BP Tapera berkomitmen akan terus mendukung upaya pemerintah terkait penyediaan hunian bagi masyarakat, termasuk warga Lampung dan TNI AL, melalui pembiayaan hunian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dan Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menggelar pertemuan bersama dengan Pemerintah Provinsi Lampung guna membahas program hunian bagi masyarakat lampung. Pertemuan tersebut diselenggarakan di Kantor Kementerian PKP di Jakarta, Jumat, (20/2/26).
Dalam kesempatan itu, hadir juga Gubernur Provinsi Lampung, Rahmat Mirzani Djausal bersama ja-jaran, dan menyambut baik dorongan dari pemerintah pusat tersebut. “Kami juga berharap ke depannya lampung harus ada rusun subsidi di tengah kota,” ujarnya.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan, pihaknya turut dan ber-komitmen mendukung upaya pemerintah pusat terkait penyediaan hunian ini melalui bantuan pembiayaan hunian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Baca Juga: Awal Tahun Positif, BP Tapera Optimis Target 2026 Tercapai
“Saat ini tercatat di BP Tapera, setidaknya telah ada sekitar 60.300 unit rumah di lampung. Dan kami siap untuk sosialisasikan kepada warga lampung,” ujar Heru.
Hunian Bagi TNI AL
Seusai pertemuan dengan pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Menteri PKP dan Komisoner BP Tapera melanjutkan kegiatan dengan menerima rombongan Kepala Staf Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia (KASAL TNI). Pertemuan ini juga membahas soal yang sama, yakni rencana pembangunan hunian pertama bagi angoota TNI Angkatan Laut.
Pada kesempatan itu, KASAL TNI, Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan data-data lahan yang ada dan berpotensi untuk dibangun menjadi hunian khususnya untuk rumah susun bersubsidi.
”Kami memberikan apresiasi atas dukungan dan upaya pemerintah ini untuk mendukung kinerja dari Staf TNI AL dengan membangun hunian yang layak, sehat dan lokasi startegis,” ujarnya.
KASAL menlanjutkan, mayoritas kondisi staf atau anggota TNI AL saat ini bertempat tinggal cukup jauh dari lokasi atau tempat mereka berkerja. ”Apabila direalisasikan dekat dengan tempat kerja, tentunya ini sangat membantu bagi kesigapan pasukan apabila ada panggilan. Dan kami sangat mendukung akan hal ini,” tegasnya.
Capaian, realisasi dan rencana pemerintah di sektor hunian ini turut dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sari Yuliati, yang saat itu turut hadir bersama rombongan DPR dalam agenda pertemuan ini. “Pertemuan ini luar biasa. Bagaimana program pro rakyat ini berasaskan keadilan dan tepat sasaran, tidak ada hal yang bias yang dapat merugikan masyarakat maupun pemerintah,” ujar Sari.
Pada kesempatan yang sama, Menteri PKP, Maruarar Sirait menyampaikan ucapan terimakasih atas dukungan yang diberikan dari berbagai pihak. “Baik DPR, Pemerintah Daerah, maupun unsur pemerintah lainnya memberikan bantuan dan dukungan luar biasa kepada kami, termasuk dari segi masukan maupun penyelenggaraan kegiatan,” kata Menteri Ara. (QQ-2).
