Seremoni pembukaan Rapat Kerja Realestat Indonesia DKI Jakarta (Rakerda REI DKI Jakarta), di Jakarta, Kamis, (7/11). Rakerda REI DKI Jakarta 2024 ya digelar di tengah masa perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), menghadirkan para calon Gubernur Jakarta.
JAKARTA, www.indonesiahousing.id — Keputusan memindahkan Ibu Kota Negara melalui UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN dan dikukuhkan dengan UU No. 2 Tahun 2024 tentang DKJ, membuka peluang besar bagi Jakarta untuk melakukan transformasi dan menuju status sebagai kota global yang lebih berkelanjutan. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada aspek pemerintahan, namun juga pada berbagai sektor, termasuk sektor realestat.
“Dengan status Jakarta yang akan berubah, sektor realestat dihadapkan pada tantangan dan peluang baru. Jakarta ini tanahnya makin terbatas. Mau nggak mau bangunannya harus vertikal. Kami berharap Pemrov DKI membantu agar kita dapat membangun lebih cepat, lebih mudah dengan biaya yang lebih efisien untuk mendukung pengadaan hunian di DKI Jakarta,” ungkap Ketua DPD REI DKI Jakarta Arvin F Iskandar, pada acara pembukaan Rapat Kerja Realestat Indonesia DKI Jakarta (Rakerda REI DKI Jakarta), di Jakarta, Kamis, (7/11/2024).
Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Kelik Indriyanto mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah menggodok program Hunian Terjangkau Milik. Calon penghuni yang dapat membeli hunian dari program Hunian Terjangkau Milik ini adalah masyarakat berpenghasilan sekitar Rp7,5 juta – Rp14,8 juta per bulannya. Harga hunian yang akan ditawarkan mulai dari Rp8,8 juta hingga Rp11,3 juta per meter persegi. Harga jual maksimal yang diberikan tidak boleh melebihi Rp440 juta.
“Dengan harga jual mulai Rp8,8 juta per meter persegi. Sampai dengan Rp11,3 juta per meter persegi dan secara maksimal harga jualnya Rp 443 juta,” terangnya.
Baca Juga: REI DKI: Pinjol Bikin Masyarakat Makin Sulit Punya Rumah
Di samping menyiapkan program ini, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan juga mengurusi rumah susun di Jakarta yang ia sebut tinggi peminatnya. Selain hunian vertikal, Pemprov Jakarta juga mendorong pengembangan hunian berkonsep mixed use yakni satu bangunan bukan hanya tersedia tempat tinggal, melainkan area kantor hingga komersial.
Komitmen Calon Gubernur Jakarta
Rakerda REI DKI Jakarta 2024 digelar di tengah masa-masa perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta. Sebagai forum yang memiliki kewenangan mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Umum dan Rencana Kerja Daerah Tiga Tahunan serta menetapkan kebijaksanaan organisasi, DPD REI DKI Jakarta pada ajang Rakerda ini menghadirkan para calon pemimpin Jakarta.
Saat pemaparan visi misi,calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) menyatakan komitmennya untuk menjadikan REI DKI Jakarta sebagai mitra utama Pemprov dalam pembangunan Jakarta sebagai kota global.
“Visi pertama untuk realestat, saya ingin bersama REI DKI Jakarta. Ekonomi 5 tahun kedepan adalah ekonomi realestat. Bangunan bisa berubah fungsi sesuai waktu. Demikian juga urusan kemacetan saya akan menggunakan teori realestat. Kami akan lebih banyak menghadirkan hunian di atas pasar-pasar yang ada di Jakarta, agar pekerja di Sudirman, Thamrin, tidak lagi tinggal di Depok dan Bekasi,” ujarnya.
Baca Juga: Kontribusi Alam Sutera Hadirkan Solusi Hunian di Kawasan Aglomerasi
DKI lanjut RK punya 150 pasar. Di atasnya akan dibangun realestat, di bawah tetap pasar. Jika ide ini berhasil maka orang menengah kebawah bisa punya apartemen di tengah Jakarta, mengurangi biaya transportasi, stress dan kemacetan. Udara Jakarta akan menjadi lebih bersih.
“Harga kan sudah mahal, jual murah tidak akan masuk, jadi lingkaran setan. Makanya (apabila terpilih) sebagai Gubernur Jakarta, saya serahkan ke REI Jakarta, 150 lokasi pasar kita bikin hunian,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmennya jika terpilih, RK menandatangani kontrak politik dengan DPD REI DKI Jakarta. Dua dari tiga point, kontrak politik yang ditandatangani RK diantaranya adalah dukungan pembangunan hunian yang layak dan kemudahan perizinan sesuai aturan yang berlaku di Jakarta.
Baca Juga: Sarana Jaya Hadirkan Warna Fine Living, Hunian Tapak Eksklusif di Selatan Jakarta
Sementara itu calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menjelaskan bahwa saat ini di Jakarta ada 1,4 juta masyarakat kekurangan hunian dan akses rumah tangga terhadap hunian layak hanya 38,8%. Untuk mengatasinya Pramono mengemukakan sejumlah gagasan. Diantaranya adalah pengembangan area hunian terjangkau di area TOD (Transit Oriented Development) dan pengadaan hunian terjangkau dengan skema penggunaan lahan campuran (Mixed Used Development).
Pada kesempatan tersebut Pramono juga memaparkan soal program Jakarta Fund sebagai salah satu strategi membangun Jakarta dengan memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) untuk dikelola secara profesional dan terbuka dalam mendorong pembangunan daerah di Jakarta. Dengan begitu ke depan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lagi harus bergantung pada pajak dan retribusi dalam membangun daerah di Jakarta.
Baca Juga: Ridwan Kamil dan Emil Dardak Bicara Tantangan Jakarta Setelah Tak Jadi Ibu Kota
“Karena SilPA kita itu hampir setiap waktu besarnya Rp 5-6 triliun. Kalau saya ambil Rp 3-4 triliun saja, kemudian saya leverage Jakartanya, katakanlah cari uang Rp 6 triliun dengan leverage Jakarta saya yakin pasti bisa. Dana itu (juga) bisa dimanfaatkan untuk penyedian hunian terjangkau,” pungkasnya
Sepertihalnya Ridwan Kamil, calon gubernur Pramono Anung juga bersedia menandatangani kontrak politik dengan REI DKI Jakarta terkait dukungan pembangunan realestat di Jakarta kedepan. (zh1).
