BP Tapera secara resmi memberikan dukungan penuh terhadap peluncuran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026 di Jawa Barat. Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya penguatan ekosistem pembiayaan perumahan guna memastikan masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah tersebut mendapatkan akses hunian yang lebih layak, aman, dan terjangkau.
KABUPATEN BANDUNG, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) turut mendukung kegiatan Peluncuran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 di Provinsi Jawa Barat yang dirangkaikan dengan kolaborasi program pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan sektor perumahan, antara lain Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bank BJB, PNM, SMF, serta BP Tapera.
Rangkaian kegiatan diawali dengan talkshow yang membahas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan oleh Kementerian PKP serta program KPR Subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang disampaikan oleh BP Tapera. Sosialisasi ini diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelaku UMKM, pengusaha kontraktor, penerima manfaat BSPS, hingga developer dan pemilik toko bahan bangunan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menilai program kolaboratif tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Bandung.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan bahwa sebanyak 1.000 unit rumah akan dilakukan perbaikan melalui program BSPS di Jawa Barat. Ia juga menegaskan komitmen peningkatan skala program secara nasional, dari sebelumnya 180.000 unit menjadi 400.000 unit rumah pada tahun ini.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menekankan pentingnya percepatan implementasi program KUR Perumahan sebagai solusi pembiayaan yang mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat. Program ini diharapkan mampu menjadi alternatif terhadap praktik pinjaman informal sekaligus mendorong UMKM naik kelas.
”Adanya kebijakan terbaru terkait kemudahan akses pembiayaan, termasuk pelonggaran ketentuan SLIK OJK untuk nominal tertentu,” ujar Menteri PKP.
Dari sisi BP Tapera, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan realisasi penyaluran rumah subsidi tertinggi pada tahun sebelumnya, dengan total perputaran dana mencapai lebih dari Rp8 triliun. Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan dan antusiasme masyarakat terhadap program pembiayaan perumahan yang terjangkau.
“Melalui kegiatan ini, kami menegaskan komitmen BP Tapera untuk terus memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program perumahan nasional dan pemberdayaan ekonomi rakyat,” pungkas, Heru. (zh1).
