ADA satu hal yang sepertinya masih belum masuk dalam agenda utama pemerintah di tengah upaya mereka menggenjot industrialisasi. Perdebatan yang hampir selalu muncul, termasuk hari-hari ini saat para pekerja/buruh merayakan Hari Buruh, lebih didominasi soal upah dan sistem kerja.
Padahal efek lain dari industrialisasi masih banyak lagi. Kemajuan industri akan membangkitkan kebutuhan akan transportasi, fasilitas umum, dan terutama perumahan bagi pekerja. Untuk bisa sejahtera, pekerja tidak cukup hanya dengan mendapatkan upah yang layak, tapi juga mesti memiliki
rumah tempat dia dan keluarganya bernaung, juga mampu mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Namun apa mau dikata. Tidak pemerintah, tidak pekerjanya, semua seperti tak terlalu menganggap penting isu soal perumahan. Debat berisik yang kerap mereka pertontonkan, yang tak jarang berujung kekisruhan, masih berputar-putar di tema upah. Seolah-olah persoalan buruh hanya sesempit itu.
Betul bahwa dalam setiap program perumahan pemerintah, termasuk saat ini dengan Program Pembangunan Satu Juta Rumah, pekerja menjadi salah satu target. Pekerja di sektor industri secara rata-rata memang masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menjadi sasaran program penyediaan rumah dari pemerintah.
Betul pula bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan sudah terlibat lumayan jauh dalam pengembangan rumah-rumah bagi kaum pekerja. Kini mereka tak cuma menyediakan pembiayaan atau bantuan pinjaman bagi pekerja yang akan membeli rumah. Dengan menggandeng pengembang, BPJS sudah mulai menyiapkan sejumlah lokasi di kantung-kantung industri untuk dibangun hunian pekerja berupa rumah tapak, rusunawa, ataupun rusunami.
Tapi sudah cukupkah itu? Harus kita katakan itu masih amat jauh dari cukup. Realisasi rumah bagi pekerja barangkali tak sampai 5% dari realisasi dari setiap program pembangunan rumah bagi MBR yang digagas pemerintah. Katakanlah total realisasi paling optimistis dalam setahun 500 ribu unit, itu berarti maksimal 25 ribu unit yang diserap kaum buruh. Tentu saja itu tak bakal mampu mengejar kebutuhan yang teramat besar dan masif.
Ke depan, mesti ada kemauan dari pemerintah untuk mengubah paradigma bahwa masalah buruh bukan hanya soal upah dan upah. ‘Menyenangkan’ buruh juga bukan cuma bisa dilakukan dengan cara menaikkan upah. Penyediaan rumah yang layak dan terjangkau sejatinya bisa pula menjadi cara untuk memenangi hati pekerja demi menuju kesejahteraan bersama.
Begitupun sebaliknya, pekerja perlu sedikit menggeser cara pandang mereka tentang kesejahteraan. Sudah saatnya mereka memanfaatkan momentum Hari Buruh, misalnya, tak hanya untuk urusan kenaikan upah. Inilah barangkali waktu yang tepat untuk mulai menuntut hak yang tak kalah hakiki, yaitu ketersediaan rumah yang layak.
Jika kedua cara pandang itu bisa dipertemukan, kita mungkin boleh lebih optimistis tentang masa depan rumah bagi kaum pekerja. Tetapi kalau masih begini-begini saja, mimpi bangsa ini untuk ‘merumahkan’ pekerja barangkali akan tetap menjadi mimpi karena tak pernah terealisasi.APZ