Kementerian PUPR telah menyusun rencana atau tahapan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara periode 2022-2024 dengan total anggaran sebesar Rp43,73 triliun.

INDONESIAHOUSING.ID, Jakarta— Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai kegiatan pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur dengan penandatangan kontrak pekerjaan pembangunan IKN 2022 sebanyak 19 paket di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (29/8/2022). Kementerian PUPR menargetkan infrastruktur dasar IKN, utamanya Kawasan Inti Pemerintahan Pusat (KIPP) dapat selesai di 2024.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PUPR, Mohammad Zainal Fatah mengatakan, Kementerian PUPR telah menyusun rencana atau tahapan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara periode 2022-2024 dengan total anggaran sebesar Rp43,73 triliun. “Pada tahun 2022, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN sebesar Rp5,1 triliun,” kata Menteri Basuki.

Baca Juga: Dorong Investasi di IKN, PUPR – Pemko Balikpapan Gelar IKN Properti Expo 2022

Setelah selesai proses lelang oleh Ditjen Bina Konstruksi, dilakukan penandatanganan kontrak secara simbolis sebanyak 19 paket pekerjaan dengan total nilai kontrak sebesar Rp5,3 triliun dengan rincian Ditjen Sumber Daya Air total sebanyak 6 paket dengan nilai kontrak Rp42,8 miliar.

Selanjutnya Ditjen Bina Marga sebanyak 8 paket dengan nilai kontrak Rp4,599 triliun, Ditjen Cipta Karya sebanyak 4 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp111,9 miliar, dan Ditjen Perumahan sebanyak 1 paket dengan nilai kontrak Rp567 miliar. Sedangkan untuk penandatanganan kontrak selanjutnya akan dilaksanakan kembali pada 5 September 2022 dengan nilai kontrak sekitar Rp4 triliun.

Masih dalam sambutan Menteri Basuki, Zainal Fatah menjelaskan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa diminta untuk selalu bertindak profesional, kerja cepat dan aktif memeriksa permasalahan di lapangan.

“Pastikan jaminan mutu pekerjaan konstruksi dan estetika, perhatikan aspek kelestarian lingkungan, hindari terjadinya kekumuhan baru di lokasi IKN,” sebutnya.

Zainal Fatah menambahkan, pembangunan IKN segera dimulai setelah penandatanganan kontrak hari ini agar infrastruktur dasar IKN, utamanya Kawasan Inti Pemerintahan Pusat (KIPP) dapat selesai di 2024.

Baca Juga: Menteri Basuki Ingin Terapkan Kota Cerdas di Korsel untuk IKN

Pihaknya akan terus konsultasi terkait pengadaan denganLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), lalu konsultasi terkait prosedur dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kami akan terus konsultasi terkait pengadaan dengan LKPP, konsultasi terkait prosedur dengan BPKP, serta mengumpulkan semua team leader kontraktor dan konsultan untuk memastikan pekerjaannya berjalan baik,” pungkasnya. (zh1)