Pemerintah menggelar penyediaan hunian bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dengan menggunakan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Serang, Banten, Senin (9/12).
SERANG, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Dalam rangka memastikan kebutuhan hunian pertama bagi seluruh kalangan masyarakat, pemerintah menggelar penyediaan hunian bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dengan menggunakan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Serang (9/12). Kegiatan ini digelar atas kerjasama antara Kepala Satuan Angkatan Darat (KASAD) TNI, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BP Tapera sebagai penyedia bantuan pembiayaan perumahan, serta Bank Mandiri selaku mitra bank penyalur.
Kegiatan ground breaking serentak hunian bagi Prajurit TNI AD ini dilaksanakan di lima titik lokasi, yaitu Bekasi, Bogor, Brebes, Bantul, dan Serang sebagai pusat penyelenggaraan acara. Adapun di Kota Serang sendiri, kegiatan ini dilaksanakan di Perumahan Graha Kartika Pesona Serang.
Unit rumah subsidi yang direncanakan dibangun pada kelima titik itu adalah 770 unit di Kabupaten Bekasi, 530 di Kabupaten Bantul, 1.070 di Kabupaten Bogor, 1.367 di Kabupaten Brebes, dan 2.023 di Kabupaten Serang. Secara keseluruhan, total unit yang dibiayain melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh BP Tapera mencapai 2.000 unit dalam kegiatan ini.
Hadir di lokasi seremoni, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait didampingi jajaran Eselon I Kementerian PKP; serta Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho. Sedangkan di pihak TNI AD hadir Inspektur Jenderal Angkatan Darat mewakili KASAD untuk membuka acara, bersama dengan Pangdam III Siliwingi. Di pihak bank penyalur pembiayaan, turut hadir Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi.
Baca Juga: Siap siap! Pengembang Rumah Bersubsidi yang Tidak Layak Huni Bakal Diaudit BPK
Maruarar Sirait akrb disapa Menteri Ara menegaskan bahwa pemerintah memperhatikan betul mengenai kualitas bangunan, dan akan menindak pengembang yang membangun tidak sesuai standar yang ditetapkan. Menurutnya, kesejahteraan penghuni adalah yang utama.
“Kami akan membuat rekor rumah subsidi dengan jumlah yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnnya, namun tetap memperhatikan ketetapan sasaran dan kualitas yang baik, agar rakyat tidak dirugikan,” pungkasnya.
Baca Juga: Omon-omon Program Rumah Gratis Menteri Ara
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho (Komisioner Heru) dalam kesempatan yang sama mengutarakan bahwa Provinsi Jawa Barat memang tergolong dalam provinsi dengan jumlah rumah subsidi yang paling banyak.
Lebih lanjut Komisioner Heru menyampaikan realisasi tahun 2025, sejak per 1 Januari hingga 7 Maret 2025, kinerja penyaluran KPR FLPP telah mencapai 77.207 unit rumah dengan rincian capaian Realisasi Penyaluran sebanyak 18.739 unit rumah; Akad KPR FLPP sebanyak 28.809 unit rumah; Proses SP3K, pembangunan dan ready stock sebanyak 29.659 unit rumah. Dan jika menilik realisasi sejak sejak era pemerintahan Prabowo – Gibran per 20 Oktober 2024 hingga saat ini, kinerja KPR Subsidi telah mencapai 122.421 unit rumah.
Ditanya mengenai kebijakan daerah dalam menerapkan izin Pembangunan Kawasan hunian, Menteri Ara menyampaikan pihaknya terus berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, karena terkait Peraturan Kepala Daerah merupakan kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri. (Ez-4).
