Bank BTN saat ini tengah mengusulkan perubahan skema KPR subsidi dari skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi skema KPR subsidi selisih bunga.
LABUAN BAJO, www.indonesiahousing.id – Pengembang perumahan yang tergabung dalam Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mendukung skema baru pembiayaan KPR subsidi yang diusulkan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. REI menilai potensi menumbuhkan sumber-sumber baru pembiayaan perbankan dapat dilakukan guna mendorong percepatan pembangunan perumahan nasional.
“REI mendukung skema baru pembiayaan KPR bersubsidi yang diusulkan Bank BTN. Kami meyakini bahwa masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) selaku debitur rumah subsidi punya peluang penghasilannya tumbuh dalam 5 – 10 tahun setelah beli rumah,” kata Ketua Umum DPP REI Joko Suranto, saat perayaan Ulang Tahun REI ke-52 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat, 26/4/ 2024).
Baca Juga: Joko Suranto Bicara Strategi Pembiayaan Rumah di 2024
Skema baru KPR subsidi usulan Bank BTN termasuk adanya potongan tenor yang selama ini mencapai 20 tahun. “Pemotongan tenor dari 20 tahun menjadi 10 tahun bisa dilakukan. Selain itu, pola subsidi selisih bunga juga bisa diberlakukan,” papar Joko.
Ketua Umum REI menyoroti skema dana abadi untuk pendanaan program pembangunan perumahan. Menurut Joko Suranto, sumber-sumber lainnya juga bisa diperoleh dari BPJS, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), maupun dana wakaf. “Sumber-sumber dana itu bisa ditempatkan di perbankan sebagai dana pendamping agar cost of fund bisa lebih rendah. Dengan begitu tingkat bunga KPR juga akan lebih terkontrol karena sumber pendanaannya berbiaya murah,” tukasnya.
Baca Juga: Menyamakan Persepsi Implementasi ESG di sektor Perumahan dan Pembiayaan
Joko berkeyakinan, jika opsi sumber dana pendamping itu bisa digulirkan maka kemampuan perbankan untuk mendukung pembiayaan perumahan akan lebih baik. “Kita sama-sama memikirkan upaya percepatan, keringanan dan kemudahan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Sebanyak 12,7 juta kepala keluarga belum mendapat kesempatan untuk memiliki rumah sehingga kami mendorong agar program penyediaan hunian menjadi program prioritas nasional,” tutur Joko.
Direktur Konsumer Bank BTN, Hirwandi Gafar memaparkan, pihaknya tengah mengusulkan perubahan skema KPR subsidi dari skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi skema KPR subsidi selisih bunga. Nantinya, subsidi untuk hunian MBR akan bersumber dari pemupukan dana abadi dari hasil investasi. “Untuk jangka waktu 10 tahun hingga 15 tahun, pemerintah akan tetap mengalokasikan pendanaan dari APBN untuk KPR FLPP sebagai dana abadi. Tapi ditambah dengan sumber pendanaan lainnya. Pada saatnya nanti, pemerintah tidak perlu lagi mendanai dari APBN karena dana abadi itu nantinya yang akan mensubsidi KPR FLPP,” ujarnya.
Baca Juga: Sukses Bangun 11 Ribu Unit Rumah Subsidi, Pesona Kahuripan Group Mulai Garap Properti Komersial
Hirwandi menilai, jangka waktu pinjaman KPR subsidi saat ini selama 20 tahun terlalu lama. Padahal, penghasilan masyarakat cenderung mengalami peningkatan. “Kami coba simulasikan sekitar 3% saja, maka paling lambat pada tahun ke-10 nanti konsumen rumah subsidi sudah dapat mengabsorb suku bunga pasar,” ucap Hirwandi.
Menurutdia, idealnya tenor KPR yang memperoleh subsidi cukup hingga tahun ke-10 saja. “Untuk tahun ke-11 dan selanjutnya, konsumen akan mendapat bunga komersial atau floating rate yang tidak lagi disubsidi. Dengan begitu, semakin banyak penerima manfaat subsi di perumahan, bahkan hingga dua kali lipat,” bebernya.
Baca Juga: Stakeholder Perlu Perkuat Kolaborasi untuk Atasi Backlog Perumahan
Saat ini porsi APBN untuk mendanai KPR subsidi sebesar 75%, dan 25% sisanya bersumber dari pembiayaan perbankan. “Misalnya untuk rumah seharga Rp 180 juta, maka pemerintah harus menyediakan dana KPR subsidi sebesar Rp135 juta untuk penyaluran KPR subsidi ke masyarakat. Sebaiknya dana itu untuk investasi yang hasilnya bisa mendanai subsidi bunga. Kita beri kesempatan dana yang dikumpulkan pemerintah itu untuk membayar subsidi bunga,” papar Hirwandi.
Usulan lainnya terkait besaran suku bunga KPR subsidi menjadi 10%. Komposisinya, sebesar 5% beban bunga ditanggung oleh debitur, 5% sisanya dibayarkan oleh pemerintah. “Usulan tingkat bunga KPR subsidi menjadi 10% bertujuan agar KPR yang disalurkan bisa disekuritisasi sehingga ekosistem perumahan akan hidup kembali. PT SMF bisa melakukan sekuritisasi sesuai fungsinya di secondary mortgage,” ungkap Hirwandi.
Baca Juga: Ekosistem Perumahan, Solusi Penyelesaian Persoalan Perumahan yang Kompleks
Lebih lanjut Hirwandi menuturkan, batasan penghasilan maksimal calon konsumen rumah subsidi juga memicu ketidak adilan. “Idealnya, batasan penghasilan itu digeser karena masyarakat berpenghasilan tanggung, misalnya Rp15 juta per bulan, sulit untuk memperoleh rumah. Kami berharap REI dapat mendukung usulan BTN,” pungkasnya. (zh1).
