Jakarta—IH: Pembangunan perumahan rakyat di Indonesia jelas tidak bisa dipisahkan dari politisi kelahiran Sibolga, Sumatera Utara ini. Betapa tidak, sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat periode 1993-1998, Akbar Tandjung berperan besar dalam penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Reandah (MBR). Dan bisa dikatakan, pada periode tersebut, industri perumahan nasional begitu bergairah.
Apa saja yang dilakukan Bang Akbar untuk menjamin ketersediaan hunian bagi rakyat tersebut? Bagaimana Politikus Partai Golkar melihat program sejuta rumah pemerintahan Jokowi-JK? Kepada Indonesia Housing, Maha Guru Partai Golkar ini menuturkan. Berikut kutipannya:
Pada masa Anda menjabat Menteri Negara Perumahan Rakyat, industri perumahan (termasuk RSh) di tanah air bisa dikatakan sangat bergairah. Kebijakan apa yang Anda terapkan untuk semua itu?
Sebagai penerus dua Menteri Perumahan sebelumnya, yaitu Cosmas Batubara, dan Siswono Yudohusodo, tugas saya tentu melanjutkan apa yang dirintis menteri-menteri terdahulu. Pak Siswono pun juga demikian, melanjutkan apa yang sudah dijalankan Pak Cosmas.
Nah, saya kemudian mengidentifikasi, kesimpulan saya memang ada tiga sisi dalam pembangunan perumahan dilakukan dari prespektif pemerintah, pelaku perumahan diluar pemerintah, dan masyarakat. Kalau dari persepektif pemerintah, ya pembangunan perumahan dilakukan oleh perumnas, prespektif pelaku perumahan diluar pemerintah tentu adalah pengembang di bawah naungan REI, dan ketiga dari masyarakat.
Dimana Peran Kementerian Negara Perumahan Rakyat yang Anda pimpin waktu itu?
Fungsi saya adalah bagaimana mempercepat penyediaan rumah sebagaimana yang diamanatkan dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang kemudian dijabarkan oleh pemerintah, dimana pada waktu itu untuk pelita 6 diproyeksikan hingga 500 ribu rumah untuk kepentingan masyarakat terutama masyarakat perpedapatan menengah ke bawah.
Karena itu, saya punya kepentingan untuk mendorong para stakeholders yang terkait pembangunan perumahan, bagaimana mereka bisa pro aktif dalam pembangunan perumahan maupun pembangunan properti lainnya. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan perumahan yang bisa terjangkau oleh masyarakat sesuai dengan pendapatannya, dan bagaimana penyediaan dana pembangunan perumahan dalam hal ini adalah perbankan.
Artinya Prinsip kelayakan dan keterjangkaun menjadi acuan bagi Kemenpera dalam membangun rumah sederhana?
Ya, dari itu pertama yang saya lihat adalah Perumnas, dan saya berupaya untuk memberikan dorongan kepada Perumnas agar mereka bisa melaksanakan tugasnya menyediakan rumah bagi masyarakat dengan prinsip keterjangkauan dan kelayakan tersebut. Artinya kelayakan, rumah itu layak dihuni oleh masyarakat dan keterjangkauan, rumah itu terjangkau oleh pendapatan masyarakat. Salah satu yang paling prinsip adalah tentang ketersediaan lahan, maka munculah istilah land banking. di seluruh Indonesia Perumnas punya pengalaman tentang hal ini.
Waktu itu apakah ada support dari Pemerintah menyediakan bantuan pembiayaan?
Pemerintah menyediakan dalam bentuk KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia), dimana waktu itu BI dan pemerintah menyediakan sumber-sumber dana-dana murah untuk pembiayaan perumahan, dimana perbankan mengalokasikan dana untuk KPR bagi masyarakat. Dengan demikian, KPR-nya juga menjadi murah karena dapat dananya pun dana yang murah dari KLBI. Jadi, bank indonesia menyerahkan ke bank, oleh bank digunakan untuk memperkuat pendanaan kredit rumah dengan suku bunga yang rendah.
