IH, Jakarta – Pengembang rumah murah bersubsidi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih memiliki komitmen tinggi untuk memasok rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun diakui masih banyak kendala di lapangan selain hambatan pembiayaan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah yakni kepastian pasokan listrik dan air bersih ke lokasi perumahan.
“Jaringan listrik di NTB agak susah, karena untuk rumah subsidi kan pemgembang tidak bisa hibah instalasi. Jadi kami harus menunggu lama. REI NTB sudah mencoba bermusyawarah dengan PLN dan mereka minta data berapa jumlah rumah yang dibangun supaya bisa diajukan anggarannya,” ujar Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) NTB Miftahudin Maruf di Jakarta, pekan lalu.
Sedangkan untuk jaringan pipa PDAM, ungkap dia, saat ini polanya pengembang harus membiayai sendiri pemasangan jaringan pipa melalui anggaran yang dibuat perusahaan air minum setempat. Di Sumbawa misalnya, investasi yang ditanggung pengembang mencapai Rp 750 juta untuk 500 rumah. Ma’ruf berharap kepada pemerintah agar memberikan support penuh untuk penyediaan listrik dan air rumah untuk perumahan subsidi.
Terkait modal kerja untuk pengembang rumah subsidi, REI NTB berharap Bank BTN dapat menekan bunga kredit konstruksi khusus bagi pengembang rumah rakyat. Kalau sekarang berkisar 13,5 persen, idealnya diharapkan hanya 8 persen-10 persen.
“Kami minta bisa ada bunga khusus untuk pengembang rumah FLPP. Kalau sekarang masih tinggi, sehingga memberatkan. Ilustrasi kalau pinjam Rp 1 miliar, maka setiap bulan berarti kehilangan satu rumah untuk bayar bunganya,” keluh Maruf.
Perubahan skim pembiayaan rumah subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dilaporkan anggarannya sudah habis ke SSB diakui Maruf, turut memengaruhi realisasi target pembangunan rumah sederhana sehat (RSh) di provinsi tersebut.
Dari target tahun ini sebanyak 2.500 – 3.000 unit, hingga Agustus 2016 baru terealisasi sekitar 50%. Padahal pasokan dari anggota cukup stabil, namun belum bisa akad kredit.
“Skim pembiayaan yang berubah-ubah bikin susah, karena perbankan butuh ada aturan yang jelas dulu. Saat ini di seluruh NTB ada sekitar 750 unit rumah subsidi yang tertunda akad kreditnya menunggu kejelasan skim subsidi selisih bunga sebagai pengganti FLPP,” ujar dia.