“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” – (Amandemen UUD 1945 pasal 28 H ayat 1).
JAKARTA, www.indonesiahousing.id – Angga Budi Kusuma, Direktur Utama Pesona Kahuripan Group (PKG), pengembang perumahan subsidi ternama di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terlihat heran bercampur takjub, melihat sepak terjang Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Ketika sejumlah pejabat lain sudah sibuk mempersiapkan liburan Natal dan perayaan Tahun Baru, Menteri Ara, begitu ia akrab disapa, justru sibuk melakukan kunjungan kerja untuk melihat kesiapan para pengembang perumahan subsidi, yang notabene lokasinya relatif jauh dari pusat kota Jakarta.
Ya, sore itu pukul 17.45 WIB atau menjelang magrib, Jumat (27/12/2024), jajaran direksi dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) calon konsumen perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, tengah menunggu kedatangan Menteri PKP bersama rombongan antara lain, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, Direktur BTN Hirwandi Gafar, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah, dan Ketua DPP Himperra Ari Tri Priyono.
“Kami berterima kasih atas kesediaan Bapak Menteri, Direksi BTN dan rombongan lainnya, karena sudah berkenan untuk mampir mengunjungi proyek perumahan yang dikembangkan Pesona Kahuripan (PK) Group. Mungkin di saat yang lain sudah bersantai di rumah karena sudah jam pulang kerja, dan persiapan liburan natal dan tahun baru, tapi Bapak dan rombongan sunggu luar biasa karena masih berkenan hadir di sini,” ujar Angga dalam sambutannya.
Baca Juga: Dikunjungi Menteri PKP, PK Group Siap Berkontribusi dalam Program 3 Juta Rumah
Menurut Angga, sejak didirikan 11 tahun lalu hingga saat ini, PK Group telah berhasil membangun tidak kurang dari 14 ribu unit hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan 13 ribu di antaranya sudah sukses dipasarkan.
Pesona Kahuripan Group sukses mengembangkan beberapa kawasan hunian bersubsidi dan proyek rumah komersial. Yang paling menonjol ialah perumahan Pesona Kahuripan yang sudah dikembangkan dari Pesona Kahuripan 1 hingga Pesona Kahuripan 11 dan tersebar di Kabupaten Bogor dan Bekasi. Menariknya lagi, PK Group merupakan loyalis Bank BTN, dan tidak menggunakan satupun bank lain, kecuali BTN.
“Kalau untuk urusan KPR dan pembiayaan lainnya, ya, pasti BTN. PK Group juga sudah mendapat apresiasi dari berbagai pihak termasuk BTN. Tujuh tahun berturut-turut kami mendapat penghargaan sebagai Pengembang Perumahan Subsidi Terbaik Nasional dari BTN,” jelas Angga.
Mengentaskan Kemiskinan dan Masalah Sosial
Memang, dalam soal program penyediaan hunian bagi masyarakat, semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diacungi jempol. Betapa tidak, berbeda dari pemerintahan sebelumnya, Prabowo memprioritaskan pembangunan rumah bagi MBR sebagai upaya membantu masyarakat, untuk memiliki rumah dengan harga terjangkau, layak dan sehat, dengan mencetuskan Program Pembangunan 3 Juta Rumah.
Program 3 Juta rumah ini, juga diharapkan dapat menjadi instrumen dalam pengentasan kemiskinan. Karena itu, pemerintah berharap program penyediaan rumah dapat menekan angka kemiskinan sebesar 1,8 persen pada 2025.
“Pengentasan kemiskinan melalui Program 3 Juta Rumah merupakan upaya menerapkan prinsip berkeadilan sosial. Presiden Prabowo menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu adalah subsidi ke sektor produktif. Ini adalah landasan munculnya Program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan,” tutur anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z Minang, saat Diskusi bersama Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) dengan tema “Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah”, di Jakarta, Jumat, (20/12/2024).
