Unduk sektor perumahan, faktanya selama ini membangun 1 juta unit pun rasanya berat sekali, apalagi bicara janji para Capres yang membuat program untuk membangun 2 juta atau 3 juta per tahun, itu rasanya tidak mungkin. (Foto: Junaidi Abdillah/Istimewa).
INDONESIAHOUSING.ID, Jakarta— Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah, menilai visi-misi program perumahan rakyat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres – Cawapres) yang bertarung pada Pilpres 2024 tidak realistis dan sulit untuk diterapkan.
Karena itu menurut Junaidi, dalam menawarkan atau menjanjikan program yang akan dijalankan khususnya di sektor perumahan, para calon presiden dan calon wakil presiden hendaknya tetap berpikir realistis dan tidak menjual angan-angan semata.
Baca Juga: Adu Konsep Program Perumahan Para Capres di HUT Apersi ke 25
“Program yang akan dijalankan itu jangan mimpi terlalu tinggi. Kita bicara realita yang sudah ada saja, dari yang sudah berjalan selama ini terlihat bahwa mewujudkannya sangat berat. Apalagi jika bicara target bangun 2 juta, 3 juta unit hunian bahkan ada yang menjanjikan 5 juta unit, itu rasanya mimpi,” ujar Junaidi, di Kantor Pusat DPP Apersi, Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Lebih lanjut Ia menjelaskan, yang menjadi masalah utama jika program mimpi itu akan dijalankan salah satunya adalah anggaran dari mana. Negara memiliki keterbatasan anggaran karena masih ada keperluan negara lainnya dan dia memastikan belum pernah terjadi membangun hunian sampai dengan 2 juta unit sampai sekarang.
“Yang kita rasakan selama ini untuk membangun 1 juta unit pun rasanya berat sekali, apalagi bicara 2 juta atau 3 juta, itu rasanya tidak mungkin. Sekarang kita cuma bisa maksimal merumahkan rakyat Indonesia dengan jumlah yang real dan tidak tipu-tipu. Jadi sekali lagi menurut saya apa yang disampaikan oleh calon mengenai pembangunan rumah dengan sejumlah itu rasanya tidak mungkin,” tegas Junaidi.
Baca Juga: Prabowo – Gibran Tawarkan Program Aplikatif di Sektor Perumahan
Fakta di lapangan, menurut Junaidi, sudah menggambarkan bahwa kemampuan dalam membangun rumah untuk masyarakat sangat terbatas. Hal ini Junaidi dapat pastikan karena dirinya merupakan pelaku atau pengembang properti khususnya rumah sederhana yang sangat paham dan tahu kondisi di lapangan.
Apersi dengan jumlah anggota 3.500 pengembang, sambung Junaidi, dalam setahun rata-rata membangun 100.000 unit rumah subsidi dan 20.000 unit rumah komersial. Jika ditambah dengan kontribusi pengembang dari asosiasi lain, Junaidi masih belum yakin program tersebut bisa tercapai. Oleh karena itu dia berharap agar capres dan cawapres membuat program perumahan yang realistis dan jangan hanya tipu-tipu.
Baca Juga: Pasokan Rumah Subsidi Terhambat, Akhir Program Sejuta Rumah?
Lebih lanjut dijelaskan Junaidi, yang diharapkan oleh pengusaha khususnya pengembang properti saat ini adalah kepastian investasi karena selama ini banyak terjadi perberubahan aturan dan kebijakan dalam perizininan. Dengan begitu, kata dia, maka bisnis properti menjadi tidak kondusif karena tidak konsistennya aturan.
“Perlu diperhatikan adanya kemudahan bagi pelaku usaha. Permasalahan perumahan memang harus dibedah tuntas bukan hanya bicara target. Kami pengembang ingin tahu konsep apa yang sangat tepat dan masuk akal untuk mewujudkan target tersebut. Kami tidak bicara angka perumahan tapi manusia,” tutur Junaidi.
Baca Juga: Begini Pentingnya Peran Asosiasi Pengembang dalam Program Perumahan
Program perumahan dari pemerintah mendatang merupakan program untuk lima tahun. Oleh karena itu, Junaidi menekankan bagaimana agar masyarakat punya rumah layak huni, bagaimana penghasilan masyarakat bisa membuat mereka membeli rumah. Hal ini juga terkait dengan kenaikan harga tanah dan bahan bangunan sehingga perlu keseimbangan penghasilan masyarakat.
“Sekali lagi kami tegaskan ini bukan hanya bicara angka-angka, tapi bagaimana masyarakat bisa menikmati fasilitas program pemerintah selama lima tahun ke depan. Makanya saya melihat ketiga calon presiden mengenai program perumahan, masih belum realistis karena hanya bermain angka karena sulit dapat rumah, bukan pada program fundamental,” kata Junaidi.
Junaidi mencontohkan target zero backlog tahun 2045, yang menurut dia merupakan target yang tidak mungkin tercapai dengan mudah. Bagaimana mau zero, kata dia, sementara pertumbuhan penduduk terus bertambah. Setiap orang ingin memiliki rumah ketika telah menikah. “Saya pikir tidak mungkin 27 tahun lagi zero backlog. Kecuali hingga 2045 dilarang menikah dan punya anak,” seloroh Junaidi.
Baca Juga: Ini 6 Usulan BTN untuk Mencapai Zero Backlog Perumahan di 2045
Menyinggung perlunya kementerian khusus, Junaidi kembali menekankan bahwa untuk fokus membangun rumah bagi masyarakat, maka sangat perlu dihidupkan kembali kementerian perumahan. Dia mengusulkan, bisa saja digabungkan menjadi Kementerian Perumahan dan Perkotaan karena dua sektor ini sangat sejalan.
“Apersi butuh lembaga badan khusus perumahan karena kalau digabung seperti saat ini kesannya seperti kurang perhatian. Anggaran kementerian yang digabung dengan perumahan dan berdiri sendiri pasti beda. Konstruksi itu berat maka juga diperlukan kementerian pekerjaan umum sehingga tidak terpecah tugasnya. Perumahan rakyat itu adalah memanusiakan manusia sehingga berbeda,” pungkas Junaidi. (zh1).
24 Comments