Industri properti dinilai memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Kajian LPEM FEB UI mencatat sektor ini menyumbang 14,67 persen terhadap PDB dan menyerap 12,62 juta tenaga kerja pada 2025. Pemerintah pun mendorong penguatan ekosistem properti dan berbagai skema pembiayaan perumahan agar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi semakin besar sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau. (Foto: ilustrasi/IH).
JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong penguatan industri properti sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus upaya memperluas penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Maruarar saat menghadiri paparan buku Industri Properti untuk Indonesia 8% di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (25/9/2026).
Forum tersebut membahas kontribusi industri properti terhadap perekonomian nasional sekaligus menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pengembang, perbankan, akademisi hingga lembaga pemerintah.
Paparan kajian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu (BPKPT) Kadin Indonesia Budiarsa Sastrawinata dan ekonom LPEM FEB UI Uka Wikarya. Diskusi dimoderatori Staf Khusus Menteri PKP Bidang Kajian, Penelitian, dan Media Salamudin Daeng.
Turut hadir Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, asosiasi pengembang, serta perwakilan perbankan.
Baca Juga: Program 3 Juta Rumah Dongkrak Kebangkitan Industri Properti 2025
Maruarar mengatakan, forum tersebut menjadi penting untuk membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai perkembangan industri properti dan perumahan. Menurut dia, kebijakan di sektor tersebut perlu disusun berdasarkan data, kajian, serta masukan dari pelaku industri yang memahami kondisi di lapangan.
“Senang sekali kita bisa berdiskusi, termasuk dengan BPS yang baru saja mengeluarkan data Statistik Perumahan. Kita juga ingin mendengar masukan dari para pengembang dan perbankan. Forum seperti ini sangat diperlukan untuk bertukar pikiran dan mencari terobosan,” ujar Maruarar.
Kontribusi Properti Capai 14,67 Persen terhadap PDB
Dalam kajian LPEM FEB UI yang dipaparkan pada forum tersebut, Uka Wikarya mengungkapkan bahwa total kontribusi sektor properti, baik secara langsung maupun tidak langsung, mencapai 14,67 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025. Sektor ini juga disebut menyerap sekitar 12,62 juta tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kontribusi tersebut tidak hanya berasal dari aktivitas konstruksi dan real estat. Industri properti memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor lain, seperti industri bahan bangunan, perdagangan, jasa keuangan, transportasi, hingga beragam kegiatan usaha yang mendukung pembangunan dan pengelolaan hunian.
Keterkaitan antarsektor tersebut kemudian menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang cukup luas terhadap perekonomian nasional.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi kajian tersebut karena memberikan gambaran mengenai keterkaitan industri properti dengan sektor ekonomi lainnya.
Baca Juga: Beroperasinya LRT Jabodebek dan KCJB Diyakini Bakal Dongkrak Industri Properti
Menurut Amalia, pergerakan industri properti dapat ikut mendorong aktivitas di sektor-sektor yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan dan penyediaan hunian.
“Seperti yang disebutkan dalam kajian, ketika sektor properti bergerak, sektor-sektor lain juga ikut bergerak. Ini yang kemudian menciptakan multiplier effect. Karena itu, yang perlu kita dorong adalah bagaimana efek pengganda tersebut bisa semakin maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujar Amalia.
Ia menilai salah satu aspek yang perlu diperkuat adalah keterlibatan industri domestik dalam rantai pasok sektor properti.
Semakin banyak kebutuhan pembangunan yang dapat dipenuhi industri dalam negeri, menurut Amalia, semakin besar pula dampak ekonomi yang dapat dihasilkan dari pertumbuhan sektor properti.
Perlu Neraca Satelit Perumahan
Amalia juga menekankan pentingnya penyusunan Neraca Satelit Perumahan ke depan. Instrumen tersebut diperlukan untuk mengukur kontribusi sektor perumahan terhadap perekonomian secara lebih komprehensif, baik dampak langsung maupun tidak langsung.
Data tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu dasar dalam merumuskan kebijakan perumahan yang lebih berbasis data.
Di sisi lain, Maruarar mengatakan pemerintah terus mengembangkan berbagai skema untuk memperluas pembiayaan perumahan.
Baca Juga: AREA Siap Jadi Motor Kolaborasi Industri Properti dan Mitra Strategis Pemerintah
Meski pagu anggaran Kementerian PKP pada 2027 sekitar Rp11 triliun, pemerintah berupaya mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan sehingga dukungan terhadap program perumahan dapat memiliki cakupan yang lebih luas.
“Kita punya anggaran PKP tahun depan sekitar Rp11 triliun, tetapi untuk program perumahan bisa sampai Rp184 triliun. Ini melalui berbagai skema, mulai dari pelonggaran GWM BI, KPP, sampai penyaluran FLPP untuk rumah subsidi. Jadi, kita tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, tetapi bagaimana berbagai sumber pembiayaan bisa kita gerakkan untuk perumahan,” jelas Maruarar.
Menurut Maruarar, berbagai skema pembiayaan tersebut perlu terus dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, akademisi, dan masyarakat.
Kolaborasi tersebut dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan industri properti, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
“Kita terbuka terhadap masukan dari semua pihak, baik pengembang, perbankan, akademisi, BPS, maupun pemangku kepentingan lainnya. Kita membutuhkan terobosan, tetapi tetap sesuai aturan dan harus memberikan manfaat bagi rakyat. Tujuan akhirnya adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau, sekaligus sektor properti dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap ekonomi Indonesia,” pungkasnya. (ZH-1).
