Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) mengingatkan potensi dampak sengketa lahan di kawasan Grand Riscon Padjajaran, Kabupaten Bogor, terhadap kepastian hukum dan iklim investasi sektor properti. Selain berisiko menghambat pengembangan perumahan, persoalan tersebut dinilai dapat memengaruhi pembangunan infrastruktur, termasuk proyek Jalan Tol Depok-Antasari Seksi IV yang berkaitan dengan kawasan sengketa. (Foto: Ilustrasi/Istimewa).
JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) menyoroti potensi dampak sengketa lahan di kawasan perumahan Grand Riscon Padjajaran, Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, terhadap kepastian hukum dan iklim investasi sektor properti.
Ketua Umum HIMPERRA, Ari Tri Priyono, menilai persoalan seperti kasus sengketa pemilik tanah Grand Riscon tersebut perlu mendapat perhatian serius karena tidak hanya menyangkut sengketa kepemilikan tanah antara para pihak, tetapi juga berpotensi memengaruhi keberlanjutan investasi perumahan dan pembangunan infrastruktur.
Menurut Ari, munculnya klaim kepemilikan tanah yang bertumpu pada dokumen Eigendom Verponding di tengah keberadaan sertifikat hak atas tanah yang telah dimiliki masyarakat selama puluhan tahun merupakan persoalan yang perlu diuji secara cermat berdasarkan ketentuan hukum dan bukti-bukti yang ada.
“Jangan sampai hanya bermodalkan Eigendom Verponding, tiba-tiba muncul klaim kepemilikan atas tanah yang selama ini sudah memiliki sertifikat dan dimanfaatkan oleh pemiliknya. Kondisi seperti ini harus diuji secara cermat berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang ada. Jika dokumen kepemilikan yang sudah jelas justru diabaikan, hal itu menciptakan ketidakpastian hukum,” ujar Ari.

Dia mengingatkan, ketidakpastian hukum dalam sengketa pertanahan dapat menimbulkan dampak yang lebih luas daripada konflik antara pihak-pihak yang berperkara. Terlebih, kawasan Grand Riscon Padjajaran disebut memiliki keterkaitan dengan pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari Seksi IV.
Menurut Ari, PT Riscon Victory memiliki penguasaan lahan yang disebut mencakup hampir 60% dari kawasan yang berkaitan dengan seksi IV jalan tol tersebut. Karena itu, sengketa kepemilikan tanah yang berlarut-larut dikhawatirkan dapat memengaruhi penyelesaian proyek infrastruktur sekaligus pengembangan kawasan perumahan.
Baca Juga: Pemilik Tanah Grand Riscon Padjajaran Laporkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim ke KY
“Jangan sampai persoalan klaim tanah seperti ini justru menghambat pembangunan jalan tol dan pengembangan perumahan. Ketika kepastian hukum tidak terjaga, investasi bisa tertahan, investor menjadi ragu, dan dunia usaha akan menghadapi risiko yang semakin besar. Ini tentu tidak sejalan dengan upaya pemerintah mendorong investasi dan mempercepat pembangunan proyek strategis nasional,” tegasnya.
Kepastian Hukum Jadi Fondasi Industri Properti
Ari menegaskan, kepastian hukum merupakan salah satu fondasi utama bagi keberlangsungan industri properti. Pengembang membutuhkan kejelasan status tanah, perizinan, serta perlindungan hukum agar pembangunan perumahan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Menurut dia, apabila tanah yang telah memiliki sertifikat dan dimanfaatkan oleh pemiliknya masih menghadapi klaim dengan dasar hukum yang dipersoalkan, kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap iklim investasi sektor properti.
Dampaknya, kata Ari, bukan hanya dirasakan pengembang yang terlibat langsung dalam sengketa. Ketidakpastian status lahan juga dapat memengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modal, memperlambat pengembangan kawasan, hingga mengganggu perencanaan pembangunan infrastruktur.
Baca Juga: Himperra Usul Rumah Subsidi hingga Rp500 Juta, Dorong Insentif Rp20 Juta per Unit
Dia juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi yang mulai dirasakan pemilik tanah. Berdasarkan informasi yang diterima HIMPERRA dari para pemilik, sebagian masyarakat yang sebelumnya rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kini menghentikan pembayaran karena munculnya ketidakpastian akibat sengketa tersebut.
“Ini juga menjadi persoalan bagi pemerintah daerah. Tanah yang selama bertahun-tahun menjadi objek pembayaran PBB, ketika status kepemilikannya dipersoalkan, dapat menimbulkan keraguan bagi pemilik untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Jangan sampai sengketa yang belum berkekuatan hukum tetap justru menimbulkan dampak berantai terhadap penerimaan daerah dan aktivitas ekonomi masyarakat,” katanya.
Minta Proses Hukum Berjalan Objektif
Ari berharap proses pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim yang telah disampaikan para pemilik tanah kepada Komisi Yudisial dapat berjalan cepat, objektif, dan transparan sesuai kewenangan lembaga tersebut.
Dia juga berharap seluruh persoalan pertanahan dapat diselesaikan dengan mengedepankan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan preseden buruk bagi kepastian hukum di sektor properti.
“Kami berharap prosesnya berjalan cepat dan objektif sehingga tidak terjadi lagi praktik manipulasi hukum atau penafsiran yang mengabaikan fakta dan dokumen yang sudah terang. Kepastian hukum harus menjadi pegangan semua pihak,” ujarnya.
Ari menambahkan, persoalan tersebut juga penting disampaikan kepada Mahkamah Agung dan pihak-pihak terkait agar memperoleh perhatian sesuai kewenangan masing-masing.
Menurut dia, perlindungan terhadap kepastian hukum atas tanah tidak hanya penting bagi pemilik lahan dan pengembang, tetapi juga bagi keberlangsungan investasi, penyediaan hunian masyarakat, serta pembangunan infrastruktur nasional. (ZH-1).

