NEWS

Pemilik Tanah Grand Riscon Padjajaran Laporkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim ke KY

Pemilik Tanah Grand Riscon

Sejumlah pemilik tanah di kawasan perumahan Grand Riscon Padjajaran, Bojonggede, Kabupaten Bogor, mengadukan dugaan pelanggaran kode etik hakim kepada Komisi Yudisial (KY). Laporan tersebut berkaitan dengan putusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri Cibinong yang dinilai mengabaikan sejumlah bukti kepemilikan tanah, mulai dari sertifikat hak atas tanah hingga dokumen perizinan yang telah dimiliki para pelapor.

JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID  – Sejumlah pemilik tanah di kawasan perumahan Grand Riscon Padjajaran, Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim kepada Komisi Yudisial (KY), Rabu (18/11/2026). Laporan tersebut berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Cibinong dalam perkara sengketa lahan yang dinilai menimbulkan sejumlah persoalan hukum.

Laporan yang disampaikan para memilik tanah melalui kuasa hukum Ferry Ricardo & Partners Law Firm itu menyangkut Putusan PN Cibinong Nomor 199/Pdt.G/2025/PN.Cbi yang dibacakan pada 9 Oktober 2026. Para pelapor menilai terdapat sejumlah pertimbangan majelis hakim yang perlu diperiksa, terutama terkait kecermatan, profesionalitas, objektivitas, serta keseimbangan perlakuan terhadap para pihak selama persidangan.

Kuasa hukum para pelapor, Ferry Ricardo, menegaskan bahwa pengaduan ke KY bukan dimaksudkan untuk menyerang pribadi hakim ataupun mengintervensi putusan pengadilan. Menurut dia, pemeriksaan substansi putusan merupakan ranah pengadilan tingkat banding, sedangkan KY diharapkan menelaah dugaan pelanggaran etik dalam proses penanganan perkara.

“Kami menghormati pengadilan dan kewenangan Komisi Yudisial. Yang kami mohonkan kepada KY adalah pemeriksaan terhadap sikap, perilaku, integritas, dan kapasitas majelis hakim dalam menangani perkara ini,” ujar Ferry dalam konferensi pers di Jakarta.

Persoalkan Pertimbangan Putusan

Dalam pengaduan tersebut, para pemilik tanah Grand Riscon Padjajaran mengajukan sejumlah hal yang dinilai perlu diperiksa oleh KY. Salah satunya adalah dugaan tidak dipertimbangkannya alat bukti yang diajukan pihak tergugat, antara lain sertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna bangunan (SHGB), akta jual beli, izin mendirikan bangunan (IMB), bukti pembayaran pajak, hingga hasil pengecekan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

Para pelapor juga mempersoalkan dugaan ketidakseimbangan perlakuan terhadap para pihak. Selain itu, mereka menyoroti penggunaan sejumlah rujukan dalam pertimbangan putusan yang menurut mereka bersumber dari tulisan jurnal dan unggahan internet, bukan dari peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi.

Baca Juga: Menteri Nusron Tegaskan Kasus Sengketa Tanah JK Produk Masa Lalu

Ferry turut menilai terdapat pertimbangan yang tidak konsisten dalam putusan tersebut. Menurut dia, majelis hakim menyatakan Eigendom Verponding Nomor 54 tidak sah sebagai bukti kepemilikan pihak penggugat. Namun, pada bagian lain putusan, majelis tetap menyatakan sah 12 Akta Pelepasan Hak Prioritas atas Tanah Nomor 45 sampai 56 tertanggal 31 Agustus 2022 yang mendasarkan klaimnya pada dokumen tersebut.

Para pelapor juga menyoroti pertimbangan mengenai kerugian penggugat. Di satu sisi, kerugian tersebut dinilai tidak terbukti, tetapi di sisi lain para tergugat tetap dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1 juta per hari.

Pemilik Tanah Klaim Miliki Sertifikat Resmi

Dalam kesempatan yang sama, sejumlah pemilik tanah memaparkan riwayat perolehan lahan dan dokumen legalitas yang mereka miliki. Mereka menyatakan bidang-bidang tanah yang menjadi objek sengketa diperoleh melalui transaksi jual beli dan telah dilengkapi sertifikat resmi.

Koperasi Karyawan Perwakilan BPKP DKI Jakarta, misalnya, mengklaim memiliki tanah berdasarkan SHGB Nomor 2 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada 7 Desember 1990. Sertifikat tersebut berasal dari proses perolehan tanah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.82/SK.176.S/AGR-DA/171-88 tanggal 31 Oktober 1988 mengenai persetujuan lokasi dan izin pembebasan tanah untuk pembangunan perumahan karyawan BPKP.

