Tingginya kebutuhan hunian di tengah keterbatasan lahan dan mahalnya harga rumah membuat rumah susun (rusun) menjadi salah satu alternatif bagi pekerja perkotaan. Di DKI Jakarta, persoalan kepemilikan rumah masih cukup besar, dengan backlog kepemilikan rumah mencapai 39,36 persen pada 2026. (Foto: Ilustrasi/Istimewa).
JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Keterbatasan lahan dan tingginya kebutuhan hunian di kawasan perkotaan membuat rumah susun (rusun) menjadi salah satu alternatif tempat tinggal bagi masyarakat, khususnya pekerja yang membutuhkan hunian lebih dekat dengan pusat aktivitas ekonomi.
Kebutuhan tersebut tergambar dari data BPS dalam Statistik Perumahan 2026. Persentase backlog kepemilikan rumah di DKI Jakarta mencapai 39,36 persen pada 2026. Secara nasional, backlog 1 tercatat sekitar 9,29 juta rumah tangga atau 12,39 persen. BPS mendefinisikan backlog 1 sebagai rumah tangga yang tinggal di rumah bukan milik sendiri dan tidak memiliki rumah di tempat lain.
Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan perumahan tidak hanya menyangkut ketersediaan unit hunian, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk mendapatkan rumah di lokasi yang sesuai dengan aktivitas dan kemampuan ekonominya.
Bagi pekerja di kota besar seperti Jakarta, lokasi hunian menjadi pertimbangan penting. Hunian yang terlalu jauh dari tempat kerja dapat meningkatkan waktu dan biaya perjalanan, sementara pilihan rumah tapak di kawasan perkotaan menghadapi keterbatasan lahan dan harga yang relatif tinggi.
Dalam kondisi tersebut, rusun dapat menjadi salah satu pilihan hunian karena konsep hunian vertikal memungkinkan lebih banyak unit dibangun pada lahan yang relatif terbatas.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pengembangan rusun subsidi perlu dibarengi dengan peningkatan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda dan pekerja perkotaan. Menurutnya, hunian vertikal memiliki keunggulan karena dapat berada lebih dekat dengan pusat aktivitas ekonomi.
“BP Tapera mendukung peningkatan minat terhadap rumah susun subsidi melalui beberapa langkah strategis. Penyediaan pembiayaan FLPP yang terjangkau dan suku bunga subsidi yang tetap rendah,” ujar Heru.
Baca Juga: Rusun TOD Manggarai Segera Dibangun, Siapkan 1.232 Hunian Dekat Stasiun
Menurut Heru, lokasi menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan rusun subsidi. Karena itu, kolaborasi pemerintah dan pengembang diperlukan untuk memastikan hunian vertikal memiliki akses transportasi, fasilitas umum, serta lingkungan yang baik.
Harga Rusun Jakarta Capai Rp14,5 Juta per Meter
Seiring dengan itu, pemerintah juga terus mendorong penyediaan hunian vertikal sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak dan terjangkau.
Berdasarkan ketentuan harga rumah susun yang tercantum dalam Kepmen PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026 tanggal 6 Agustus 2026, harga rumah susun di wilayah Jakarta dapat mencapai sekitar Rp13 juta hingga Rp14,5 juta per meter persegi.
Dengan asumsi luas unit antara 21 hingga 45 meter persegi, harga unit berada pada kisaran sekitar Rp585 juta hingga Rp652,5 juta.
Sebagai gambaran, unit rusun dengan luas 45 meter persegi dan harga Rp14 juta per meter persegi memiliki nilai sekitar Rp630 juta.
Baca Juga: Hunian Vertikal Menjadi Solusi Semakin Padatnya Kawasan Perkotaan
Jika menggunakan asumsi uang muka 1 persen, bunga tetap 6 persen per tahun dan tenor pembiayaan 40 tahun, estimasi angsuran berada di kisaran Rp3,43 juta per bulan.
Sementara itu, untuk unit dengan luas yang sama dengan harga Rp14,5 juta per meter persegi, nilai unit mencapai sekitar Rp652,5 juta. Dengan asumsi pembiayaan yang sama, estimasi angsurannya sekitar Rp3,55 juta per bulan.
Perhitungan tersebut merupakan simulasi untuk memberikan gambaran mengenai kisaran harga dan cicilan. Besaran uang muka serta angsuran final tetap bergantung pada ketentuan pembiayaan dan hasil perhitungan bank penyalur.
Tantangan Hunian Pekerja Kota
Persoalan hunian bagi pekerja perkotaan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membeli rumah. Faktor lokasi, akses transportasi, fasilitas dasar, hingga kedekatan dengan tempat kerja turut menentukan apakah sebuah hunian benar-benar terjangkau bagi masyarakat.
Karena itu, penyediaan rusun di kawasan perkotaan dapat menjadi bagian dari upaya mempertemukan kebutuhan hunian dengan lokasi aktivitas masyarakat.
Pilihan hunian vertikal juga semakin relevan bagi masyarakat yang bekerja di pusat-pusat ekonomi dengan harga lahan yang tinggi. Dengan konsep tersebut, kebutuhan tempat tinggal dapat diarahkan lebih dekat dengan kawasan pekerjaan dan layanan perkotaan.
Baca Juga: Harga Rusun Subsidi Naik, Pengembang Masih Enggan Masuk
Di sisi lain, akses pembiayaan tetap menjadi faktor penting. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kemampuan membayar uang muka dan cicilan menjadi pertimbangan utama sebelum menentukan pilihan hunian.
Program pembiayaan perumahan bersubsidi seperti KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi salah satu skema yang dapat dimanfaatkan masyarakat yang memenuhi persyaratan program.
Dengan kombinasi antara penyediaan hunian vertikal dan dukungan pembiayaan, pilihan masyarakat terhadap hunian di kawasan perkotaan dapat menjadi lebih beragam.
Pada akhirnya, tantangan penyediaan hunian bagi pekerja perkotaan bukan hanya soal membangun lebih banyak rumah, tetapi juga memastikan hunian tersebut berada di lokasi yang dapat dijangkau masyarakat dan didukung skema pembiayaan sesuai kemampuan mereka. (QQ-2).
