BP Tapera memaparkan mekanisme penyaluran subsidi FLPP saat mendampingi kunjungan kerja Komisi V DPR RI di kawasan Meikarta, Bekasi. Penjelasan ini bertujuan memberikan transparansi kepada legislatif mengenai sejauh mana dukungan pembiayaan negara telah terserap dalam proyek hunian skala besar tersebut.
JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Komisi V DPR melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Meikarta, yang menurut rencana akan dibangun hunian vertikal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Rencana pembangunan ini diresmikan oleh pemerintah melalui ground breaking pada tanggal 8 Maret 2026 lalu. Komisi yang membidangi Infrastruktur dan Pembangunan ini melakukan kunjungan dalam rangka peninjauan pembangunan rumah susun bersubsidi di Meikarta.
Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Haryati dalam sambutannya menyampaikan bahwa lokasi tersebut merupakan tanah yang dihibahkan oleh PT Lippo Group dan akan dibangun oleh Danantara.
Lebih lanjut disampaikan rencana pembangunan rusunawa dalam kawasan tersebut dipusatkan pada tiga titik, yaitu di Cibatu, Jayamukti, dan Pasir Sari. “Pemerintah menargetkan project ini selesai pada Agustus 2026. Mohon arahan dan bimbingannya kepada Bapak Ibu Anggota Komisi V DPR,” ujar Sri Haryati.
Baca Juga: BP Tapera Dorong Optimalisasi BSPS 2026 untuk Pemberdayaan Ekonomi
Sri Haryati dalam kesempatan di Meikarta Cikarang tersebut juga meluruskan bahwa program yang berjalan ini tidak ada kaitannya dengan proyek lippo sebelumnya yang pernah ramai di Meikarta.
“Karena ini merupakan hibah, maka akan ada pemberlakuan khusus dan menarik. Dimana biaya yang berlaku nantinya tidak termasuk dengan harga tanah. Jadi diharapkan dapat lebih terjangkau,” pungkas Sri Haryati.
Sri Haryati juga menyampaikan saat ini Pemerintah melalui Kementerian PKP tengah menyiapkan dukungan regulasi seperti rencana penambahan masa tenor maupun skema subsidi pada proses pengajuan.
Baca Juga: Pembangunan 141 Ribu Rusun Subsidi di Meikarta Resmi Dimulai
Wakil Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, yang dalam kunjungan bersama para anggota Komisi V DPR RI memberikan tanggapan yang baik terhadap rencana pemerintah tersebut. Menurutnya, konsep ini cukup menarik, tinggal bagaimana setelah ini kita mengawal perjalanannya.
“Tentunya program ini dapat mendorong pencapaian program Presiden RI untuk Tiga Juta Rumah,” terang Ridwan.
Ridwan juga mengingatkan bahwa perlu untuk memperhatikan program ini dengan seksama dan hati-hati, agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah, mengingat publik pernah menyoroti Meikarta.
Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh para Anggota Komisi V yang hadir dalam forum diskusi tersebut. Seperti penyelarasan konsep backlog terhadap kebutuhan hunian, kepastian hunian yang dibangun memenuhi aspek kenyamanan dan keamanan, hingga pada kemudahan para calon debitur mengakses hunian untuk memastikan hunian yang dibangun tersebut terisi.
Baca Juga: Komisi V DPR RI: Butuh Kebijakan Luar Biasa untuk Atasi Backlog Perumahan
Sekda Kabupaten Bekasi, Endin Syamsudin, menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih atas Kabupaten Bekasi yang dipercaya pemerintah sebagai salah satu titik program strategis. pemerintah Tiga Juta Rumah. “Kami mendukung, dan ini keputusan yang baik, karena kebutuhan hunian di kawasan urban Bekasi. Namun kita juga perhatikan perihal tata ruangnya,” ujar Syamsudin.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dalam kesempatan tersebut menyampaikan peran BP Tapera dalam menyalurkan dana subsidi melalui FLPP. “Dengan adanya kebijakan Gubernur Jawa Barat terkait lahan, maka hunian vertikal ini menjadi solusi di Jawa Barat,” terang Heru.
Di hadapan Komisi V DPR RI, Komisoner BP Tapera menjelaskan mekanisme penyaluran FLPP yang melibatkan mitra kerja seperti Bank Penyalur serta Pengembang perumahan yang seluruhnya telah terintegrasi melalui sistem teknologi informasi seperti dalam aplikasi SiKumbang yang menyediakan informasi data hunian nasional yang dibangun para pengembang secara nasional serta aplikasi SiKasep yang menjadi gerbang antara calon debitur dengan perbankan. (zh1).