Sementara itu, PT Riscon Victory menyatakan memiliki sejumlah bidang tanah berdasarkan SHM dan SHGB. Perseroan juga mengantongi izin lokasi seluas sekitar 415.890 meter persegi melalui keputusan Bupati Bogor pada 13 Juli 2015, serta pengesahan site plan perumahan di Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, pada 27 Desember 2016.

Pemilik perorangan, Awang Suwargha Roesli, menyebut memiliki dua bidang tanah dengan total luas 720 meter persegi berdasarkan SHM Nomor 764 dan 766. Kedua bidang tersebut diperoleh melalui akta jual beli di hadapan PPAT pada 15 Juni 1993.

Baca Juga: ATR/BPN Selesaikan 35 Ribu Kasus Tanah, Aset Rp5,28 Triliun Berhasil Diselamatkan

Hal serupa disampaikan Chaerul Saleh yang mengaku memiliki tanah seluas 384 meter persegi di Blok N Nomor 01, Desa Cimanggis, berdasarkan SHM Nomor 2862. Tanah itu diperoleh melalui Akta Jual Beli Nomor 496/476-Bojonggede/1992 tertanggal 19 Juni 1992.

Adapun Asbay Lientje menyatakan memiliki beberapa bidang tanah di kawasan kavling Koperasi Karyawan BPKP berdasarkan sejumlah SHM yang diperoleh melalui transaksi jual beli pada 2015, 2017, dan 2021.

Dia juga menyebut Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor telah melakukan pengecekan terhadap sertifikat tersebut pada 2025. Berdasarkan keterangan yang disampaikannya, hasil pengecekan menyatakan tidak terdapat sengketa, konflik, perkara, maupun tumpang tindih bidang tanah.

Sekitar 700 Rumah Telah Terbangun

Ferry menjelaskan, selain dokumen kepemilikan, para pelapor juga memiliki bukti penguasaan dan pemanfaatan lahan secara fisik. Di kawasan tersebut, menurut dia, telah berdiri sekitar 700 rumah, lengkap dengan jalan lingkungan dan sejumlah sarana pendukung.

Dokumen pendukung lainnya meliputi IMB yang telah terbit sejak 2017, izin lokasi pada 2015, serta pengesahan site plan pada 2016. Para pemilik juga mengklaim telah memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama bertahun-tahun.

Bahkan, pada 10 Desember 2024, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor disebut telah melakukan pengukuran dan pemasangan patok bidang tanah dengan pendampingan para pemilik.

Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Komitmen Tindak Tegas Oknum Mafia Tanah

Menurut Ferry, riwayat penerbitan dokumen tersebut penting untuk dicermati dalam menilai dasar klaim kepemilikan yang diajukan pihak penggugat. Pasalnya, 12 akta pelepasan hak yang menjadi dasar gugatan baru dibuat pada 31 Agustus 2022, sedangkan PT Cemerlang Biru Indonesia tercatat berdiri pada 15 Januari 2016.

Para pelapor juga menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan ahli dalam persidangan, Kantor Pertanahan disebut menolak mendaftarkan akta pelepasan hak tersebut karena objek yang dilepaskan merupakan hak garap.

Perkara Masih Berlanjut di Tingkat Banding

Atas putusan PN Cibinong tersebut, para tergugat telah mengajukan upaya hukum banding. Dengan demikian, perkara ini masih berproses dan putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Ferry juga menyampaikan bahwa majelis hakim dalam putusan tersebut menolak permohonan pelaksanaan putusan serta-merta. Dia menegaskan, sertifikat kepemilikan para pemilik tanah tidak pernah dinyatakan batal dalam putusan tersebut.

“Kami meminta warga tetap tenang. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena sudah kami ajukan banding. Kami juga berharap masyarakat tidak langsung menyimpulkan bahwa sertifikat para pemilik tanah telah dibatalkan,” katanya.

Melalui laporan kepada KY, para pelapor berharap dugaan pelanggaran etik dalam penanganan perkara dapat diperiksa secara objektif dan berimbang sesuai kewenangan lembaga tersebut. Mereka juga meminta majelis hakim di tingkat banding memeriksa seluruh memori banding dan bukti-bukti yang telah diajukan secara saksama. (ZH-1).

Redaksi@indonesiahousing.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *