Rakerda REI DKI Jakarta 2026: Penyediaan hunian di Jakarta menghadapi tantangan yang lebih kompleks dari sekadar menambah jumlah rumah baru. Kesenjangan daya beli, tingginya harga tanah, unit hunian yang belum terserap, serta kebutuhan akan akses transportasi publik membuat kolaborasi pemerintah, pengembang, dan perbankan menjadi kunci untuk menghadirkan hunian yang lebih terjangkau dan tepat sasaran.
JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Upaya mempercepat penyediaan hunian di Jakarta dinilai tidak cukup hanya dengan membangun unit rumah baru. Ketersediaan pembiayaan yang terjangkau, kepastian regulasi, optimalisasi hunian yang sudah tersedia, hingga integrasi dengan transportasi publik menjadi bagian penting untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan pasokan hunian.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) REI DKI Jakarta 2026. Forum ini mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan sektor perumahan untuk memperkuat ekosistem penyediaan hunian di Ibu Kota.
Ketua DPD REI DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar, mengatakan tantangan yang dihadapi Jakarta bukan semata-mata soal kurangnya pembangunan rumah baru, tetapi juga kesenjangan antara hunian yang tersedia dengan kemampuan masyarakat untuk membelinya.
“Persoalan kita bukan hanya bagaimana membangun rumah baru, tetapi bagaimana rumah yang sudah tersedia dapat benar-benar dimiliki dan dihuni oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Arvin.
Menurut dia, berdasarkan riset Colliers Indonesia, terdapat sekitar 29.000 unit apartemen di Jakarta yang belum terserap pasar. Kondisi ini, imbuh Arvin, justru menunjukkan adanya peluang untuk mempercepat penyediaan hunian dengan mengoptimalkan unit yang telah tersedia.
Namun, optimalisasi tersebut membutuhkan dukungan kebijakan yang mampu meningkatkan keterjangkauan harga sekaligus membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi masyarakat.
Kepala Bidang Pembiayaan dan Kemitraan Perumahan DPRKP Provinsi DKI Jakarta, Ledy Natalia, mengatakan daya beli masyarakat masih menjadi salah satu tantangan utama dalam penyediaan hunian di Jakarta.
Saat ini, backlog perumahan di Jakarta mencapai sekitar 402.287 kepala keluarga. Di sisi lain, harga tanah terus meningkat dengan rata-rata kenaikan sekitar 1,8 persen per tahun. Kondisi tersebut membuat kebutuhan terhadap skema pembiayaan yang mampu menjembatani kemampuan masyarakat dengan harga hunian semakin mendesak.
Baca Juga: Harga Rusun Subsidi Naik, Pengembang Masih Enggan Masuk
Pemprov DKI Jakarta kemudian mengembangkan instrumen pembiayaan melalui Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR). Program ini menawarkan sejumlah kemudahan, antara lain bunga tetap 5 persen hingga akhir tenor, pembiayaan hingga 100 persen tanpa uang muka, tenor hingga 20 tahun, serta perlindungan asuransi kredit, kebakaran, dan jiwa. Selain itu, penerima fasilitas juga dibebaskan dari biaya provisi dan administrasi.
“Yang menarik, FPPR tidak hanya dapat digunakan untuk pembelian hunian baru, tetapi juga hunian eksisting. Skema ini dinilai berpotensi membantu masyarakat memperoleh rumah sekaligus mempercepat penyerapan unit yang saat ini masih tersedia di pasar,” jelasnya.
Baca Juga: Sinergi REI DKI Jakarta Mewujudkan Jakarta Hijau dan Humanis
Lebih dari itu, DPRKP DKI Jakarta juga terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang melalui sejumlah program Hunian Terjangkau Milik (HTM). Program tersebut antara lain mencakup Menara Samawa, Menara Kanaya, Sentraland Cengkareng, Bandar Kemayoran, serta kolaborasi dengan PT SPI.
Pemprov Dorong Creative Financing
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto, menilai keterlibatan sektor swasta menjadi bagian penting dalam mempercepat penyediaan hunian sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Karena itu, Pemprov DKI Jakarta terus mendorong pendekatan creative financing sebagai salah satu strategi untuk mengembangkan sektor perumahan.
“Kolaborasi antara pemerintah dan REI menjadi sangat penting agar semakin banyak warga Jakarta memperoleh hunian yang layak dan terjangkau,” kata Uus.
Menurut dia, sejumlah pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik telah menunjukkan manfaat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Pendekatan yang sama dinilai dapat diterapkan dalam penyediaan hunian melalui integrasi antara rumah, transportasi publik, dan pusat kegiatan ekonomi.
Dalam konteks tersebut, pengembangan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development (TOD) menjadi bagian penting dari strategi pembangunan Jakarta.
Baca Juga: BTN Siapkan KPR 40 Tahun untuk Hunian TOD Manggarai
Hunian yang terintegrasi dengan MRT, LRT, KRL, dan TransJakarta diharapkan tidak hanya memberikan pilihan tempat tinggal yang lebih efisien, tetapi juga menekan beban biaya mobilitas masyarakat.
Ranperda Rumah Susun Diharapkan Perkuat Regulasi
Dari sisi regulasi, REI DKI Jakarta juga menyambut positif penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rumah Susun. Regulasi tersebut dinilai dapat menjadi momentum untuk memperkuat penyediaan hunian vertikal di Jakarta.
Arvin mengatakan kebijakan tersebut juga perlu memberikan perhatian kepada kelompok Masyarakat Berpenghasilan Tertentu (MBT), yang berada di antara kelompok penerima subsidi dan konsumen hunian komersial.
“Mereka tidak cukup rendah untuk masuk seluruhnya dalam skema subsidi, tetapi juga belum cukup kuat untuk membeli hunian komersial. Padahal mereka membutuhkan hunian dekat dengan tempat kerja dan transportasi publik,” ujarnya.
Menurut Arvin, kelompok MBT membutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih spesifik agar dapat mengakses hunian yang sesuai dengan kemampuan ekonominya.
Baca Juga: Atasi Sampah Jakarta, Bank Jakarta Bangun Biodigester di Dua Rusunawa
Dengan berbagai tantangan tersebut, kebijakan perumahan Jakarta ke depan dinilai perlu dibangun dalam satu ekosistem yang menghubungkan regulasi, pembiayaan, pengembang, ketersediaan hunian, serta transportasi publik.
Sebab, keberhasilan pembangunan perumahan pada akhirnya bukan hanya diukur dari jumlah unit yang berhasil dibangun, tetapi juga dari seberapa banyak masyarakat yang mampu memiliki dan menghuni rumah tersebut.
“Kalau pengembang, pemerintah, dan perbankan berjalan bersama, tantangan perumahan Jakarta dapat kita ubah menjadi peluang,” pungkas Arvin.
Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan dapat mempercepat terwujudnya Jakarta sebagai kota global yang tetap mampu menyediakan hunian layak, terjangkau, terintegrasi dengan transportasi publik, dan berkelanjutan bagi masyarakatnya. (QQ-2).
