Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan bahwa tuduhan terkait ketidakamanan Sertipikat Elektronik merupakan upaya delegitimasi terhadap pemerintah. (Foto: Istimewa).
JAKARTA, www.indonesiahousing.id – Ramainya pemberitaan tentang ketidakamanan Sertipikat Elektronik, mendapat perhatian serius dari pemerintah. Baru-baru ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, juga menanggapi isu berkembang yang menyebutkan bahwa Sertipikat Elektronik tidak aman tersebut.
Nusron dengan tegas menyatakan bahwa informasi tersebut adalah berita sesat dan menyesatkan. Menurut Nuron Wahid, tidak mungkin pemerintah abai. Karena itu kami sudah antisipasi dengan memiliki sistem keamanan berlapis dan back up yang kuat bisa dibobol.
“Barang yang sudah berbentuk elektronik dengan sistem back up berlapis, jika di-hack atau dibobol, tidak mungkin semua data bisa hilang. Berbeda dengan sertipikat berbentuk kertas, yang bisa hilang akibat pencurian, kebakaran, atau bencana lainnya,” ungkapnya usai Bincang Isu Pertanahan dan Tata Ruang Bersama Menteri ATR/Kepala BPN yang berlangsung di Aula Prona, Jumat (21/02/2025).
Baca Juga: Tidak Lagi Berupa Buku, Begini Bentuk Sertipikat Elektronik Dilihat Melalui Aplikasi Sentuh Tanahku
Menteri Nusron juga menegaskan bahwa Sertipikat Elektronik dapat dengan mudah dicek melalui perangkat seperti laptop atau HP, dan memiliki sistem firewall yang sangat kuat. Selain itu, ia menjelaskan bahwa data Sertipikat Elektronik disimpan di data center yang berlapis di lima lokasi berbeda, dengan beberapa lapisan pengamanan yang sangat ketat, seperti first line, second line, hingga lapisan kelima.
Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan bahwa tuduhan ataupun informasi terkait ketidakamanan Sertipikat baru ini merupakan upaya delegitimasi terhadap pemerintah.
“Ini adalah usaha dari pihak-pihak tertentu yang mencoba menggoyahkan kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan pemerintah yang sekarang sudah sangat kuat,” lanjutnya.
Baca Juga: Ekonomi Digital Tumbuh Pesat, Kota Deltamas Siapkan Lahan 300 Ha untuk Kawasan Data Center Park
“Karena pemerintahan kuat sekarang ini, dukungan parlemen kuat, dukungan rakyat kuat, kepuasan publik banyak. Dia takut ini, kalau negara kuat, dia tetap mencoba untuk melakukan delegitimasi. Ini perlu kita waspadai dan ini tidak boleh,” imbuh Nusron. (Ez-4).
