BP Tapera mempercepat berbagai strategi untuk mengejar target penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 350.000 unit pada 2026. Hingga 25 September 2026, realisasi FLPP baru mencapai 158.010 unit senilai Rp19,66 triliun atau 45,15 persen dari target, sehingga percepatan penyaluran diperlukan hingga akhir tahun.
JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – BP Tapera menghadapi tantangan besar dalam mengejar target dana bantuan pembiayaan perumahan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) tahun 2026. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan realisasi penyaluran FLPP Tahun 2026 hingga 25 September 2026 mencapai 158.010 unit senilai Rp19,66 Triliun, atau sebesar 45,15% dari target 350.000 unit. Untuk mengejar target, penyaluran harus meningkat menjadi sekitar 65 ribu unit per bulan pada Oktober–Desember.
BP Tapera melihat tantangan ini dari sisi suplay (penyediaan hunian) dan demand (permintaan). Dalam hal penyediaan hunian, meningkatnya biaya pembangunan rumah dikarenakan adanya peningkatan komponen karena penyesuaian inflasi dan kenaikan harga lahan menjadi tantangan tersendiri.
Data BPS menunjukkan inflasi Bangunan Tempat Tinggal mencapai 10,03% (yoy) pada Agustus 2026, sementara inflasi kelompok konstruksi mencapai 9,52% (yoy). Di sisi lain, batas harga rumah subsidi tapak praktis belum mengalami penyesuaian sejak ketentuan harga yang ditetapkan untuk tahun 2024 dan masih dipertahankan pada 2026. Kondisi ini menekan margin pengembang dan berpotensi memengaruhi kecepatan penyediaan rumah subsidi.
Dari sisi permintaan juga terdapat kendala seperti masih banyaknya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mengajukan KPR terjerat pada pinjaman konsumtif, sehingga terkendala pada SLIK OJK. Preferensi lokasi rumah yang dinilai jauh dari keterjangkauan akses pusat aktifitas, juga membuat masyarakat pada akhirnya mempertimbangkan kembali untuk mengajukan KPR.
Selain hambatan dari sisi konsumen pada proses verifikasi kredit, SLIK, dan kelayakan debitur, terdapat juga kedala pada sisi penyediaan rumah seperti aspek perizinan, pemanfaatan tata ruang, sertifikasi lahan, penerbitan PBG, serta penyediaan infrastruktur dasar dan utilitas yang menjadi kewenangan berbagai instansi lain.
Walaupun demikian, BP Tapera telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mengejar target FLPP 2026, antara lain optimalisasi sinergi dengan berbagai segementasi seperti Kementerian/Lembaga, Komunitas dan kampus, BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta, Kawasan Industri, dan Pekerja sektor Informal dalam rangka penyebarluasan informasi program KPR Sejahtera FLPP. Terdapat potensi realisasi FLPP sebanyak 49.830 calon debitur yang saat ini masih dalam proses subsidi checking, analisa kredit, SP3K, proses trilogi hingga akad kredit.
Lebih lanjut Heru menyampaikan BP Tapera secara intensif melakukan koordinasi bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN untuk menyelesaikan perizinan di daerah agar semakin mudah. Terkait hambatan pada sisi konsumen, BP Tapera juga aktif dalam mendukung implementasi kebijakan relaksasi SLIK OJK untuk outstanding kredit di bawah 1 juta tidak menghalangi pengajuan KPR Subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
BP Tapera juga terus menindaklanjuti Keputusan Menteri PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026 terkait rumah susun subsidi, dengan sosialisasi untuk mengundang para pengembang rumah susun untuk mengunggah produk hunian mereka ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang), sehingga pilihan hunian subsidi dapat semakin beragam dan mendukung perluasan akses pembiayaan perumahan bagi MBR.
“Kami menindaklanjuti arahan Menteri PKP melalui berbagai langkah percepatan, termasuk implementasi Kepmen PKP Nomor 1721 Tahun 2026 tentang Rusun Subsidi dengan tenor hingga 40 tahun. BP Tapera telah mengundang para pengembang rumah susun untuk mengunggah produknya ke aplikasi SiKumbang. Kami juga menyiapkan percepatan realisasi melalui rencana akad massal pada Desember mendatang, yang tidak hanya mencakup rumah tapak subsidi, tetapi juga rumah susun subsidi,” jelas Heru Pudyo Nugroho.
Baca Juga: Kejar Target FLPP 2026, BP Tapera Siapkan Akad Massal 71.000 Rumah
Disampaikannya juga oleh Heru, BP Tapera saat ini juga berpartisipasi secara aktif pada insiatif kebijakan baru untuk dapat mendorong realisasi FLPP melalui kebijakan rumah recycle, atau alih kepemilikan rumah subsidi.
