Untuk pembangunan perumahan dan penataan kawasan perkotaan dan pesisir, pemerintah telah menyiapkan pembiayaan dari pinjaman luar negeri senilai USD 4,5 miliar (sekitar Rp 60 triliun) dengan bunga rendah. (Foto: Wamen PKP Fahri Hamzah/Istimewa).
JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Meski pelaksanaannya selama sekitar 7 bulan ini tertatih, namun pemerintah menegaskan komitmennya untuk memberantas kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perumahan dan penataan kawasan secara terintegrasi. Hal ini disampaikan, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, di Jakarta, Selasa (12/82025).
Menurut Fahri, berdasarkan pemetaan data hingga tingkat desil, pemerintah menemukan 20 juta rumah tidak layak huni, 9,8 juta keluarga membutuhkan rumah, dan sekitar 6 juta keluarga tinggal di rumah tidak layak yang bukan milik sendiri.
“Kelompok paling bawah ini yang akan kita prioritaskan. Di desa, misalnya, banyak keluarga punya tanah tapi rumahnya tidak layak. Kita akan jalankan renovasi atau bedah rumah menggunakan mekanisme BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dengan anggaran Rp21,8 juta per unit,” ujarnya.
Baca Juga: Wamen Fahri: Penting Bank Tanah Khusus Sektor Perumahan
Lebih lanjut Wamen Fahri menjelaskan, program akan dilakukan melalui koperasi bahan bangunan dan pendampingan teknis. Untuk kawasan perkotaan dan pesisir, pemerintah telah menyiapkan pembiayaan dari pinjaman luar negeri senilai USD 4,5 miliar (sekitar Rp 60 triliun) dengan bunga rendah. Fokusnya adalah penataan kawasan, termasuk relokasi rumah di pinggir sungai dan pantai, pembangunan hunian vertikal, serta penyediaan ruang publik di lantai dasar bangunan.
“Kita ingin sungai dan pantai bersih. Rumah yang terlalu dekat bibir sungai akan dipindahkan ke hunian vertikal 3-5 lantai. Lantai bawah jadi ruang publik, lantai atas untuk hunian. Dengan ini, limbah rumah tangga ke sungai bisa dihilangkan,” terangnya.
Baca Juga: Atasi Backlog, Wamen Fahri Usul Pembentukan Bulog Perumahan
Selain itu, pemerintah juga akan mengutamakan skema sewa (rusunawa) di daerah perkotaan padat untuk mengoreksi harga sewa yang terlalu tinggi. Kebijakan ini diharapkan menekan harga properti, menghapus kawasan kumuh, dan memecah pola hunian yang hanya terbagi antara rumah mewah dan rumah kumuh.
“Kunci keberhasilan ada pada pengendalian harga tanah melalui zonasi. Tanah negara harus diop-timalkan untuk rakyat. Kalau lahan dikendalikan, harga rumah bisa turun signifikan. Ini bukan sekadar membangun rumah, tapi membangun kawasan yang layak huni, ramah lingkungan, dan terjangkau,” tegasnya.
Baca Juga: Rumah Swadaya Berbasis Komunitas Dinilai Cocok untuk Pedesaan
Pemerintah memperkirakan program ini akan melibatkan anggaran sekitar Rp310 triliun per tahun, dengan potensi mendorong pertumbuhan ekonomi 0,6–1,3% secara nasional. Targetnya, dalam lima tahun, wajah kawasan kumuh di pinggir sungai dan pantai dapat berubah total. (zh1).
