Dengan struktur yang lebih operasional, Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R) ini diharapkan mampu menerjemahkan kebijakan perumahan pemerintah secara cepat dan berkelanjutan di lapangan.
JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID — Pemerintah berencana membentuk Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R) dalam waktu dekat. Rencana tersebut disampaikan oleh Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo yang menyebutkan bahwa pembentukan badan baru itu ditargetkan rampung pada pekan depan.
Adik Presiden Prabowo itu mengungkapkan, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, diproyeksikan akan ditunjuk sebagai pimpinan BP3R. ”Kehadiran badan ini diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan program pembangunan perumahan nasional, khususnya realisasi target tiga juta rumah per tahun,” ucap Hashim saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran penjualan perdana hunian vertikal yang dikembangkan PT Al Qilaa International Indonesia di Menara BTN, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).
Baca Juga:Dukung Program Perumahan Presiden Prabowo, Al Qilaa Rilis Hunian Vertikal di Kampung Bandan
Pembentukan BP3R ini menurut Hashim, telah memiliki landasan hukum dan merupakan keputusan langsung Presiden. Dengan struktur yang lebih operasional, badan ini diharapkan mampu mener-jemahkan kebijakan perumahan pemerintah secara cepat dan berkelanjutan di lapangan.
“Ada lembaga Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP), ada juga BP3R. Hal itu sudah ada dalam undang undang. Pak Prabowo memutusakan untuk mewujudkan badan tersebut. Maka dalam waktu singkat, saya kira mungkin minggu depan, akan dibentuk dengan pengurusnya nanti, dimana sebagai Kepala badan-nya pak Fahri Hamzah,” terang Hashim.
Lebih lanjut Hashim menjelaskan, ditujuknya Fahri Hamzah yang juga Wakil Menteri PKP merangkap Kepala BP3R, tujuannya untuk menerobos dan menanggulangi rintangan dan kendala yang ada di sektor perumahan.
“Dengan demikian saya (Hashim) ini tidak perlu terjun setiap hari. Kalau setiap ada kendala dan rintangan saya yang dipanggil, saya bisa jadi semakin kurus. Tapi kalau pak Fahri kan gak apa-apa. beliau kan gemoy, sejahtera,” tutur Hashim dengan nada bergurau.
Baca Juga: The HUD Institute: Perumahan Bukan Semata Persoalan Fisik Bangunan
Sementara itu, Pakar Properti Nasional yang juga anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Panangian Simanungkalit menilai, kehadiran BP3R menjadi jawaban atas kebutuhan percepatan realisasi janji pemerintah di sektor perumahan.
Ia menjelaskan, BP3R akan bertindak sebagai eksekutor pembangunan, termasuk menjalankan kebijakan hunian berimbang dan menyelesaikan berbagai persoalan teknis di industri properti.
“Ke depan akan ada pembagian peran yang jelas. Kementerian sebagai pembuat kebijakan, sementara BP3R menjadi pelaksana di lapangan,” ujar Panangian.
Baca Juga: Sektor Properti di Era Pemerintahan Baru Diyakini Lebih Prospektif
Ia optimistis, dengan kewenangan eksekutorial dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, BP3R memiliki peluang besar untuk merealisasikan target pembangunan tiga juta rumah. Bahkan, Panangian memproyeksikan tahun 2026 sebagai titik awal kebangkitan sektor properti nasional seiring beroperasinya badan tersebut.
”Pemerintah berharap pembentukan BP3R dapat mempercepat penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia,” pungkas Panangian. (zh1).