Sebagai bagian dari strategi percepatan, BP Tapera juga tengah mempersiapkan akad massal sekitar 71.000 unit rumah subsidi pada Desember 2026 mendatang. Kegiatan ini yang direncanakan berlangsung di Jawa Timur pada Desember 2026 tersebut akan mencakup rumah tapak subsidi dan rumah susun subsidi. Namun, akad massal saja tidak cukup karena masih ada sekitar 125 ribu unit yang harus direalisasikan melalui percepatan realisasi pembiayaan KPR Subsidi.
Guna meningkatkan layanannya, BP Tapera terus melakukan evaluasi berkala, peningkatan kualitas SDM, penguatan sinergi dengan pengembang dan perbankan penyalur, serta perluasan realisasi rumah tapak dan rumah susun subsidi. Upaya ini diharapkan dapat mengoptimalkan capaian target tahun 2026 sekaligus memperluas akses kepemilikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam rangka memastikan perlindungan konsumen, BP Tapera saat ini berinovasi dengan menerapkan trilogi stok untuk memastikan rumah yang disediakan oleh para pengembang adalah rumah yang siap huni. Inovasi tersebut dirangkum melalui inisiasi rumah.go.id untuk menciptakan ekosistem perumahan yang memudahkan masyarakat dalam mengakses FLPP.
Tentu saja percepatan penyaluran FLPP ini juga memerlukan keterlibatan pemerintah daerah, ATR/BPN, Kementerian PKP, perbankan, PLN, PDAM, dan pengembang perumahan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang resmi menghapus catatan atau riwayat kredit dengan total sisa utang (outstanding) di bawah Rp1 juta dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan solusi atas isu supply terkait Lahan Baku Sawah (LBS) agar tidak menghambat pembangunan rumah subsidi.
Baca Juga: BP Tapera Perluas Sosialisasi KPR FLPP, Dorong Masyarakat Segera Wujudkan Rumah Pertama
Dengan demikian, keberhasilan mencapai target 350 ribu unit tidak hanya bergantung pada ketersediaan pembiayaan FLPP, tetapi juga pada kesiapan supply rumah, percepatan perizinan, koordinasi lintas sektor, serta kemampuan seluruh pemangku kepentingan menyelesaikan bottleneck dari hulu hingga akad kredit. “BP Tapera terus berusaha dengan berbagai strategi agar target KPR Sejahtera FLPP tercapai pada 2026,” pungas Heru.
Perkuat Sinergi Kesiapan Rumah Susun Subsidi Ready Stock
BP Tapera menggelar Pembahasan Implementasi Sistem dan Kesiapan Rumah Susun Subsidi Ready Stock bersama dengan para mitra kerjanya di kantor BP Tapera pada 24 September 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam memastikan kesiapan ekosistem pembiayaan perumahan, mulai dari penyediaan hunian, penguatan sistem informasi, hingga percepatan proses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dalam forum tersebut BP Tapera bersama para pemangku kepentingan membahas sejumlah langkah strategis, meliputi penguatan pendataan rumah susun subsidi, kesiapan sistem pendukung, peningkatan koordinasi dengan bank penyalur, serta optimalisasi proses penyaluran pembiayaan agar realisasi FLPP dapat terus meningkat.
BP Tapera mendorong para bank penyalur untuk terus mengoptimalkan proses pembiayaan, mulai dari verifikasi calon penerima, analisis kredit, penerbitan Surat Pemesanan Rumah (SPR), hingga pelaksanaan akad kredit. Selain percepatan proses pembiayaan, BP Tapera juga mendorong penguatan kualitas data rumah susun subsidi melalui pemanfaatan sistem informasi yang tersedia.
Data yang akurat dan terkini menjadi bagian penting dalam memastikan ketersediaan hunian dapat teridentifikasi dengan baik serta mendukung proses penghubungan antara hunian yang tersedia dengan kebutuhan pembiayaan masyarakat.
BP Tapera juga meminta dukungan asosiasi pengembang untuk terus melakukan pembaruan data pembangunan serta memastikan kelengkapan administrasi yang diperlukan agar proses penyaluran pembiayaan dapat berjalan lebih efektif.
Baca Juga: BP Tapera Catat FLPP 150.750 Unit hingga September 2026
Dalam sesi diskusi, bank penyalur menyampaikan kesiapan dalam mendukung implementasi program, termasuk penyesuaian sistem pembiayaan, proses administrasi, serta koordinasi teknis yang diperlukan. Rapat juga membahas kesiapan implementasi pembiayaan dengan jangka waktu hingga 40 tahun. Sejumlah bank penyalur telah melakukan persiapan penyesuaian sistem, sementara sebagian lainnya masih dalam proses penyelesaian agar implementasi dapat berjalan sesuai ketentuan.
Selain itu, BP Tapera menyampaikan perkembangan pembahasan terkait rencana kebijakan rumah recycle yang sedang disiapkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta petunjuk teknisnya. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian terhadap rumah yang sebelumnya mengalami kendala dalam proses penyaluran sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui rapat koordinasi ini, BP Tapera berharap sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang semakin kuat dalam mendukung percepatan penyediaan hunian subsidi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan FLPP, serta memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap rumah yang layak dan terjangkau. (ZH-1).
