Tanpa adanya tambahan kuota, maka akan terjadi ketidakpastian pembangunan perumahanbagi MBR di tahun ini. – Joko Suranto. (Foto: istimewa).
JAKARTA, www.indonesiahousing.id – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyatakan komitmennya untuk terus memberikan kontribusi terbesar dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk itu, kepastian dan jaminan kuota subsidi perumahan yang mencukupi mutlak dibutuhkan.
Data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyebutkan total realisasi penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) rumah subsidi hingga 13 Juni 2024 sudah mencapai 80.134 unit atau mendekati 50% dari total kuota FLPP tahun ini sebanyak 166.000 unit. Sementara merujuk tren realisasi rumah subsidi pasca pandemi atau sejak 2022, rata-rata realisasi rumah subsidi per bulan mencapai 20.034 sampai 20.818 unit.
Baca Juga: Sejak 2010 Penyaluran Dana FLPP Capai Rp136,2 Triliun
Dengan tren realisasi sekitar 20.000-an unit per bulan itu, maka diperkirakan kuota rumah subsidi tahun 2024 akan habis pada Agustus atau September 2024 mendatang. Terlebih, tren permintaan dan realisasi FLPP biasanya akan meningkat di semester kedua.
“Tanpa adanya tambahan kuota, maka akan terjadi ketidakpastian pembangunan perumahan bagi MBR di tahun ini. Hal itu berdampak terhadap pasokan rumah dan tentunya mengabaikan hak MBR untuk memperoleh subsidi rumah untuk kehidupan mereka yang lebih berkualitas,” tegas Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto pada Rapat Koordinasi (Rakor) DPP & DPD REI se-Indonesia di Jakarta, Kamis (27/6).
Baca Juga: Joko Suranto: Janji Kesejahteraan Omong Kosong Tanpa Propertinomic
Saat ini, sesuai data aplikasi SiKumbang, stok rumah subsidi terbangun tercatat mencapai 118.000 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara realisasi rumah subsidi milik anggota REI yang berpotensi diakad-kredit selama Juni-Desember 2024 saja estimasinya mencapai 65.000 hingga 70.000 unit.
Menurut Joko, melihat besarnya angka backlog dan tingginya permintaan rumah subsidi dari masyarakat, maka akselerasi realisasi rumah FLPP di 2024 kemungkinan akan mencapai angka di atas realisasi tahun 2023 sebanyak 229.000 unit. Disebutkan, DPP REI pada 15 Mei lalu sudah menyampaikan surat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk dapat menambah kuota FLPP hingga 250.000 atau sesuai dengan realisasi pada tahun 2023.
“Di surat tersebut kami juga mengingatkan komitmen beliau saat Hapernas tahun 2023 lalu untuk menambah kuota FLPP jika kurang,” jelasnya.
Baca Juga: Komisi V DPR RI: Butuh Kebijakan Luar Biasa untuk Atasi Backlog Perumahan
Selain itu, DPP REI juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait antara lain dengan Sekjen Kementerian PUPR, Dirjen PUPR, Komisioner BP Tapera, Direksi Bank BTN dan berkoordinasi dengan asosiasi usaha termasuk asosiasi pengembang lainnya.
Joko Suranto menegaskan bahwa pemerintahan baru mendatang di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran yang akan dilantik 20 Oktober 2024 mendatang telah menyiapkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Seharusnya, target besar tersebut tidak terhenti hanya di 166.000 unit pada tahun ini. Menurut CEO Buana Kassiti Group itu, tahun 2024 adalah tahun transisi yang menjadi jembatan emas (golden bridge) bagi pemerintahan mendatang yang nota bene melanjutkan kebijakan dan progran pemerintah saat ini termasuk di sektor perumahan.
Baca Juga: Praktisi Perkotaan dan Properti Sarankan Masyarakat Miskin Jadi Prioritas Program 3 Juta Rumah
Secara politis, kepastian kuota tambahan FLPP juga berhubungan dengan kepercayaan publik kepada program pemerintahan mendatang tersebut. Sebab masyarakat akan berpikir bagaimana dapat menyiapkan anggaran untuk membangun 3 juta rumah, jika untuk membiayai 250.000 unit rumah bersubsidi saja pemerintah sudah kesulitan.
“Apalagi, saat ini kita sedang fokus menyelesaikan backlog yang besar. Dan satu-satunya fasilitas skema pembiayaan yang ada dari pemerintah hanya dana FLPP. Lewat fasilitas inilah negara dan pemerintah terasa hadir untuk rakyatnya yang butuh tempat tinggal. Dengan tinggal di hunian layak, pemerintah sekaligus dapat mengatasi angka kemiskinan, menuntaskan stunting anak dan meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat,” ungkap alumnus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta itu.
Satgas Kuota FLPP
Selain mendorong adanya tambahan kuota FLPP tahun 2024, DPP REI juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Realisasi Kuota FLPP yang beranggotakan 5 orang wakil ketua umum di bidang rumah bersubsidi dan pembiayaan perbankan.
Baca Juga: Waspada! Ini Imbauan Menteri AHY agar Terhindar dari Mafia Tanah
Joko Suranto mengatakan pembentukan satgas ini dimaksudkan untuk memberi kenyamanan kepada anggota REI, karena di tengah situasi kuota FLPP yang terbatas ada indikasi terjadi saling lomba antar pengembang untuk mendapatkan kuota yang masih tersedia. Banyak anggota khawatir mereka tidak bisa mendapat kuota FLPP dengan berbagai alasan, sehingga tidak dapat melakukan akad kredit, padahal rumah sudah selesai dibangun.
“Satgas ini membantu percepatan konsolidasi dan koordinasi. Kalau anggota REI mengalami kendala dalam realisasi kuotanya, maka langsung saja lapor ke DPP REI. Satgas ini akan gerak cepat termasuk melakukan verifikasi langsung ke daerah,” papar Joko.
Baca Juga: Kuota Rumah Subsidi Berkurang Pengembang Meradang
Menurutnya, satgas akan memastikan pengembang yang sudah memenuhi kriteria diprioritaskan untuk memperoleh kuota FLPP. Apa kriterianya? Antara lain rumah sudah selesai dibangun, serta konsumennya sudah berproses di bank dan sudah siap untuk akad-kredit.
Rakor DPP & DPD REI se-Indonesia ini juga menghadirkan sejumlah narasumber yakni Saiful Islam (Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan), Fitrah Nur (Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR), Sid Herdi Kusuma (Deputi Komisioner BP Tapera) dan Hirwandi Gafar (Direktur Consumer Bank BTN).
“Kementerian PUPR sudah bersurat kepada Kementerian Keuangan terkait kuota tambahan FLPP ini, tetapi kita memahami semua tergantung kondisi fiskal negara. Kita berharap semoga ada solusi dari Kemenkeu (untuk menambah kuota FLPP). Semangat kita adalah bagaimana masyarakat tetap dapat mengakses pembiayaan perumahan,” sebut Fitrah Nur.
Baca Juga: Atasi Keterbatasan Pembiayaan, Pemerintah Dorong Dana Abadi Perumahan
Sementara itu, Saiful Islam dari Kementerian Keuangan menyebutkan pihaknya sudah menindak lanjuti kebutuhan kuota FLPP, tetapi penambahan anggaran membutuhkan persetujuan dari parlemen.
“Ada proses politik yang harus dilalui, sehingga pemerintah tidak bisa langsung meng-eksekusi tanpa persetujuan dulu dari DPR RI. Tapi yang pasti kita akan terus mencoba untuk melakukan akselerasi agar skema FLPP dapat terus dilanjutkan,” ungkapnya. (zh1).
