Jakarta, IH—Ketua Kehormatan Real Estate Indonesia (REI), Lukman Purnomosidi, mengatakan di Jakarta hari ini bahwa pendekatan politik cenderung diperlukan menangani persoalan pasokan rumah pekerja di Indonesia.
“Sebab, kita bisa mencermati bahwa pendekatan ekonomi yang dilakukan, tidak memadai,” kata dia dalam acara forum diskusi yang digelar oleh Majalah Indonesia Housing.
Lukman mengatakan, saat ini ada pasar rumah pekerja, dan di situ ada permintaan tentunya ada. Untuk pembiayaan, ada kredit pemilikan rumah (KPR) dari BTN. Dan di situ, ada subsidi bunga dan uang muka. “Namun faktanya, penanganan ekonomi  belum cukup,” kata dia.
Kurangnya pemenuhan kebutuhan rumah pekerja adalah bagian dari persoalan kurangnya pemenuhan kebutuhan rumah sederhana secara menyeluruh. Dari 19 juta pekerja peserta Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan),  ada tujuh juta yang sudah punya rumah.
“Jadi, mayoritas pekerja peserta BPJS tersebut belum punya rumah,” dia berkata.
Pihaknya punya pengalaman membangun 5.000-an unit rumah pekerja. Dulu, rumah tipe 21 masih seharga Rp 36 juta, dan kini harga itu sudah di Rp 130 juta.
Industrialisasi dan globalisasi berdampak kepada biaya transportasi. Akibatnya, formula pembiayaan pemilikan rumah pekerja, tidak memadai saat ini. Dulu, penyisihan 1/3 dari total penghasilan, bisa diadakan untuk mengangsur KPR.
“Tapi sekarang, sering tidak memadai lagi karena naiknya berbagai biaya seperti transportasi, komunikasi, sandang, pangan, dan lain-lain,” dia berkata lagi.
Sumber Foto Pekerja Pabrik: Papasemar.com