Dengan adanya penyaluran KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), diharapkan akan mampu menggerakkan ekonomi khususnya di sektor properti. (Foto: Ristyan/Kompu PUPR).
BANDUNG, www.indonesiahousing.id – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mentargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bisa dimulai pada awal tahun 2025 mendatang.
“Saya berharap Program FLPP segera bisa jalan. Ya, di awal tahun depan,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/12/2024).
Baca Juga: Pemerintah Bakal Tingkatkan Kouta FLPP Menjadi 800.000 Unit Rumah di 2025
Menurut Menteri PKP, adanya penyaluran KPR FLPP itu akan mampu menggerakkan ekonomi khususnya di sektor properti. Apalagi dengan berbagai kebijakan dan program pemerintah seperti pembebasan biaya BPHTB, pembebasan retribusi PBG dan percepatan penerbitan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari tentunya akan membuat prospek rumah bersubsidi di daerah semakin meningkat.
“Industri di sektor properti itu kan banyak ada cat, ada kumen, ada pasir, ada batu, ada kaca, ada kayu. Jadi banyak sekali yang bergerak ketika properti termasuk rumah bersubsidi dibangun di seluruh Indonesia,” katanya.
Baca Juga: FIABCI Indonesia-REI Excellence Awards Nobatkan MGK sebagai Rumah Subsidi Terbaik 2024
Adanya KPR FLPP, imbuhnya, juga akan membuat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah dengan angsuran ringan dan bunga tetap selama masa tenor. Selain itu, dampaknya tentunya akan membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera dan hidup layak karena tinggal di rumah yang memiliki kualitas baik.
“Multiplier efeknya banyak sekali. Jadi, dengan rumah subsidi dan KPR FLPP kita menggerakkan itu semua. Kini saatnya MBR bisa memiliki rumah bersubsidi yang layak dan harga yang terjangkau,” tandasnya.
Tingkatkan Kouta FLPP Menjadi 800.000 Unit
Sebelumnya, di waktu dan di tempat terpisah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Program 3 Juta Rumah dilandasi keprihatinan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki perhatian serius untuk menyisir masyarakat terbawah di Indonesia, yakni mereka yang tidak terdata dan tidak memiliki rumah karena kondisi ekonomi yang sangat lemah, sehingga terpaksa tinggal di pemukiman kumuh di perkotaan, menggelandang, atau tinggal di rumah yang tidak layak huni.
Baca Juga: Makin Cantik! Kawasan Kumuh Mrican Seluas 21,16 Ha sudah Ditata Rapi
“Misinya bukan hanya untuk membangun rumah, tetapi memberantas kemiskinan. Indonesia akan mencapai 100 tahun kemerdekaan, tapi masih banyak rumah yang tidak memiliki fasilitas mandi-cuci-kakus (MCK), sehingga orang buang air di sungai. Kami sebagai pejabat datang dan pergi, waktu yang kami punya itu singkat, sehingga kami tidak ingin main-main ketika mendapat mandat dari rakyat,” tutur Fahri.
Sebagai salah satu upaya untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah, Kementerian PKP memiliki rencana untuk meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 800.000 unit rumah pada tahun 2025 dari saat ini 220.000 unit. Rencana tersebut juga mendapat sinyal dukungan dari Kementerian Keuangan selaku pengatur anggaran negara. (qq-2).
