Peringatan Menkeu Sri Mulyani bisa jadi sinyal kencang agar mewaspadai darurat pembiayaan perumahan rakyat khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
INDONESIAHOUSING.ID, Jakarta— Ramainya pemberitaan statement Menteri Keuangan Sri Mulayani yang menyebut masyarakat Indonesia terutama kalangan milenial semkain sulit untuk membeli rumah karena tren kenaikan suku bunga acuan, mendapat tanggapan serius dari berbagai pihak.
“Untuk membeli rumah 15 tahun mencicil di awal berat, suku bunga dulu, prinsipalnya di belakang. Itu karena dengan harga rumah tersebut dan interest rate sekarang harus diwaspadai karena cenderung naik dengan inflasi tinggi,” ungkap Sri Mulyani dalam Acara Securitization Summit 2022, di Jakarta, Rabu (6/7/2022).
Baca Juga: Masalah Klasik Kembali Membelenggu Sektor Perumahan
Menanggapi hal tersebut, Ketua Konsorsium Nasional Perumahan Rakyat (Kornas Pera) menyikapi dengan keraguan.
“Dari sisi “wow”-nya, Menteri Sri Mulyani ternyata sangat peduli dan menjadikan perumahan rakyat sebagai indikator pasang surut perekonomian, atau bukan bidang yang disisihkan seperti yang selama ini dirasakan sektor perumahan di tanah air,” kata Ketua Kornas Pera Muhammad Joni, kepada media, Selasa, (12/7/2022).
Kendati demikian menurut Joni, peringatan Menkeu Sri Mulyani bisa jadi sinyal kencang agar mewaspadai darurat pembiayaan perumahan rakyat khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Tanda bahaya Menkeu Sri Mulyani ini clear and present ancaman tepat sasaran dan target program sejuta rumah,” imbuhnya.
Baca Juga: Tekan Backlog Perumahan, BTN Dorong Implementasi Sekuritisasi Aset di Indonesia
Lebih lanjut Joni mengatakan, alarm kencang Sri Mulyani itu musti ditindaklanjuti dengan membongkar secara mendasar dan struktur kebijakan pembiayaan perumahan MBR, baik moneter, fiskal, maupun inovasi skim pembiayaan.
“Tantangannya menciptakan ekologi pembiayaan jangka panjang dan murah, dalam arti yang sebenarnya dengan efisiensi cost of fund, inovasi pembiayaan perumahan MBR Non Formal, dan mengatasi hambatan setiap items rantai pasok pembiayaan dan penyediaaan Perumahan MBR,” tegas Muhammad Joni yang juga Advokat dan Sekretaris Umum The HUD Institute. (zh1)
28 Comments