taringnya. Realestat Indonesia (REI) menegaskan bahwa optimisme menjadi kunci utama agar sektor properti tetap menjadi motor penggerak ekonomi nasional.
Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, mengakui bahwa gejolak di Timur Tengah memberikan tekanan pada ekonomi dalam negeri. Meski demikian, ia meminta para pelaku usaha untuk tidak kehilangan langkah dalam membangun.
“Di tengah kondisi ketidakpastian global, gejolak geopolitik pasti memengaruhi ekonomi domestik. Tetapi kita harus tetap menggaungkan optimisme bahwa ekonomi kita kuat, termasuk sektor properti,” ujar Joko Suranto kepada awak media.
Baca Juga: REI Gelar Buka Puasa Bersama 2.000 Anak Yatim
Menurut Joko Suranto, target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,4% hingga 5,6% masih berpotensi tercapai didukung berbagai program yang dilakukan pemerintah termasuk program 3 juta rumah. Untuk itu REI memberikan dukungan agar pembangunan hunian di perkotaan berbasis hunian vertikal dapat segera berjalan.
“Kalau pembangunan hunian vertikal ini bisa digalakkan, maka berarti ada pergerakan modal, ada perputaran uang dan juga serapan tenaga kerja yang besar guna mengoptimalkan capaian target pertumbuhan ekonomi nasional di tahun ini,” paparnya.
REI juga memberikan dukungan terhadap rencana perpanjangan tenor kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi hingga 30 tahun yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Kami menilai positif langkah pemerintah ini, karena memperkuat keterjangkauan masyarakat. Yang seharusnya penghasilan calon
konsumen belum mencukupi, dengan tenor diperpanjang maka beban cicilannya jadi lebih ringan. Berarti apa? Ini memberikan peluang lebih banyak masyarakat untuk memiliki rumah,” jelas Joko Suranto.
Baca Juga: Penyalur Terbesar, BTN Kuasai Pangsa Pasar KPR Nasional hingga 39%
Selain itu, ungkapnya, perpanjangan tenor KPR akan mengurangi risiko terjadinya kredit macet (non performing loan/NPL).
Joko Suranto mendorong pentingnya edukasi yang terus menerus kepada masyarakat terkait pengelolaan finansial. Sehingga ketika penghasilan meningkat dapat digunakan untuk mengurangi pokok kreditnya, dan tidak justru tergiur untuk terlalu mengutamakan tingkat konsumtifnya.
Ditanya mengenai target penyaluran KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) sebanyak 350.000 unit di tahun 2026, dia mengatakan butuh satu upaya yang luarbiasa (extra ordinary) untuk dapat mendongkrak pasokan dan permintaan, mengingat tahun lalu penyaluran KPR FLPP hanya sekitar 83% dari target.
Menurutnya, kebijakan luarbiasa dibutuhkan untuk mengatasi berbagai kendala perizinan yang menghambat pembangunan rumah. Selain itu, strategi luarbiasa diperlukan untuk mengoptimalkan potensi pasarnya.
Baca Juga: Bukan Cuma Bekasi, Cilegon-Serang Kini Jadi Primadona Lahan Industri
Joko Suranto mengatakan sejak awal program 3 juta rumah dia mendorong kerjasama yang intens dengan BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK), mengingat 76% dari penyerap kuota FLPP adalah peserta BPJS-TK.
“Kalau Kerjasama ini bisa didorong dan diorganisir sampai tingkat kabupaten secara masif, maka target itu saya yakin bisa tercapai,” tegasnya.
Kenapa BPJS Ketenagakerjaan? Joko Suranto menilai potensi peserta BPJS- TK untuk mendapatkan KPR FLPP lebih terukur, karena mereka merupakan pekerja (karyawan) dengan penghasilan tetap (fix income). Selain itu perusahaan tempat mereka bekerja pun jelas. Yang dibutuhkan tinggal sosialisasi dan edukasi yang cukup kepada para peserta BPJS-TK tentang pentingnya memiliki rumah sendiri. (zh1).
