Pemerintah akan melakukan redesain terhadap skema FLPP agar semakin banyak MBR yang bisa menikmati dana FLPP. Posisi saat ini masih dalam pembahasan bersama seluruh stakeholder perumahan, baik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukinan, Kementerian Keuangan, BPKP, SMF, Bank Nasional dan memerlukan dukungan kebijakan dari pemerintah.

JAKARTA, www.indonesiahousing.id – BP Tapera sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) yang dipercaya menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga saat ini masih menyalurkan dana kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), berupa rumah subsidi dengan menggunakan skema yang sama dan inilah yang seringkali luput dari pemahaman masyarakat.

Bicara rumah subsidi sangatlah erat kaitannya dengan BP Tapera. Tercatat, per 5 Februari 2025 BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP sebanyak 3.535 unit rumah subsidi atau senilai Rp432,031 Miliar. Sehingga total penyaluran rumah subsidi dari tahun 2010 – 2025 yaitu sebanyak 1.602.414 unit rumah senilai Rp151, 65 Triliun. Sedangkan dari data 39 Bank penyalur yang telah bekerja sama dengan BP Tapera tahun 2025 periode 1 Januari – 5 Februari 2025, maka terdapat lebih kurang sejumlah 12.277 akad rumah subsidi yang telah dilakukan.

Baca Juga: REI Desak Pemerintah Percepat Realisasi Penyaluran KPR FLPP

Dana FLPP ini dari 10 bank penyalur tertinggi disalurkan oleh BTN Syariah sebanyak 1.503 unit rumah, disusul oleh Bank BTN sebanyak 684 unit rumah, dilanjutkan peringkat ketiga disalurkan oleh BNI sebanyak 447 unit rumah, Bank BJB Syariah sebanyak 191 unit rumah, Bank Sumselbabel sebanyak 133 unit rumah. Sedangkan Bank Sumselbabel Syariah menyalurkan sebanyak 105 unit rumah. Sementara itu BSI menyalurkan sebanyak 92 unit rumah, Bank Sumut 70 unit rumah, Bank Jambi sebanyak 64 unit rumah dan BRI sebanyak 46 unit rumah. Sisanya disalurkan oleh 13 bank penyalur lainnya.

Sesuai dengan target FLPP tahun 2025 sebanyak 220.000 unit rumah hingga saat ini skema yang digunakan oleh BP Tapera dan Bank Penyalur masih sama dengan porsi 75:25. BP Tapera menyiapkan anggaran untuk satu unit rumah 75% dari harga rumah dan sisanya 25% dari Bank Penyalur.

Baca Juga: Top! Thamrin Nine Borong Tiga Gold Winner FIABCI Indonesia – REI Excellence Award 2024

“Ke depan pemerintah memang ingin melakukan redesain terhadap skema FLPP agar semakin banyak MBR yang bisa menikmati dana FLPP. Posisi saat ini masih dalam pembahasan bersama seluruh stakeholder perumahan, baik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukinan, Kementerian Keuangan, BPKP, SMF, Bank Nasional dan memerlukan dukungan kebijakan dari pemerintah,” ungkap Komisioner Heru Pudyo Nugroho (Komisioner Heru) menjelaskan.

Menurut Heru, sambil menunggu proses pencairan DIPA 2025, sejak Januari masih tersedia saldo awal FLPP 2025 untuk 7 ribu unit rumah.

“Untuk kami menghimbau kepada Bank Penyalur untuk memanfaatkan peluang tersebut dengan segera melakukan akad kredit dengan tetap memastikan rumah dalam status ready stock. Upaya ini merupakan terobosan nyata dalam mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah,” ungkapnya optimis.

Baca Juga: Rakernas Himperra 2024: Perlu Terobosan Regulasi Agar Program 3 Juta Rumah Tercapai

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Heru kembali mengingatkan kepada Bank Penyalur untuk tetap mengingatkan pengembang yang bekerja sama, bahwa tidak hanya masalah kuantitas namun memperhatikan kualitas bangunan. Sesuai peraturan perundangan, Pelaku Pembangunan wajib membangun rumah layak huni sesuai standar dan pedoman yang diatur oleh Menteri yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kualitas rumah diperiksa dan dinyatakan layak huni oleh Pemda melalui penerbitan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) sesuai ketentuan dalam Undang-Undang tentang Bangunan Gedung dan turunannya.

Desakan Pengembang

Sebelumnya, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menekankan pentingnya aspek kepastian dan keberlanjutan menyusul lambatnya realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Akibatnya, akad KPR FLPP ribuan calon pembeli rumah menjadi tertunda, apalagi ketersediaan rumah (ready stock) yang telah dibangun pengembang jumlahnya cukup banyak.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menegaskan saat ini salah satu kebijakan pemerintah berkaitan pembiayaan perumahan yang terukur dan berkesinambungan adalah FLPP. Hal itu beralasan karena status unitnya jelas, kapan dibangun dan kapan rampung pasti, siapa yang bertanggungjawab jelas, prosedur administrasi dan verifikasi berlapis, serta masyarakat yang menjadi sasaran juga jelas kriterianya.

Baca Juga: Calon Pembeli Rumah Subsidi di Graha Arraya Bogor Menunggu Kucuran KPR FLPP

Ditambahkan, bagi pelaku usaha situasi terberat adalah ketika tidak mendapatkan kepastian. Di 2024, kuota FLPP terbatas, sehingga banyak masyarakat calon pembeli mengantri untuk bisa akad KPR FLPP. Pengembang juga mengalami kesulitan cashflow.

“Di tahun 2025, penyaluran FLPP seharusnya sudah berlari semakin kencang seiring dengan adanya program 3 juta rumah. Karena itu, kami harap pemerintah melalui BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) dapat mempercepat realisasi penyaluran KPR FLPP tahun ini, karena ready stock rumah sudah banyak dan masyarakat konsumen juga sudah menunggu-nunggu,” ungkapnya pada konferensi pers awal tahun di kantor DPP REI, Simprug, Jakarta, Selasa (4/2).

Baca Juga: Sakatama Development Tawarkan Aura Home, Hunian Modern dengan Lokasi Terbaik di Kawasan Parung

Pemerintah berencana melakukan perubahan skema porsi pembiayaan FLPP dari saat ini 75% APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan 40% perbankan menjadi 50% APBN dan 50% perbankan. Dengan skema yang baru itu, pemerintah juga berharap dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP.

Menurut Joko Suranto, skema baru yang sedang digodok tersebut silahkan saja tetap berlangsung. Namun untuk memberikan kepastian kepada masyarakat calon pembeli dan pengembang yang telah membangun, REI berharap realisasi penyaluran FLPP tahun 2025 yang sudah disetujui pemerintah dapat dipercepat.

Baca Juga: REI Tuntut Klaim 4.000 Pengembang Nakal Diklarifikasi

Terlebih, kesepakatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BP Tapera dengan 39 bank penyalur FLPP sudah ditandatangani pada akhir Desember 2024 lalu agar dapat disalurkan sesuai komitmen pada Januari 2025.

Sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah, BP Tapera pada tahun 2025 akan menyalurkan dana FLPP untuk 220 ribu unit rumah atau senilai Rp28,2 triliun.

“Kalau ada rencana kuota FLPP mau ditambah atau skema porsi sumber pembiayaan mau diubah ya silahkan saja, itukan opsi-opsi lain. Tetapi yang sudah ada (disetujui) kami harap realisasi penyalurannya dipercepat saja,” tegas CEO Buana Kassiti Group itu. (zh1).

Redaksi@indonesiahousing.id