Baca Juga: Ketika Menteri Ara Puji BTN Bantu MBR Miliki Rumah Layak Huni
Ia juga menyebut, program ini diproyeksikan akan berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20 persen, maka akan ada uang bergulir sebesar Rp60 triliun sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah.
Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Jumlah tersebut turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. “Dengan program 3 juta rumah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8 persen per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan,” ujarnya.
Peran dan Kontribusi BTN
Pemerintah merencanakan akan membangun 2 juta unit rumah untuk masyarakat di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta di perkotaan. Dan tidak menunggu lama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, langsung bergerak cepat memulai program yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tersebut.
Sejak dilantik pada 21 Oktober 2024 lalu, Menteri Ara sudah melakukan berbagai upaya seperti; berkoordinasi dengan mitra kerja untuk mendapatkan lahan gratis atau murah, melakukan kunjungan kerja ke beberapa proyek perumahan di Jakarta dan Bandung, mencari pembiayaan kreatif dan alternatif, mendapatkan insentif pajak dari Kementerian Keuangan, serta beberapa upaya penting lainnya.
Dalam berbagai kesempatan, Menteri PKP selalu mengajak para pengusaha besar dan pengembang yang tergabung dalam berbagai asosiasi perumahan seperti Real Estat Indonesia (REI), Apersi, Himperra, untuk berpartisipasi dalam program ini. Ia berharap, penyediaan hunian bagi masyarakat tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, melainkan juga kerja tim dari berbagai pihak.
“Sinergi antara pemerintah, BUMN, swasta, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sangat penting, agar program mulia dari Bapak Presiden Prabowo ini bisa terealisasi,” ucap Ara saat kunjungan langsung ke perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi – Bogor, Jumat (27 /12/2024) lalu.
Baca Juga: Menko AHY dan Menteri Ara Apresiasi Penerapan Konsep Hunian Hijau di MGK Serang
Menurut Menteri Ara, untuk mengatasi terbatasnya dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk perumahan, maka perlu ada strategi dan sinergi dari semua stakeholder untuk menghasilkan lebih banyak rumah. Saat ini, anggaran perumahan dari APBN hanya sekitar 0,4 persen dari total keseluruhan APBN. Anggaran tersebut dinilai sangat terbatas untuk membiayai target pembangunan 3 juta rumah.
Ia menyampaikan kerja sama dan kolaborasi dari berbagai pihak terutama pengembang swasta dan perbankan, sangat penting dan strategis. Bahkan khusus untuk Bank BTN, ia mendorong agar BTN bertransformasi menjadi Bank Perumahan yang fokus pada pembiayaan ekosistem perumahan di Indonesia.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada BTN karena BTN menguasai dan berperan untuk market share KPR, terutama bagi masyarakat kecil di Indonesia sebanyak 40%. Saya doakan, tahun depan (2025) kalau bisa 60%, setidaknya 50%, karena harus ada progres,” ujar Menteri Ara.
Peran penting BTN juga diakui Pakar Perumahan, Zulfi S Koto. Menurutnya, peran BTN dalam program perumahan di Indonesia sangat signifikan, terutama dalam mendukung Program 3 Juta Rumah yang digagas pemerintah. “Saran saya, BTN harus memfokuskan kegiatan sebagai bank khusus penyalur KPR,” ujar Zulfi, yang juga merupakan Ketua Umum The HUD Institute.
Baca Juga: The HUD Institute : Road Map Program 3 Juta Rumah Perlu Segera Ditetapkan
Mantan Deputi Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Bidang Perumahan Formal itu juga menambahkan, BTN menjadi pemeran utama dalam hal ini sebagai sumber pembiayaan utama bagi program perumahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“BTN bertugas menyalurkan KPR kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan syarat dan ketentuan yang jelas dan terjangkau. Jadi, BTN juga berperan dalam pengembangan perumahan, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pengembang perumahan lainnya,” tuturnya.
