FINANSIAL HEADLINE

Awas! BP Tapera Sanksi Perbankan dan Pengembang Melanggar Ketentuan PKS

Pengembang BP Tapera

BP Tapera juga menyeleksi bank penyalur, karena bagi yang belum menyalurkan di atas 100 unit tidak bisa bekerjasama tahun ini. Dan tahun depan, jika masih ditemukan rumah yang belum siap huni saat akad, maka BP Tapera juga akan mengeluarkan sanksi bagi bank dan pengembang.

Jakarta, www.indonesiahousing.idBadan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menutup tahun 2023 dengan melaksanakan penandatangan perjanjian kerjasama (PKS) dengan 31 Bank penyalur dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)tentang Penyaluran Dana FLPP melalui KPR Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Terdiri dari 17 bank konvensional dan 14 bank syariah. Penandatangan PKS ini ditandatangani oleh Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Ariev Baginda Siregar dengan Direktur dari 15 Bank penyalur FLPP secara luring dan sisanya secara daring.

Baca Juga: BP Tapera Sukses Salurkan FLPP di Tahun 2023 Sesuai Target

Jika dibandingkan dengan jumlah bank penyalur FLPP tahun 2023, jumlah ini menurun karena beberapa tidak memenuhi ketentuan dalam PKS pasal 22  Tahun 2023 tentang evaluasi bahwa yang realisasi di bawah 100 unit tidak dapatmengikuti PKS di tahun selanjutnya dan  jika ingin PKS lagi harus melewati tahap assessment.

“Realisasi penyaluran dana FLPP tahun 2023 tercapai sesuai target sebesar 229.000 unit dicapai lebih awal 13 hari dibandingkan dengan target FLPP pada tahun 2022 sebesar 226.000 unit. Pencapaian ini berkat kerja keras dari semua stakeholder, kenaikan harga tidak terlalu berpengaruh pada pencapaian target ini,” ujar Komisioner Bp Tapera, Adi Setianto.

Baca Juga: Begini Kriteria Calon Komisioner BP Tapera Versi Apersi

Lebih lanjut Adi Setianto menyampaikan bahwa tahun 2024 mendatang target yang harus dicapai sebesar 166.000 unit. Namun sesuai arahan dari pemerintah target tahun depan ini berpotensi menuju ke 220.000 unit.

“Tahun ini kami sudah menyeleksi bank penyalur, karena yang belum menyalurkan di atas 100 unit tidak bisa bekerjasama tahun ini. Dan tahun depan jika kami temukan masih terdapat rumah yang belum siap huni saat akad, maka kami akan mengeluarkan sanksi bagi bank dan pengembang. Mekanisme pemutusan kerjasama dengan bank dan pengembang perumahan akan dilakukan secara bertahap,” tegas Adi Setianto.

Sebagai upaya untuk terus menjaga bahwa rumah yang dibangun oleh pengembang dalam kesempatan yang sama, BP Tapera juga menggandeng 21 Asosiasi Pengembang Perumahan dalam PKS, tentang Rumah yang Layak Huni bagi MBR. Asosiasi ini menaungi pengembang perumahan pelaku pembangunan dan penyedia Rumah yang layak huni dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan bagi Masyarakat. Tujuan dari perjanjian ini agar para pihak bekerjasama aktif dalam mewujudkan rumah layak huni yang memenuhi aspek ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi: a. pemanfaatan data supply dan demand; b. pengelolaan aplikasi; c. pembangunan rumah layak huni; d. pembinaan atas pengendalian rumah layak huni; e. pemantauan dan evaluasiter hadap rumah layak huni;

“Kami akan memberikan potensi data demand MBR yang berminat memanfaatkan pembiayaan perumahan, sosialisasi dan pendampingan serta pembinaan kepada Asosiasi Pengembang sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi atas rumah yang dibangun oleh pengembang,” ujar Komisioner BP Tapera menjelaskan.

Baca Juga: Pembiayaan Perumahan bagi MBR Informal dapat Perhatian Khusus dari Pemerintah

Di lain pihak, Asosiasi Pengembang Perumahan, menurut Adi Setianto juga akan menyampaikan data supply pada aplikasi yang disediakan, memastikan anggotanya untuk melakukan registrasi ulang di aplikasi, memperbarui data stok rumah.

Upaya yang keras baik dari BP Tapera maupun Asosiasi Pengembang Perumahan untuk menjaga rumah subsidi adalah rumah yang berkualitas maka dalam PKS ini diberlakukan sanksi kepada pihak yang melanggar berupa surat teguran hingga penghentian sementara untuk anggota asosiasi pengembang yang tidak memenuhi kesepakatan bersama.

PerjalananTransformasi BP Tapera Digital Platform

Pada kesempatanini BP Tapera melakukan soft launching Tapera Digital Services (TDS), sekaligus memperkenalkan Maskot si Tapera yang akan selalu hadir menyapa di setiap media pendukung layanan BP Tapera,  untuk pertama kalinya.

TDS merupakan alat bantu BP Tapera dalam menjawab 4 isu strategis pembiayaan perumahan,  serta dalam mendukung dan mengelola informasi mismatch supply dan demand perumahan.

Baca Juga: Mengurai Tantangan Pembiayaan Perumahan Sektor Informal jadi Peluang

Soft Launching Tapera Digital Services ini juga menjadi tonggak BP Tapera dalam melakukan perjalanan transformasi BP Tapera menuju Layanan Berbasis Digital yang telah dimulai dengan peluncuran Tapera Mobile versi awal di pertengahan tahun 2023 lalu.

Dengan adanya Tapera Digital Services ini diharapkan dapat memperkenalkan dan menginisiasi standarisasi persyaratan administrasi pengajuan pembiayaan perumahan, baik dalam sisi persyaratan administrasi untuk ketersediaan, supply rumah maupun persyaratan administrasi pengajuan pembiayaan perumahan.

Baca Juga: Miliki Kualitas Prima, Perumahan Subsidi Besutan Infiniti Realty Ini Tuai Pujian

Pada masa Soft launching ini layanan TDS belum dibuka secara umum, adalah masa dimana BP Tapera melakukan pengetesan user experience serta kesiapan perlindungan konsumen sejalan dengan keamanan data peserta yang dalam prosesnya bekerjasama dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara)

Apresiasi kepada Mitra

BP Tapera dalam kesempatan yang sama, juga memberikan apresiasi kepada bank penyalur dan pengembang atas kontribusi dan pencapaian dalam penyaluran dana. Untuk kategori Bank dengan kontribusi penyaluran FLPP tertinggi tahun 2023, diberikan kepada Bank BTN, BTN Syariah dan BRI. Sedangkan untuk bank dengan pertumbuhan tertinggi secara year on year diberikankepada Bank BTN Syariah, BTN dan BRI.

Baca Juga: Dorong Kembalinya Kemenpera, Himperra Siap Beri Masukan Konstruktif ke Pemerintah

Sementara itu untuk kategori dengan capaian di atas komitmen awal tahun diraih oleh Bank BJB Syariah, Bank Sumsel Babel Syariah, Bank Kalsel Syariah, Sumut Syariah dan DKI Syariah. Sedangkan kategori bank dengan tingkat keterhunian rumah tertinggi tahun 2023 diberikan kepada Bank Mandiri, BTN Syariah, dan BSI. Sementara untuk kategori Asosiasi Pengembang Perumahandengan Kontribusi Penyaluran FLPP Tertinggi Tahun 2023 diperoleh oleh Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra). (zh1).

Redaksi@indonesiahousing.id

31 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *