Guna memperkecil angka kesenjangan kepemilikan rumah (backlog perumahan) di sektor industri, BP Tapera resmi menggandeng para pelaku usaha dan pengelola kawasan industri. Sinergi ini difokuskan pada penyediaan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi yang menyasar langsung para pekerja di kawasan manufaktur dan pusat industri strategis.
JAKARTA, WWW.INDONESIAHPUSING.ID – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendorong kolaborasi strategis dengan pengelola kawasan industri, pengembang, perbankan, dan investor untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi pekerja. Hal tersebut disampaikan dalam ATTEC Global Investment Forum yang menjadi bagian dari rangkaian Jakarta International Investment, Trade, Tourism, and SMEs Expo (JITEX) 2026 di JIEXPO Convention Centre, Kemayoran, Jakarta.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Asian Trade, Tourism and Economics Council (ATTEC) bersama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) ini menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas peluang perdagangan, investasi, serta pengembangan ekosistem ekonomi Indonesia.
Dalam sambutannya, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso menyampaikan bahwa kerja sama perdagangan internasional yang dibangun Indonesia tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekspor, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi investasi.
“Kita mempunyai banyak perjanjian dagang. Perjanjian tersebut tidak hanya memenuhi perdagangan, tetapi juga memenuhi investasi. Ketika kita mempunyai banyak peluang ekspor dan akses ekspor ke berbagai negara, dengan sendirinya investasi akan datang, terutama investasi yang berorientasi ekspor,” ujar Budi Santoso.
Baca Juga: Backlog Hunian Jakarta 39,36 Persen, Rusun Jadi Alternatif bagi Pekerja Perkotaan
Sementara itu, Ketua Umum Asian Trade, Tourism and Economics Council (ATTEC), Budihardjo Iduansjah, menyampaikan bahwa penguatan investasi perlu didukung dengan ekosistem yang lengkap, termasuk kebutuhan terhadap hunian bagi pekerja.
“Investasi di kawasan ekonomi dan industri tidak hanya membutuhkan pembangunan pabrik dan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan dukungan sumber daya manusia serta fasilitas pendukung, termasuk penyediaan rumah bagi para pekerja,” kata Budihardjo Iduansjah.
Dalam sesi forum diskusi, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, menyampaikan materi mengenai skema pembiayaan perumahan BP Tapera serta peluang kolaborasi dalam mendukung penyediaan hunian pekerja di kawasan industri.
Sid Herdi Kusuma menjelaskan bahwa perkembangan kawasan industri akan diikuti dengan peningkatan kebutuhan tenaga kerja. Oleh karena itu, kesejahteraan pekerja, termasuk akses terhadap kepemilikan rumah, menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan.
“Setiap kawasan industri menurut pandangan kami memerlukan sumber daya manusia yang mumpuni. Karena jumlah penyerapan pegawai dan kebutuhan pekerja akan terus meningkat seiring dengan berkembangnya kawasan industri,” ujar Sid Herdi Kusuma.
Menurutnya, salah satu bentuk kesejahteraan yang diharapkan pekerja adalah memiliki rumah sendiri. Melalui program pembiayaan perumahan, BP Tapera hadir untuk membantu masyarakat, khususnya pekerja di kawasan industri, agar memiliki akses terhadap hunian yang layak.
“Salah satu kesejahteraan yang selalu diharapkan oleh para pekerja itu adalah berumah. Di sinilah peran BP Tapera masuk,” jelasnya.
Baca Juga: Kementerian PKP-UI Siapkan 4.000 Kamar Hunian Mahasiswa di Depok, Jadi Role Model Nasional
Sid Herdi Kusuma menyampaikan bahwa dalam program tiga juta rumah, penerima manfaat KPR subsidi banyak berasal dari kalangan buruh yang bekerja di kawasan industri. Melihat kebutuhan tersebut, BP Tapera membuka peluang kolaborasi dengan pengelola kawasan industri untuk merancang dukungan perumahan pekerja secara lebih strategis.
“Kami ingin berkolaborasi bagaimana secara strategis dan terencana, kami bisa mendukung kawasan industri ini dengan perkembangan perumahannya,” ungkap Sid Herdi Kusuma.
Dalam mendukung penyaluran pembiayaan, BP Tapera bekerja sama dengan 43 mitra perbankan yang siap menyalurkan KPR subsidi. Berdasarkan data realisasi BP Tapera, hingga September 2026 penyaluran KPR Sejahtera FLPP telah mencapai sekitar 153.161 unit rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp19,1 triliun.
Sid Herdi Kusuma menjelaskan bahwa KPR subsidi memiliki sejumlah kemudahan bagi masyarakat, di antaranya uang muka yang ringan dan suku bunga tetap hingga kredit selesai.
“Melalui program ini DP-nya hanya perlu 1 persen saja. Suku bunganya 5 persen dan ini tidak berubah hingga KPR tersebut lunas dan rumah menjadi milik,” jelasnya.
Selain itu, program KPR subsidi juga memberikan tenor pembiayaan hingga 40 tahun sehingga masyarakat dapat memperoleh cicilan yang lebih terjangkau.
Baca Juga: Cicilan Lebih Ringan, BP Tapera Dorong FLPP Tenor 40 Tahun
“Dengan 700 ribu rupiah per bulan, masyarakat sudah dapat menghuni rumah dan mencicil rumah tersebut hingga lunas,” tambah Sid Herdi Kusuma.
BP Tapera juga menyediakan berbagai dukungan lain dalam program KPR subsidi, seperti bantuan uang muka sebesar Rp4 juta, pembebasan PPN, serta dukungan premi asuransi dari perbankan. Selain rumah tapak, BP Tapera turut mengembangkan skema KPR rusun subsidi bagi masyarakat yang ingin tinggal lebih dekat dengan lokasi kerja di kawasan perkotaan.
Melalui forum ATTEC Global Investment Forum, BP Tapera berharap semakin banyak terjalin kerja sama dengan investor, pengembang, dan pengelola kawasan industri untuk menciptakan ekosistem hunian pekerja yang terintegrasi.
“Ini yang selalu kita komunikasikan kepada masyarakat khususnya buruh, agar ini meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, dan pada akhirnya terjadi wealth creation bagi setiap individu tersebut,” tutup Sid Herdi Kusuma. (QQ-2).
