Untuk pekerja informal, BTN telah melakukan sejumlah upaya untuk memperluas pembiayaan perumahannya, khususnya KPR Subsidi, diantaranya dengan tukang cukur yang terhimpun dalam Persaudaraan Pangkas Rambut Garut (PPRG), mitra pengemudi ojek online, Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso di Semarang dan marbot masjid.(Foto: Ilustrasi pekerja sektor informal/zh)

INDONESIAHOUSING.ID, Jakarta— Memiliki hunian yang layak dan sehat meskipun dengan kondisi yang sangat sederhana, sudah menjadi harapan banyak orang, tak terkecuali para pekerja di sektor informal. Hanya saja untuk mewujudkan mimpi tersebut tidak semudah membalik telapak tangan. Banyak persoalan yang menghadang, terutama soal pembiayaan yang umumnya tidak bankable atau tidak bisa mendapatkan pinjaman maupun kredit melalui bank lantaran penghasilan tiap bulannya yang tidak tetap.

Sementara itu bicara soal potensi, jelas sektor informal ini sangat potensial bagi perbankan. Jumlah pekerja informal di Indonesia sangat besar dan terus mengalami peningkatan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pekerja informal mencapai 78,14 juta orang pada Februari 2021, naik 2,64 juta orang dibandingkan Agustus 2020 yang sebanyak 77,68 juta orang. Jumlah ini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, dan tentunya keberadaan pekerja informal ini juga membutuhkan perumahan sebagai tempat tinggal.

Dalam sebuah diskusi awal tahun 2022 lalu, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) Bidang Penyediaan Perumahan Sejahtera Tapak, Danny Wahid menyatakan, para pekerja di sektor informal selama ini memang kesulitan untuk memiliki hunian idaman karena masalah pembiayaan. Dan dari perbankan sendiri, pembiayaan rumah bagi pekerja sektor informal ini belum tergarap dengan baik.

Baca juga: Penyaluran KPR FLPP Bank BTN pada Januari Naik 473%

“Sektor informal ini sebenarnya menjadi peluang bagi sektor pembiayaan. Pasalnya tidak sedikit pekerja sektor informal yang punya kemampuan mencicil karena penghasilannya relatif besar, ditambah lagi dana subsidi sudah disediakan oleh pemerintah,” ujarnya.

Belum tergarapnya konsumen sektor informal ini secara maksimal juga diakui Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Mochamad Yut Penta. Menurutnya, pada thun 2021 lalu, realisasi KPR sektor informal yang tergarap oleh BTN baru 12% dari total penyaluran KPR Subsidi.

“Dibanding sektor formal, jumlah dan potensi sektor informal ini cukup besar. Karena itu BTN sangat serius dan diperlukan strategi yang tepat untuk mendorong realisasi penyerapan karena masih besarnya potensi yang bisa digarap,” imbuhnya.

Melansir hasil data Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Penta menyebut realisasi KPR bersubsidi bagi sektor informal secara nasional sepanjang tahun 2021 mencapai 9,88% atau setara 17.666 unit. Sedangkan sepanjang tahun 2021 BTN baru merealisasikan kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi bagi pekerja sektor informal sebesar 12%.

Strategi Jemput Bola

Keseriusan BTN untuk mewujudkan mimpi para pekerja informal ini juga diungkapkan langsung oleh Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo. Menurutnya, sebagai lembaga perbankan yang menjadi tulang punggung Pemerintah dalam menyediakan akses pembiayaan rumah bagi jutaan rakyat Indonesia, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) siap mengoptimalkan seluruh kanal distribusi untuk KPR Sejahtera.

Baca Juga :2021, Laba Bersih BTN Syariah Tumbuh 37,33%

Dengan dibukanya keran FLPP tanpa kuota, Haru mengaku Bank BTN menerapkan strategi “all out”, misalnya menggalang kerjasama dengan swasta maupun instansi yang memiliki debitur potensial sesuai dengan persyaratan Bank BTN, menggandeng para pengembang yang mulai aktif melakukan penjualan dan membuka lahan baru untuk dibangun perumahan subsidi.

“BTN terus mencari pasar yang potensial untuk penyaluran KPR Sejahtera FLPP maupun program KPR Subsidi yang lain. Untuk itu, Bank BTN tengah melakukan kajian terutama bagi pekerja sektor informal seperti pedagang pasar, nelayan, dan lain sebagainya. Kami baru-baru ini bekerjasama dengan BP Tapera dan komunitas pekerja informal untuk mengkaji program pembiayaan perumahan yang tepat bagi mereka,” kata Haru.

Haru menilai kajian tersebut dapat memberikan rincian mengenai isu utama pembiayaan perumahan bagi para pekerja informal seperti karakteristik dari penghasilannya, kemampuannya untuk membayar angsuran dan menabung sehingga menghasilkan skema yang tepat untuk program pembiayaan perumahan melalui jalur mandiri di BP Tapera.

“Dengan Kerjasama bersama BP Tapera, diharapkan semakin luas dan banyak para pekerja sektor informal yang dapat mengakses pembiayaan perumahan,” jelas Haru.

Berkolaborasi dengan Berbagai Komunitas

Lebih lanjut Haru menuturkan, untuk pekerja informal, BTN telah melakukan sejumlah upaya untuk memperluas pembiayaan perumahannya, khususnya KPR Subsidi, diantaranya dengan tukang cukur yang terhimpun dalam Persaudaraan Pangkas Rambut Garut (PPRG), mitra pengemudi ojek online, Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso di Semarang dan marbot masjid.

“Kami membuka kerjasama seluas-luasnya bagi perusahaan, komunitas yang mengayomi para pekerja informal,” imbuhnya.

Baca Juga: BTN Bukukan Laba Bersih Rp2,37 Triliun

Bank BTN sambung Haru, juga berkolaborasi dengan sejumlah komunitas pekerja informal untuk menggagas proyek terkait layanan jasa perbankan bagi komunitas pekerja informal. Sebagai langkah awal dari proyek tersebut, Bank BTN beberapa pekan lalu menandatangani Nota Kesepahaman antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dengan Asosiasi Sektor Informal Berbasis Komunitas tentang Proyek Inisiasi Layanan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Pinjaman Kepada Segmen Informal Berbasis Komunitas.

Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Ketua dari beragam komunitas yaitu Ketua Umum Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO), Syahnan Phalipi, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Abdullah Mansuri, Ketua Umum ASMI Women Empowerment, Jurika Fratiwi dan Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Riza Damanik.

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPI), Abdullah Mansuri memiliki harapan besar dengan kerjasama ini, masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya pedagang pasar mendapat akses permodalan untuk perumahan, bahkan bisa sampai 0 persen bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 8 juta perbulan.

“Kita semua tahu bahwa pedagang pasar tidak memiliki rumah, masih kontrak dan misal satu rumah dihuni banyak keluarga, IKAPPI dan organisasi berharap ada program perumahan yang sesuai bagi mereka,” pungkas Abdullah Mansuri.(ZH01)