Untuk urusan sertipikat, Menteri Hadi Tjahjanto  sudah menargetkan bahwa sebelum atau berakhirnya tahun 2022 akan ada kota/kabupaten yang sudah berstatus kota/kabupaten lengkap. Artinya seluruh kota/kabupaten itu sudah disertipikatkan tanahnya. (foto: istimewa)

INDONESIAHOUSING. ID, Jakarta –  Hadir dalam acara Podkabs (Podcast Kabinet dan Setkab) pada pertenghan Juni 2022 lalu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Hadi Tjahjanto memaparkan target, tantangan, dan strategi dalam mengurai masalah agraria dan tata ruang di tanah air.

Pada kesempatan itu, Menteri Hadi Tjahjanto yang juga Mantan Panglima TNI itu mengungkapkan akan fokus menyelesaikan tiga persoalan yaitu sertifikat tanah milik rakyat, konflik agraria, serta lahan dan tata ruang di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ketiga prioritas tersebut, ujarnya, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Menteri Hadi Tjahjanto Gercep Tuntaskan Sengketa Lahan di Kediri

“Perintahnya adalah yang pertama agar program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) sertifikat ini dilanjutkan sesuai dengan target 126 juta, saat ini sudah terealisasi sebanyak 80 juta. Kemudian, yang kedua adalah menyelesaikan konflik agraria, dan selanjutnya menyelesaikan tata ruang Ibu Kota Nusantara (IKN),” ujar Hadi Tjahjanto

Ya, sosok Hadi Tjahjanto sendiri sudah begitu familiar bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Lahir pada 8 November 1963 silam dari keluarga yang sederhana, Hadi Tjahjanto memulai karir sebagai perwira di TNI Angkatan Udara.

Karir Hadi Tjahjanto terus meroket hingga diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) pada 2017. Dan pada tahun yang sama, ia mengemban posisi tertinggi di TNI, yakni sebagai Panglima TNI ke-20 periode 2017-2021. Tak berhenti di situ, usai meraih puncak karier militernya, kini Hadi Tjahjanto dipercaya Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo untuk memegang kendali urusan pertanahan dan tata ruang di Indonesia.

Sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, ia telah menyusun strategi untuk mewujudkan arahan Presiden RI, antara lain percepatan pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sesuai dengan target seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar. Kemudian, menyelesaikan sengketa dan konflik agraria, serta menuntaskan urusan pertanahan untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara.

“Untuk mencapai target, dengan kondisi saat ini dan situasi di lapangan yang ada, itu saya katakan 95%. Saya berani mengatakan itu. Hanya 5 persentase kegagalan. Karena itu saya harus turun ke lapangan,” ujar Hadi Tjahjanto saat menjadi narasumber dalam Podcast Kabinet dan Sekretariat Kabinet (Podkabs) yang berlangsung di Gedung 3 Sekretariat Kabinet RI, Jakarta, Jumat (24/06/2022).

Meski optimis, ia mengaku menemukan tantangan di lapangan yang harus segera dituntaskan. “Hampir semuanya menjadi tantangan karena saya harus bekerja serius. Untuk sertipikat sendiri saya sudah punya target bahwa sebelum atau berakhirnya tahun 2022 itu ada kota/kabupaten yang sudah berstatus kota/kabupaten lengkap. Artinya seluruh kota/kabupaten itu sudah disertipikatkan tanahnya,” jelas Hadi Tjahjanto.

Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Luncurkan G-Mall

“Kalau seandainya itu sudah terjadi, kita bisa sampaikan bahwa wilayah itu adalah wilayah yang memberlakukan hukum positif. Artinya hukum positif, Ketika ada investor datang tenang, karena semua sudah tersertipikat dengan baik, aman,” tambahnya.

Selain itu, hukum positif juga dapat menekan jumlah mafia tanah. “Kemudian ada mafia tanah, dia tidak bisa mengaku-ngaku, langsung kita pidanakan. Itu target saya. Saat ini belum ada wilayah-wilayah yang memberlakukan hukum positif,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN. (qq7)