Pendapat Menteri PKP dan Pakar Properti dari The HUD Institute itu tentu sangat beralasan. Tanpa menafikan peran stakeholder yang lain, BTN selama ini telah memainkan peran penting dan menjadi ujung tombak dari program perumahan rakyat. Dalam hal pembiayaan perumahan misalnya, BTN selalu memberikan KPR dengan bunga rendah dan tenor panjang. Begitu juga soal pembiayaan bagi MBR, BTN menyediakan program perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah tersebut melalui KPR Subsidi. Sementara yang terkait dengan para pengembang perumahan, BTN telah bekerja sama dengan ribuan pengembang perumahan untuk meningkatkan ketersediaan rumah.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan, selama 48 tahun BTN telah menjadi garda terdepan dalam pemenuhan kebutuhan rumah rakyat dan sekaligus menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan. Andil ini terlihat jelas dari kontribusi BTN sebagai bank pelaksana utama program perumahan subsidi pemerintah, dengan hampir separuh dari total kredit perumahan yang disalurkan BTN merupakan KPR subsidi.
Menurutnya BTN telah menjadi katalis bagi ekosistem perumahan dan perekonomian negara melalui perannya sebagai penyalur KPR terbesar di Indonesia. BTN memainkan peranan strategis dalam membantu pemerintah mengurangi backlog perumahan nasional yang saat ini masih mencapai 9,9 juta.
“BTN terus memperkuat komitmennya sebagai pembuka akses kepada pembiayaan perumahan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka dapat memiliki hunian yang layak dan terjangkau,” terang Nixon di sela pameran properti BTN Properti Expo 2024 dalam rangkaian HUT KPR BTN ke-48 di Jakarta, Minggu (15/12/2024).
Baca Juga: HUT KPR Ke-48: BTN Gelar Soft Launching Bale
Kalau kita klias balik ke belakang, BTN pertama kali mendapatkan penugasan dari Menteri Keuangan Ali Wardhana sebagai penyelenggara KPR pada 29 Januari 1974, sejalan dengan program pemerintah yang tengah menggalakkan program perumahan untuk rakyat.
Kemudian, BTN pertama kali menyalurkan KPR pada 10 Desember 1976 dengan total realisasi Rp38 juta untuk 17 unit rumah yang terbagi menjadi sembilan unit di Semarang, Jawa Tengah, disusul delapan unit rumah di Surabaya, Jawa Timur, pada tahun yang sama. Saat itu, penyaluran KPR perdana diinisiasi oleh BTN bersama Kementerian Perumahan Rakyat dan pelaku bisnis industri properti.
Sejak penyaluran KPR perdana tersebut, BTN secara konsisten menyalurkan KPR hingga saat ini lebih dari 90% portofolio kreditnya merupakan kredit perumahan. BTN memimpin pasar KPR di Indonesia dengan market share yang mencapai sekitar 40% secara nasional dan telah memberikan dampak turunan kepada 185 sub-sektor ekonomi dan lebih dari 7.000 mitra pengembang perumahan.
Baca Juga: Program 3 Juta Rumah Berpotensi Tekan Angka Kemiskinan 1,8 Persen
Dengan fakta seperti itu, tidak dapat dimungkiri bila BTN memiliki peran besar terhadap program 3 juta rumah yang dibidik pemerintahan Prabowo. BTN, harus diakui, merupakan kontributor utama dalam program perumahan rakyat, khususnya KPR subsidi. BTN mendominasi pasar KPR di Indonesia dengan market share sekitar 40%.
Tidak hanya itu, dengan segala kemudahan yang diberikannya, BTN juga menyediakan KPR untuk kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan, seperti pekerja sektor informal, pedagang pasar, dan para milenial.
“Bank BTN siap mendukung Program 3 Juta Rumah. Kami akan terus berupaya optimal untuk memenuhi kebutuhan akan hunian bagi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkas Nixon. (ZAL HANIF).