Pandangan Presiden Soeharto soal perumahan kala itu bagaimana?
Saya secara rutin tentu melapor kepada Pak Harto soal perkembangan pembangunan perumahan, kemudian beliau memberikan arahan kepada saya agar betul betul memperhatikan penyediaan perumahan bagi MBR agar mereka berkesempatan mendapatkan rumah sesuai dengan kemampuan mereka. Itu makanya saya terapkan prinsip kelayakan dan keterjangkauan. Beliau (Suharto) itu sangat mengerti soal detail pembangunan perumahan. Misalnya soal semen, bila harganya mahal, maka kami akan mendorong agar industri semen mampu memproduksi dengan kualitas bagus dan harga terjangkau.
Kalau kita lihat political will pada zaman itu luar biasa soal perumahan?
Memang bener. Bahkan kami ketika HUT RI ke-50 sempat melakukan peresmian pembangunan perumahan secara nasional, dimana Pak Harto sendiri yang meresmikan waktu itu sekitar 95 ribu-100 ribu unit. Nah itulah yang kita lakukan dan ternyata berjalan dengan baik.
Tapi sekarang untuk membangun 50 ribu unit aja sangat susah. Menurut Anda persoalannya dimana?
Kita harus lihat dulu lah permasalahannya apa, karena akan terkait berbagai hal. Kalau kita kan, ikut membantu dan mendorong dari sisi pembiayaan. Demikian juga masalah yang dihadapi pengembang, bagaimana cara mendapatkan tanah yang murah. Dalam konteks itu, saya juga merintis pembangunan perumahan satu kawasan baru di Maja-Banten. Itu luar biasa tanggapan dari pengembang. Mereka mendapatkan lahan dengan murah dalam satu kawasan. Nah, itulah yang kita dorong dalam hal mendapatkan tanah yang secara hitung hitungan teknis memungkinkan dia membangun rumah, apalagi dengan konsep 1 3 6.
Faktor yang mempengaruhi pembangunan perumahan cepat atau lambat?
Yang pertama tentu politik.Artinya ada kemaun politik pemerintah untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat. Lalu, kita memperhatikan dalam rangka untuk mewujudkan kemauan politik, apa yang kita katakan tadi itu, ketersediaan lahan, dana, pelaku pembangunan kita perhatikan masalah masalah yang mereka hadapi. Saya waktu itu juga punya prinsip supaya pemerintah itu dalam pembangunan infrastruktur, terutama kereta api, kiri kanan 100 meter supaya disiapkan tanah untuk pembangunan perumahan seperti jalur ke maja. Maka dari itu saya minta PU agar memperhatikan pembangunan kereta api dan double tranck, ini kan perlu koordinasi dan tergantung kita harus pro aktif.
Bidang perumahan saat ini sepertinya dititipkan ke Kementerian PU, menurut Anda?
Kalau kita lihat dibeberapa negara, perumahan itu selalu dikaitkan dengan pembangunan kota. Bagusnya Kemeterian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan, karena terkait dengan tata ruang. Kalau dulukan desa, sekarang sudah kota semua.
Apakah Anda optimis program sejuta rumah pemerintah saat ini akan sukses?
Kalau semata-mata mengandalkan pemerintah ya berat lah. Tapi bagaimana pemerintah mengkoordinasikan saja dengan semua institusi pembangunan perumahan. Pengembang tidak akan mau bangun kalau tidak ada kemudahan. (Faeyza)
Nama Lengkap : Ir.Akbar Tanjung
Profesi : Politisi
Agama : Islam
Tempat Lahir   : Sibolga, Sumatera Utara
Tanggal Lahir : Selasa, 14 Agustus 1945
Zodiac : Leo
Warga Negara : Indonesia
Istri : Dra. Krisnina Maharani, MSi
Anak : Fitri Krisnawati, Karmia Krissanty, Triana Krisandini, Sekar Krisnauli